AMPD Kabupaten Jayapura Ujuk Rasa Tolak Rekomendasi Bawaslu RI | Pasific Pos.com

| 20 July, 2019 |

Puluhan anggota Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD) Kabupaten Jayapura, saat melakukan aski unjuk rasa di depan Kantor Bawaslu RI, Selasa (26/9/17) Puluhan anggota Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD) Kabupaten Jayapura, saat melakukan aski unjuk rasa di depan Kantor Bawaslu RI, Selasa (26/9/17)

AMPD Kabupaten Jayapura Ujuk Rasa Tolak Rekomendasi Bawaslu RI

Headline Penulis  Rabu, 27 September 2017 18:52 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

SENTANI – Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD) Kabupaten Jayapura, Selasa (26/9/17), melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Badan Pengawas Pemilu- Republik Indonesia (Bawaslu-RI).

Unjuk rasa yang dipimpin oleh Ketua AMPD Kabupaten Jayapura, Otniel Deda, dilakukan sebagai bentuk penolakan atas rekomendasi Bawaslu RI ke Komisi Pemilihan Umum-Republik Indonesia (KPU-RI) dimana dalam rekomendasi tersebut meminta agar Pasangan Calon (Paslon) Bupati Jayapura, nomor urut 2, Mathius Awoitauw-Giri Wijantoro (Mario), untuk di diskualifikasi karena melanggar UU Pilkada (nomor. 8/2015), tentang perubahan atas UU (nomor. 1/2015), dan perubahan kedua UU (nomor. 10/2016) pasal 162 ayat (03).

Dalam Pers Reales yang dikirimkan  ke Watshap wartawan harian ini, Ketua AMPD, Otniel Deda menyampaikan bahwa rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI tidak memiliki legitimasi Yuridis yang jelas sehingga pihaknya menolak rekomendasi yang telah diserahkan kepada KPU RI.

“Jadi, kami menolak dengan tegas rekomendasi Bawaslu RI  ke KPU RI, untuk mendiskualifikasi Paslon Mario. Sebab, rekomendasi tersebut tidak memiliki legitimasi yuridis yang jelas,”ucapnya.

Ia menilai, rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu merupakan bentuk konspirasi untuk menciderai demokrasi rakyat Kabupaten Jayapura.

Sebab, kata Otniel berdasarkan pasal 134 ayat (4) nomor 1 tahun 2015, yang telah diubah sebagaimana UU nomor 8 tahun 2015 dan perubahan kedua UU nomor 10 tahun 2016, tentang Pilkada, bahwa laporan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama tujuh (7) hari sejak diketahui dan atau ditemukannya pelanggaran pemilihan.

“Sejak laporan di Bawaslu Provinsi Papua tanggal (5/9/17), seharusnya Bawaslu RI telah menemukan terlebih dahulu peristiwa sebagaimana dimaksud. Yang mengherankan, Bawaslu RI baru menerima laporan pada tanggal (15/9/17), tetapi tetap memeriksa laporan pengaduan dari Paslon nomor urut 4,”ungkapnya.

Lebih lanjut Otniel menyebutkan, Konspirasi Bawaslu RI semakin kentara pada saat menangani kasus dugaan pelanggaran ini.

“Karena seharusnya yang melakukan pemeriksaan, adalah penyelanggara Pilkada. Yang status kedudukannya ada dalam wilayah dalam hal ini, Bawaslu Provinsi,”katanya.

Selain itu, disampaikan Otniel dalam pemeriksaan Bawaslu RI tidak sesuai dengan aturan sebagaimana diatur dalam UU nomor. 1, tahun 2015, sebagaimana diubah dua kali dengan UU nomor 8, tahun 2016, dan UU nomor 10, tahun 2016.

“Dimana, kewenangan dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pelanggaran administrasi dan atau sengketa antar peserta pemilihan, juga sengketa antar peserta dan penyelenggara pemilu, adalah Bawaslu Provinsi dan Panwaslu kabupaten/kota. Maka itu, yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud adalah Bawaslu dan Panwaslu kabupaten/kota bukan Pusat”jelasnya.

Disebutkan Otniel, Bukan hanya itu saja, sesuai pasal 143 ayat (3), dalam UU nomor 1, tahun 2015, menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi dan Panwaslu kabupaten/kota  melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan (1), menerima dan mengkaji laporan atau temuan. Kedua, mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawara mupakat.

“Tetapi ironisnya, Bawaslu RI hanya melakukan klarifikasi dan langsung memutuskankan dengan memberikan rekomendasi kepada KPU. Ini yang kami pertanyakan, ada apa?,”Tanya Otniel.

“Atas dasar itu, kami meminta kepada pemerintah pusat untuk dapat menanggapi kejahatan terhadap hak politik rakyat Kabupaten Jayapura ini secepatnya, dan mengusut segala permasalahan ini dengan tuntas,”ujarnya.

Diterangkan Otniel, Bawaslu pusat tidak benar-benar memahami semangat UU nomor 10, tahun 2016, pasal 71 ayat (2). Sehingga mengeluarkan rekomendasi dengan cara membabi buta, tanpa melihat makna sesungguhnya dibalik pasal tersebut.

“Apakah pemberhentian jabatan karena pelanggaran Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sangat akut,  setelah perhitungan suara di KPU dapat berakibat mengganggu demokratisasi di Kabupaten Jayapura atau tidak?,tentunya tidak. Jika kita sadar dan bijaksana melihat fakta empiric,”akunya.

“Berbeda dengan kejahatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, yang telah memusnahkan hak politik rakyat. Kalau kejehatan memusnahkan hak politik rakyat, adalah pengingkaran terhadap demokratis dan itu yang terjadi di Kabupaten Jayapura, yang sejak semula Bawaslu dengan sengaja dan terang-terangan  mengkondisikan agar didiskualifikasi, hingga PSU”bebernya menyambungkan.

Sebenarnya, terang Otniel, Rakyat Kabupaten Jayapura sudah muak dan bosan dengan tipu daya yang mengingkari nurani atas kebebasan berekspresi dalam pemilihan kepala daerah. Bahkan, sudah hampir hilang kesadaran karena akibat dari ganasnya Bawaslu, atas penghangusan nilai-nilai demokrasi yang selama ini dijungjung tingi oleh rakyat Kabupaten Jayapura.

“Oleh karena itu, kami pemuda adat, melakukan aksi ini sebagai upaya dari kejengahan serta kesabaran kami yang hampir hilang. Jika hak-hak politik kami hanya dimanifulasi demi kepentingan segelintir orang, maka rusaklah tatanan demokrasi rakyat Kabupaten Jayapura,”sesalnya.

Sekedar diketahui, dalam unjuk rasa tersebut, AMPD Kabupaten Jayapura juga menyampaikan 4 pernyataan sikap diantaranya:
Menolak rekomendasi Bawaslu RI yang tidak memiliki legitimasi yuridis yang jelas.

Menolak konspirasi penyelanggara pemilu khususnya Bawaslu yangtelah menciderai demokrasi rakyat Kabupaten Jayapura.
Mengutuk pelaku konspirasi atas peng-ikraran hak fundamental rakyat Kabupaten Jayapura.

Meminta kepada pemerintah pusat untuk tangap atas kejahatan  terhadap hak rakyat Kabupaten Jayapura dan juga meminta pemerintah mengusut masalah ini dengan tuntas secepatnya.

Dibaca 611 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX