Putusan MK Soal Intan Jaya Dinilai Janggal | Pasific Pos.com

| 19 August, 2019 |

Tokoh intelektual Intan Jaya, Yulius Miagoni Tokoh intelektual Intan Jaya, Yulius Miagoni

Putusan MK Soal Intan Jaya Dinilai Janggal

Headline Penulis  Senin, 18 September 2017 21:16 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Yulius Miagoni: MK Menangkan Paslon Nomor Urut 3 Dengan DPT Siluman

 

Jayapura  : Tokoh intelektual Intan Jaya, Yulius Miagoni menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memenangkan pasangan calon Bupati Intan Jaya nomor urut 3, sangat janggal.

“Kami nilai keputusan MK terhadap Pilkada Intan Jaya sangat janggal. Di situ ada hal yang aneh dimana MK memenangkan petahana,” tegas Yulius Miagoni di gedung DPR Papua, Senin (18/9).

Apalagi kata Yulius Miagoni, MK dalam menghitung suara itu, berdasarkan data yang tidak valid karena suara yang diperoleh paslon lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ada di lapangan.

“Jadi pertanyaan saya, suara yang memilih bupati itu bukan ada di distrik tapi hak suaranya ada di TPS. Terus dalam amar putusan MK menyatakan bahwa dia itu berdasarkan C1KWK,” ujar Yulius.

Ia mencontohkan, hasil hitungan MK total suara sah di Distrik Wandai sebanyak 14.509, padahal sementara DPT-nya hanya 8.352. Di Distrik Homeyo, hasil hitungan MK total suara sah 18.079, sedangkan DPT-nya hanya 14.881. Sementara di Distrik Mbiandoga hasil hitungan MK total suara sah sebanyak 567, padahal jumlah DPT sebanyak 14.509.

“Bagaimana caranya hitung C1 KWK-nya. Terus C1 KWK itu KPPS siapa yang berikan tanda tangan. Legitimasi hukumnya dari mana?,”  ketusnya.

Bahkan, Yulius Miagoni menganggap kalau MK memenangkan paslon nomor urut 3 dengan DPT siluman alias tidak valid.

Akibat putusan itu, kat Yulius Miagoni, masyarakat terutama pendukung paslon yang lain tidak menerima dengan putusan MK tersebut.

 “Kalau soal kalah menang, masyarakat disana tahu bahkan paslon nomor urut dua, mereka itu juga tahu karena mereka mengalami kekalahan bukan baru sekarang, tapi tahun 2012 juga mereka sudah mengalami. Orang tua kami yang pemilih jelas di sana, pada saat pilkada tidak ada suara, semua nol. Tapi kami bersabar dan tetap terima,” ungkapnya.

Lanjut dikatakannya, terhadap putusan MK itu, masyarakat Intan Jaya bukan tidak mengerti atau tidak mau menerima, tapi mereka juga menilai ada sesuatu yang janggal.

“Ini masyarakat tidak mau terima dan kami juga sebagai inteletual dan juga tokoh masyarakat disana tidak mau terima sehingga biar Kapolda atau pangdam mau fasilitiasi untuk perdamaian tetap tidak bisa kecuali mereka memberi penjelasan dan memberi pertanggungjawaban. Apa yang menyebabkan DPT itu dirubah?,” tandas Yulius Miagoni.

 Namun ia khawatir dalam Pilgub dan Pileg nanti juga terjadi perubahan DPR di sejumlah distrik di Kabupaten Intan Jaya, yang tentu saja akan merugikan masyarakat.

“Itu kan dengan sengaja MK ini mengadu domba masyarakat disana supaya Pilkada di Intan jaya kemarin masyarakat perang, terjadi kerusuhan sehingga memancing lagi keadaan di Pilgub 2019 dengan Pemilu 2019. Ya, MK harus bertanggungjawab dan memberikan penjelasan terhadap ini,” tegasnya.

Terkait soal perdamaian, tambah Yulius Miagoni, masyarakat juga bisa mengatasinya, namun yang dibutuhkan saat ini adalah semua lembaga negara ini bekerjasama supaya minta pertanggungjawaban MK terhadap perubahan DPT tersebut.

“Kenapa MK bisa seenaknya bisa kurangi DPT dan juga bisa menambah DPT di setiap distrik,” pungkasnya. (TIARA)

Dibaca 799 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX