DPR Papua Nilai Mendagri Keliru | Pasific Pos.com

| 20 May, 2019 |

Anggota DPR Papua, Orwan Tolli Wone Anggota DPR Papua, Orwan Tolli Wone

DPR Papua Nilai Mendagri Keliru

Headline Penulis  Rabu, 30 Agustus 2017 21:50 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Orwan : Penangguhan Proses Pelantikan Bupati Tolikara Terpilih Tidak Mendasar




Jayapura - Terkait dengan penangguhan sementara proses pelantikan terhadap Bupati dan Wakil Bupati Tolikara terpilih, Usman G Wanimbo – Dinus Wanimbo yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri RI, mendapat protes keras dari Wakil Ketua Komisi I DPR Papua, yang membidangi Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM, Orwan Tolli Wone.

Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Tolikara, Orwan menilai jika upaya penundaan proses pelantikan terhadap Bupati Tolikara terpilih itu, merupakan tindakan yang sangat keliru yang dilakukan oleh Mendagri.

" Penangguhan proses pelantikan Bupati Tolikara terpilih itu sebuah kekeliruan yang besar, tidak berdasar dan pembohongan publik yang dilakukan oleh Mendagri,” tegas Orwan Tolli Wone kepada Wartawan di ruang kerjanya, Rabu (30/817).

Apalagi tandas Orwan Tolli Wone, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memenangkan pasangan calon Bupati Usman G Wanimbo – Dinus Wanimbo atau yang disingkat MANIS ini  sudah final dan mengikat, sehingga harus segera dilaksanakan untuk proses pelantikannya.

Bahkan ia menduga langkah Kementerian Dalam Negeri yang menangguhkan proses pelantikan Bupati Tolikara terpilih tersebut, ada kepentingan tertentu.
Untuk itu, kata Orwan,  jika proses Pilkada Kabupaten Tolikara harusnya sudah selesai di MK.

“Jadi, soal hasil pilkada ini, mestinya tidak berurusan dengan Menteri Dalam Negeri. Mestinya hanya berurusan sampai di MK, namun MK sudah final dan mengikat,” tandasnya.
Untuk itu, ia mendesak Mendagri segerai memproses pelantikan terhadap Bupati dan Wakil Bupati Tolikara terpilih.

“Mendagri harus segera proses pelantikan Bupati Tolikara terpilih. Karena putusan MK, sudah final dan mengikat. Apakah proses MK itu tidak benar menurut Mendagri?,” ketus Orwan.
ia menilai jika langkah Mendagri melakukan penangguhan terhadap proses pelantikan Bupati Tolikara terpilih tersebut, bisa memicu konflik di tengah-tengah masyarakat.

“Itu nanti akan mendatangkan konflik yang besar-besaran di Tolikara. Sebab, jika alasan Mendagri menunda proses pelantikan itu lantaran ada yang demo, tentu itu tidak berdasar dan mestinya tidak perlu ditanggapi. Jika terjadi konflik, itu tanggungjawabnya siapa?. Yang jelas bukan tanggungjawab Mendagri karena ada lembaga tertentu yang mengatasi hal itu, "  tuturnya.

Oleh karena itu sebagai anak daerah ia berharap agar proses pelantikan terhadap Bupati Tolikara terpilih tersebut segera dilaksanakan.
"Jadi harus segera dilakukan, apalagi sudah hampir 1 tahun proses pilkada di Tolikara, ini tentu akan mengganggu proses pembangunan, pemerintahan dan layanan kepada masyarakat di Tolikara, " ujanya. (TIARA)

Dibaca 1133 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX