KAPP Minta Tiga Persen Dana Otsus | Pasific Pos.com

| 23 May, 2019 |

Ketua Umum KAPP Merry C Yoweni menyerahkan draf pergub kepada Gubernur Papua yang diwakili Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Elia Loupatty. Ketua Umum KAPP Merry C Yoweni menyerahkan draf pergub kepada Gubernur Papua yang diwakili Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Elia Loupatty.

KAPP Minta Tiga Persen Dana Otsus

Headline Penulis  Kamis, 07 September 2017 19:12 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

“Deklarasi Kebangkitan Ekonomi Sejarah Bagi Tanah Papua”  

 


JAYAPURA,- Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) meminta tiga persen dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua sesuai dengan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) nomor 18 tahun 2008 tentang ekonomi berbasis masyarakat.

Penegasan itu disampaikan Ketua Umum KAPP Merry C Yoweni di hadapan ribuan pengusaha dan masyarakat Papua, pada deklarasi Kebangkitan Ekonomi Orang Asli Papua, di halaman kantor Gubernur Dok II Jayapura, Kamis (7/9/2017).

“Kami hanya minta 3 persen saja dana Otsus untuk pengusaha asli Papua, anak-anak penguasaha asli Papua agar bisa masuk dalam sistem perbankan, dan tiga persen dana itu menjadi modal bagi penguasa asli Papua untuk bersaing dengan saudara-saudara dari luar,” ungkapnya.

Menurutnya, tiga persen dana otsus yang diminta itu merupakan kami masyarakat asli Papua. Salah satunya pengusaha orang asli Papua.
“kalau Tuhan punya berikan pada Tuhan, pemerintah punya kasih kepada pemerintah, kalau itu milik rakyat berikan kepada rakyat Papua,” tegasnya.

Oleh karena itu, kata Merry, KAPP akan selalu mendukung program Pemerintah Papua, yakni  Papua Bangkit Mandiri dan Sejahtera, dan siap mewujudkan program Nawacita Presiden Joko Widodo di Tanah Papua.
“Tidak ada orang lain selain kami anak-anak asli yang bisa menggerakan dan memajukan ekonomi Papua kedepan,” ujar Merry.

Terkait dengan draf pergub tentang petunjuk teknis pelaksanaan dari perdasus nomor 18 tahun 2008 tentang ekonomi berbasis masyarakat, maka jadikan pengusaha asli Papua sebagai mitra pemerintah nomor satu.
“Kami harapkan Bapak Asisten II Sekda Papua yang membindangi Perekonomian untuk memfasilitasi dan terus melakukan koordinasi dengan kami KAPP terkait dengan draf raperdasus tersebut, mengingat pasti ada hambatan-hambatan yang dilakukan oleh pihak-pihak lain. Jika hal itu terjadi, KAPP bersama asosiasi pengusaha Papua akan melakukan aksi mendesak gubernur mencopot oknum-oknum tersebut,” tegasnya lagi.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Papua mengapresiasi diselenggarakannya Deklarasi Kebangkitan Ekonomi Orang Asli Papua yang di koordinir oleh Kamar Adat Pengusaha Papua (KAAP) dan sejumlah Asosiasi Pengusaha Asli Papua.
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahhteraan Rakyat Setda Papua, Elia Loupatty dalam sambutannya mengatakan, deklarasi ini mencerminkan budaya orang asli Papua yang senang berkumpul untuk melakukan sesuatu hal untuk kepentingan bersama.

 "Hari ini dibawah KAPP Papua dan seluruh organisasi pengusaha asli papua datang di kantor gubernur dan menyatakan bangkit ekonomi. Ini sejarah bagi tanah leluhur," ucapnya.
Loupatty mengungkapkan, Gubernur Papua, Lukas Enembe menyambut baik kebangkitan ini. Apalagi, KAPP merupakan organisasi pertama yang dibantu oleh Pemerintah Provinsi  yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah .
"Tidak ada organisasi lain hanya KAP Papua yang diberikan dana hibah. Ini menujukkan representasi pemerintah daerah sangat mendukung acara ini," ungkapnya.

Deklarasi Kebangkitan ekonomi, menurut Loupatty sama seperti sejarah di era 60 an. Dimana Pada 1 Mei 1963, adalah  sejarah bergabungnya Papua Barat ke pangkuan NKRI.
"Mungkin pada masa orang orang tua kita dulu tidak pernah berpikir suatu saat nanti ada anak Papua yang akan menjadi Pilot maupun ajudan Presiden seperti sekarang ini. Tapi fakta kita lihat kemarin  pada perayaan 17 Agustus lalu ada pilot Hellybel yang merupakan putra asli papua mendarat di mandala, " bebernya.

"Dengan demikian kebangkitan seperti ini lalu dibarengi dengan kebangkitan ekonomi, maka kami atas nama pemerintah papua, kita akan mendukung kegiatan deklarasi ini," sambungnya.
Di kesempatan itu Loupatty berpesan kepada KAPP selaku organisasi induk yang memayungi sejumlah asosiasi untuk bisa mengorganisir dengan baik termasuk dana yang digelontorkan oleh pemerintah provinsi.

"Harus organisir dengan baik, jangan ada rasa tersinggung, semua diatur baik, sehingga KAPP tidak ditafsir macam macam oleh masyarakat. Kita harus bangkit membantu itu semua. Karena ini merupakan kamar adat jadi harus megendepankan norma norma adat dan budaya," pesannya.

Kegiatan deklarasi ini dihadiri oleh ribuan  orang dari berbagai asosiasi pengusaha asli Papua se-Papua. Selain deklarasi di kesempatan itu, juga diserahkan bantuan modal usaha kepada perwakilan pengusaha serta penandatanganan  asosiasi yang menyatakan diri bergabung dengan KAPP.

Dibaca 524 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.