Bupati Biak Ditahan, Pemprov Papua Belum Dapat Laporan | Pasific Pos.com

| 20 May, 2019 |

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, Hery Dosinaen. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, Hery Dosinaen.

Bupati Biak Ditahan, Pemprov Papua Belum Dapat Laporan

Headline Penulis  Selasa, 19 September 2017 18:25 font size decrease font size increase font size 1
Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAYAPURA,- Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Hery Dosinaen mengaku belum menerima laporan penahanan Bupati Biak Numfor Thomas Ondi, oleh pihak Polda Papua terkait dugaan tindak pidana korupsi APBD Mamberamo Raya yang merugikan negara Rp 84 miliar.

Usai menghadiri Rapat Forum Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) se-Sulawesi, Maluku dan Papua, di Jayapura, Selasa (19/9/17), Sekda mengaku, belum terima laporan penahanan (Bupati Biak).

Meski begitu, Sekda menyatakan Pemerintah Provinsi segera mengambil langkah untuk mengangkat Wakil Bupati Biak Hery Naap, guna menjalankan roda pemerintahan di “kota karang” tersebut.

“(Yang pasti jika Bupati Biak ditahan) masih ada wakil. Sehingga kita akan segera ambil langkah supaya Wakil Bupati bisa memimpin sementara,” pungkasnya.

Sebelumnya, Polda Papua resmi menahan Bupati Biak Thomas Ondi pada, Senin (18/9), saat hendak melakukan tahap II ke Kejaksaan Tinggi Papua. Thomas Ondi ditemani pengacaranya Marjohan Pangabean langsung digiring ke rumah tahanan.

Thomas Ondi diduga melakukan korupsi saat menjabat Kepala Bagian Keuangan Pemda Mamberamo Raya dengan modus memindahkan dana APBD ke rekening pribadinya.

Kapolda Papua Irjen Pol. Boy Rafli Amar mengatakan penyelidikan dalam kasus itu sudah berlangsung sejak Desember 2014 lalu. Kasusnya berawal sejak ada temuan BPK RI.

Selain menyeret Bupati Biak, pihak kepolisian sudah menahan dua karyawan Bank Papua Cabang Mamberamo Raya, berinisial SB dan TSA.

Sementara Thomas Ondi akan dijerat sesuai pasal 2 dan 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 (1) KUHP dan pasal 3 UU No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dibaca 619 kali

1 comment

  • Comment Link JENGO 20/ 09/ 2017 posted by JENGO

    Ya soal Korupsi itu adalah tugas kita semua, mohon agar Bupati-Bupati dikabupaten lain Papua dan Papua Barat juga bisa diperiksa, yang di papua Barat itu sperti Kabupaten Baru Kabupaten tambrauw. dari laporan masyarakat itu banyak kampung fiktif yang dijadikan laporan ke pusat, lalu kampung kampung ini juga di rekayasa agar saat pilkada ada jumlah suara di sana, namun beberapa masyarakat sudah melaporkan tetapi aparat di Tambrauw terutama aparat Polisi dan Satuan Elit dari TNI yang ada disana selalu melidungi Bupati Tambrauw.

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX