Ini Penyebab Rapat Pleno PSU Pilkada Kabupaten Jayapura Diskors KPU Papua | Pasific Pos.com

| 22 May, 2019 |

Suasana Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Hasil PSU Pilkada Kabupaten Jayapura. Suasana Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Hasil PSU Pilkada Kabupaten Jayapura.

Ini Penyebab Rapat Pleno PSU Pilkada Kabupaten Jayapura Diskors KPU Papua

Headline Penulis  Rabu, 30 Agustus 2017 22:11 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

SENTANI - Rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Jayapura tahun 2017 diskors oleh KPU Provinsi Papua hingga tanggal 6 September 2017 mendatang. Dikarenakan adanya beberapa catatan terkait dikeluarkanya rekomendasi baik dari Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu RI.

Ketua KPU Provinsi Papua, Adam Arisoy menegaskan rapat pleno diskors (tunda) karena ada beberapa catatan, yakni adanya rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu RI.
Ya, kita skors dulu. Karena memang pada tanggal 28 Agustus lalu, kita telah merencanakan untuk melanjutkan rapat pleno pada hari ini (kemarin). Tapi, kan ada beberapa catatan, yaitu catatan pertama adalah rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua dan catatan yang kedua adalah Bawaslu RI, kata Adam Arisoy kepada wartawan usai menskors rapat pleno tersebut, di Hotel Sentani Indah, Kota Sentani, Kabupaten Jayapura, Rabu (30/8/17)

Sebelumnya, rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada PSU Pilkada Kabupaten Jayapura tahun 2017 itu diskors KPU Provinsi Papua pada pukul 18.00 WIT.
Nah, setelah tadi malam (Selasa, 29 lalu) kita mencermati dua rekomendasi itu. Dimana, yang satunya dari Bawaslu Papua itu kita siap laksanakan PSU. Artinya, kalau kita siap laksanakan PSU itu ada tahapannya, seperti ada surat suaranya, dokumen-dokumen lain yang harus disiapkan dan C6-nya. Sehingga kita putuskan itu dilaksanakan pada tanggal 5 September 2017 mendatang, kata Adam.

Sedangkan untuk rekomendasi Bawaslu RI, kata Ketua KPU Adam, setelah mencermati dokumen tentang rekomendasi Bawaslu RI itu, pihaknya menemukan dokumen yang sebenarnya tidak asli (palsu).
Setelah kami mencermati dokumennya Bawaslu RI, ada kami temukan dokumen yang sebenarnya tidak asli atau palsu yang dipakai (dilaporkan) oleh saudari Yanni ke Bawaslu RI. Nah, untuk itu kami perlu melakukan laporan kembali ke Bawaslu RI. Artinya, jika Bawaslu RI mendapat laporan tentang dokumen-dokumen yang ada di Kabupaten Jayapura itu berarti ada beberapa pihak yang harus dipanggil guna memberikan klarifikasi, kata Adam.

Tapi, inikan tanpa memberikan klarifikasi tiba-tiba keluar dokumennya atau rekomendasi tersebut. Sehingga dokumen ini, kami mau ambil untuk kami laporkan balik kepada Bawaslu RI, karena kami juga sangsikan dokumen ini, sambung dia.
Menurutnya, dokumen yang dilaporkan ke Bawaslu RI ini adalah dokumen pengangkatan KPPS di 348 Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Yang mana, sebenarnya berdasarkan Pasal 42 ayat 1 dan 3 yang menyatakan bahwa PPS mengangkat anggota KPPS atas nama KPU. Artinya, disini ada kewenangan yang sudah kita berikan. Jadi, mereka yang angkat dan berhentikan, bukan kita di KPU. Tapi, kenapa keluar daftar lampiran yang ditandatangani oleh ketua KPU Kabupaten Jayapura. Sehingga ini menjadi dokumen yang sangat kami sangsikan kebenarannya, tuturnya.

Ya, dokumennya palsu maka itu kami akan coba lakukan klarifikasi ke Bawaslu RI. Lampira dokumen ini yang ditandatangani oleh ketu KPU Kabupaten Jayapura (non aktif) atas nama Lidia Maria Mokay, lanjut dia.
Ditambahkan Adam dengan nada tegas, Apalagi daftar lampiran itu tidak ada nomornya dan lampiran itu dari SK nomor berapa. Ya, kita lapor aja. Karena ini sekarang bagiannya KPU. Untuk itu, kita laporkan orang-orang yang mencoba melakukan pemalsuan lampiran tersebut. Jadi, hari ini (kemarin) juga kita akan laporkan ke Bawaslu. Karena kan ada Gakkumdu, apalagi inikan pidana, tegasnya.

Dibaca 1312 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.