Kabupaten Mappi dan Boven Digoel Belum Punya BPBD | Pasific Pos.com

| 8 December, 2019 |

Kepala BPBD Provinsi Papua, Welliam Robert Manderi Kepala BPBD Provinsi Papua, Welliam Robert Manderi

Kabupaten Mappi dan Boven Digoel Belum Punya BPBD

Info Papua Penulis  Selasa, 05 September 2017 18:02 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAYAPURA,- Dua Kabupaten di Provinsi Papua belum memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) seperti halnya pada 27 kabupaten dan kota lain di daerah ini.
"Kami berharap struktur BPBD di Kabupaten Mappi dan Boven Digoel segera dibentuk untuk memudahkan koordinasi apabila terjadi situasi bencana," kata Kepala BPBD Provinsi Papua Welliam Robert Manderi, Selasa (5/9).

Menurut Welliam, sebagai amanat UU 24 2007 tentang penanggulangan bencana, namun membentuk atau tidak membentuk struktur BPBD menjadi kewenangan setiap daerah. “kami berharap Sekda Provinsi Papua untuk segera menyurati dua kabupaten itu. Kita harap dua kabupaten ini memiliki komitmen yang kuat supaya bisa membentuk. Sebab kita tidak pernah tahu kapan bencana itu akan terjadi,” terang dia.

Dikatakannya, sebenarnya ada tiga kabupaten yang belum membentuk. Namun, Kabupaten Nduga dalam waktu dekat sudah menyampaikan pejabatnya akan segera dilantik.
Lanjutnya, pihaknya sebenarnya sudah beberapa kali memberikan penguatan kelembagaan kepada dua kabupaten itu, namun sampai saat ini belum ada tanda-tanda akan dibentuk BPBD.

Padahal pembentukan lembaga penanggulangan bencana itu, merupakan amanat UU dan bukan perintah Gubernur maupun pemerintah provinsi.
“Keberadaan dari BPBD supaya siap siaga jika terjadi bencana. Makanya harus ada segera disiapkan wadahnya sebelum dan sesudah terjadi bencana. Bagaimana mau menanggulangi jika lembaganya pun belum dibentuk,” keluhnya.

Ia menambahkan, BPBD Papua dalam melaksanakan penanggulangan bencana terkadang mengalami kekurangan sarana pendukung saat melakkan tanggap darurat. Diantaranya, kekurangan mobil ambulance, mobil toilet, water treatment serta togar light.

“Sehingga dapat dibayangkan jika suatu daerah yang terkena bencana tak memiliki lembaga yang menanganani penanggulangan bencana. Hal inilah yang kita harap bisa menjadi perhatian pihak pemerintah kabupaten untuk bisa melaksanakan perintah UU itu,” pungkasnya. (Bams)

Dibaca 521 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.