Pemerintah Pusat Takut Orang Papua Mandi Uang | Pasific Pos.com

| 18 June, 2019 |

Legislator Papua, Ruben Magai. Legislator Papua, Ruben Magai.

Pemerintah Pusat Takut Orang Papua Mandi Uang

Headline Penulis  Senin, 18 September 2017 20:33 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(1 Voting)

Jayapura,- Legislator dari Partai Demokrat, Ruben Magai menganggap pemerintah pusat ketakutan ketika orang Papua yang sebagai pemilik hak ulayat tambang Freeport akan mandi uang dari investasi perusahaan asal Amerika Serika tersebut.

"Apalagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba dan PP Nomor 1 Tahun 2017 tentang IUPK, tentu ada penyesuaian, " kata Ruben Magai kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (18/9/17).

Anggota Komisi I DPR Papua ini dengan tegas mengatakan, untuk itu dari hasil kesepakatan pemerintah pusat dengan PT Freeport Indonesia baru-baru ini, maka posisi masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat area tambang Freeport itu harus jelas.

"Sekarang posisi masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat itu, berapa persen harus jelas. Karena kita sudah tidak pakai lagi masalah kontrak kerja (KK). UU sudah mulai berlaku, sehingga sekarang tiga tungku yakni pemerintah, investor dan pemilik hak ulayat menjadi penting,” tegasnya.


Menurutnya, pemerintah pusat mestinya bertindak bukan sebagai pemilik hak ulayat, tapi memberikan perijinan kepada investor saja, karena masyarakt adat adalah pemilik hak ulayat, pemilik emas, pemilik areal tambang, sehingga harus jelas berapa persen yang didapat dari investasi Freeport tersebut.

"Investor membawa modal, skill dan mesin. Masyarakat yang menyediakan lahannya dan emas. Sementara pemerintah punya kewajiban menyediakan surat perijinan, perusahaan adalah wajib pajak, sehingga harus membayar pajak. Namun, selama ini pemerintah bertindak seolah-olah dia sebagai pemilik hak ulayat, ini berbahaya,” ketus Ruben Magai.

Untuk itu kata Rubren, posisi masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat tambang Freeport harus jelas, termasuk prosentase yang didapat ketika Freeport melakukan ekspor konsentrat.

Menurut Ruben Magai, hal itu harus ada perjanjian yang jelas dengan masyarakat adat. Dan setiap Freeport ekspor konsentrat, harus dibayar kepada masyarakat pemilik hak ulayat per ton. Ini yang harus dibicarakan.

"Atau jakarta takut ketika orang Papua mandi uang dari Freeport. Itu kan hak mereka, masyarakat Papua akan kasih makan dunia itu disitu, ketika orang mulai perjelas posisi perusahaan pemerintah dan investor masyarakat adat mempunyai presentase yang lebih besar,” tandasnya.

Ruben Magai menbambahkan, posisi masyarakat adat harus diperjelas melalui kesepakatan bersama ketiga tungku tersebut. Sebab, masyarakat adat yang bisa menutup area tambang Freeport tersebut, sebagai hak miliknya.

“Jadi, ketiga pihak itu harus duduk presentase. Masyarakat dapat berapa persen, investor berapa dan pemerintah berapa. Sehingga jangan pemerintah itu bertindak seolah-olah dia pemilik hak ulayat. Ini yang harus dipahami oleh pemerintah pusat,”  terangnya. (TIARA)

Dibaca 661 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.