Sentuhan Gubernur dalam Mengangkat Kualitas Hidup Penduduk Papua | Pasific Pos.com

| 22 September, 2019 |

Gubernur Papua, Lukas Enembe. Gubernur Papua, Lukas Enembe.

Sentuhan Gubernur dalam Mengangkat Kualitas Hidup Penduduk Papua

Opini Penulis  Kamis, 24 Agustus 2017 15:54 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Oleh:  Dr. Velix Wanggai

Dua hari sebelum HUT Kemerdekaan RI, tepatnya 15 Agustus 2017, Badan Pusat Statistik (BPS) meluncurkan Indeks Kebahagiaan Provinsi Papua tahun 2017. Syukur, dalam 4 tahun terakhir ini, kebahagiaan rakyat Papua meningkat, dari semula 60,97 di tahun 2014 meningkat menjadi 67,52 di tahun 2017 yang diukur pada skala 0 - 100. Indeks ini mengukur kepuasan hidup, perasaan (affect), dan makna hidup (eudaimonia).

 Sebelumnya, pada Juli 2017, BPS mengeluarkan laporan soal tingkat kemiskinan di Papua. Alhasil,  angka kemiskinan di Papua menurun dalam 4 tahun terakhir. Angka kemiskinan menurun dari 31,13 persen di Maret 2013 menjadi 27,62 persen pada Maret 2017. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua membaik dari 56,25 di tahun 2013 membaik menjadi 58,05 di tahun 2016.  Bagaimana kita membaca hasil pembangunan  dalam 4 tahun terakhir ini? Bagaimana prospek ke depan?

Mendekatkan Sentuhan Pembangunan ke Akar Rumput

 Kita menyadari bahwa  apa yang dicapai saat ini tak terlepas dari pelbagai sentuhan yang dilakukan oleh kedua pemimpin Papua, Gubernur Lukas Enembe dan Wagub Klemen Tinal. Tentu saja, tak terlepas dari kerja kolektif dengan Pemerintah dan pemangku kepentingan di Papua.

Dari perspektif ekonomi, peran pemerintah dapat dilihat dari peran alokasi, peran distribusi dan peran stabilisasi dalam struktur ekonomi. Dari sisi peran alokatif,  sentuhan terpenting Gubernur Lukas Enembe - Wakil Gubernur Klemen Tinal, adalah dengan menetapkan kebijakan dana Otsus dengan  "Formula 80 : 20".  Kerangka fiskal  baru ini tertuang dalam Perdasus No.  25/2013 tentang Pembagian, Penerimaan, Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus, yang kemudian diperbaharui dengan Perdasus No. 13/ 2016.  Perubahan alokasi dalam formula 80 : 20, dilihat sebagai upaya strategi desentralisasi fiskal ke rakyat yang paling bawah, atau "bringing the state closer to the people".  

Peran alokatif lainnya tercermin dari upaya Gubernur Enembe mempromosikan kebijakan Kesehatan untuk Semua, "Health for All" bagi rakyat Papua yang sesuai tipologi wilayah. Hal awal yang dibenahi adalah soal koordinasi kebijakan. Untuk itu, lahirlah Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP) dengan payung Peraturan Gubernur No. 16/ 2013. Dalam filosofi yang lebih dalam, kehadiran lembaga ini sebenarnya ditujukan mencegah kepunahan Orang Asli Papua (OAP) di atas tanahnya sendiri.

Sepanjang tahun 2014 lahir sejumlah kebijakan Gubernur Enembe di sektor kesehatan dengan tetap berpijak kepada Perdasus No. 7/ 2010 tentang Pelayanan Kesehatan.  "Paket Kebijakan Kesehatan untuk Rakyat Papua" tercermin dengan hadirnya Pergub No. 5/ 2014 tentang Alokasi Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota di Papua untuk Kesehatan dan Pergub No. 6/2014 tentang Jaminan Pembiayaan Kesehatan. Selain itu, diterbitkan pula, Pergub No. 7/2014 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan dan Pergub No. 8/ 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Otonomi Khusus bidang Kesehatan sebesar 15 persen untuk Kabupaten/Kota di Papua.

Guna membuka akses rakyat ke kesehatan, terlihat upaya pemerintah memakai pola khusus sesuai tipologi wilayah. Hal itu terlihat dari hadirnya Petugas Kesehatan Bergerak atau "mobile" dalam bentuk satuan tugas kesehatan Kaki Telanjang (Satgas Kijang),  satuan pelayanan (Satpel) terapung dan terbang di daerah pedalaman Papua.  Hal ini ditunjang pula dengan hadirnya Kartu Papua Sehat (KPS) yang mem-back up dan melengkapi Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS.

Tentu  saja, masih terdapat sejumlah kebijakan sosial lainnya guna memperbaiki kualitas hidup orang asli Papua.  Kita sangat sadar bahwa masih ada segudang pekerjaan rumah yang harus ditunaikan. Apalagi aspek kesehatan di Tanah Papua mendapat sorotan dari komunitas internasional.  Ke depan, Pemerintah Daerah di seluruh Papua juga dituntut untuk mensukseskan  kebijakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, atau Sustainable Development Goals (SDGs) Tahun 2030, yang menggantikan Millenium Development Goals Tahun 2015.

Menjadi tugas kolektif Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan harapan Presiden Joko Widodo, sebagaimana hadirnya Peraturan Presiden No. 59/ 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Penulis adalah pemerhati pembangunan Papua.

Dibaca 851 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.