Bupati Mamteng Desak Polda Papua Usut Kasus Korupsi Dana Pendidikan TA 2010 | Pasific Pos.com

| 17 August, 2019 |

Bupati Mamberamo Tengah, Ham Pagak Bupati Mamberamo Tengah, Ham Pagak

Bupati Mamteng Desak Polda Papua Usut Kasus Korupsi Dana Pendidikan TA 2010

Headline Penulis  Senin, 28 Agustus 2017 19:27 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAYAPURA – Terkait indikasi penyelewengan dana pendidikan APBD Tahun anggaran 2010 senilai 18 miliar Rupiah, Bupati Mamberamo Tengah, Ham Pagak meminta Kepolisian Polda Papua untuk mengusut tuntas kasus Korupasi tersebut.  Hal ini diungkapkan Ham Pagawak saat ditemui di Mapolda Papua Senin (28/8) siang.

 Menurut Ham terkait adanya  indikasi yang merugikan Negara hingga miliaran Rupiah ini diduga dilakukan oleh mantan Karateker Bupati Mamberamo tengah, David Pagawak, Kepala Keuangan Daerah yang kini menjabat sebagai Bupati Tolikara, Usman Wanimbo, serta kepala dinas Pendidikan yang harus bertanggung jawab.

“Berkaitan dengan dana pendidikan ini, diduga disalahgunakan Carateker Bupati, Kepala Keuangan Daerah dan Kepala Dinas Pendidikan saat itu di Mamteng,” tuturnya.
Dirinya menjelaskan kronologi terjadinya kerugian negara, lantaran Karateker Bupati dan Kepala Keuangan Daerah mengalihkan atau meminjam anggaran dari Dana Alokasi Umum (DAU), untuk membiayai program pendidikan di Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun 2010 silam.

“Mereka gunakan dana DAU dengan harapan apabila dana DAK turun, maka dana DAU yang di pinjam akan dikembalikan. Akan tetapi, tahun itu dana DAK tidak turun, sehingga mereka tak mampu membayar pekerjaan yang sudah dilaksanakan,” tuturnya.

Menurut Ham Pagawak, program DAK yang diperuntukkan untuk membangun sekolah dan juga perumahan guru-guru tak terlaksana dengan baik, bahkan kini semua bangunan sudah rata dengan tanah.
“Jadi memang program ini bermasalah. Bahkan sejak tahun 2013 saya dilantik, ada sekitar 22 pengusaha meminta pekerjaan mereka dibayar. Namun saya enggan membayarnya, saya minta mereka meminta orang-orang yang bekerja sama dengan pengusaha itu, atau melaporkan masalah ini kepada pihak berwajib,” pungkasnya.

Ham Pagawak menyesalkan sejauh ini belum ada pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang merugikan Negara hingga Miliaran Rupiah, padahal sejak tahun 2013 lalu Pihak kepolisian Polda Papua sudah lakukan penyidikan terkait kasus dugaan Korupsi ini.

“Terkait penyidikan berbagai macam dokumen yang diminta oleh kepolisian terkait kasus ini sudah diserahkannya, salah satunya dokumen kebijakan umum anggaran (KUA) dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) kabupaten Mamteng. Pejabat Direskriksus Polda Papua silih berganti, selalu meminta dokumen kepada kami. Permintaan itu terus dilakukan, tapi kasus ini belum jelas. Saya tak tahu apa masalah dan alasannya, sehingga kasus ini belum jelas,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolda Papua, Irjen Pol Boy Rafli Amar mengungkapkan kasus ini masih dalam proses penyelidikan dan kasusnya ditangani langsung Polda Papua.
“Saya sudah perintahkan dilakukan penyelidikan, semuanya masih dalam proses,” tuturnya kepada wartawan.

Dibaca 749 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.