Dandes di Papua Diduga Di Intervensi Kepala Daerah | Pasific Pos.com

| 24 August, 2019 |

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Provinsi Papua Donatus Mote Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Provinsi Papua Donatus Mote

Dandes di Papua Diduga Di Intervensi Kepala Daerah

Headline Penulis  Rabu, 23 Agustus 2017 17:23 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(1 Voting)

Jayapura,- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Provinsi Papua Donatus Mote menduga ada intervensi kepala daerah dalam pengelolaan Dana Desa (Dandes). “Saya tidak bisa sebut siapa. Tapi ada laporan masyarakat kalau dana desa di potong Rp 20 juta per kampung,” ujar Donatus Mote kepada wartawan di Jayapura, Rabu kemarin.

Donatus Mote menjelaskan, pihaknya sudah mendapat laporan soal kasus dana desa di Kabupaten Pegunungan Bintang maupun di Kabupaten Tolikara. “Kasus dana desa di kedua kabupaten tersebut berbeda, di Pegunungan Bintang itu adanya pemotongan, sementara di Tolikara penggunaannya tidak sesuai dengan aturan,” ujarnya.

Menurut Mote, dana desa di Kabupaten Tolikara atas perintah bupati untuk membeli 541 sepeda motor. Setelah di beli tidak diserahkan kepada kepala-kepala kampung. Jadi, waktu sepeda motor ini mau dibagikan terjadi keributan, sehingga kepala BPMK Tolikara mengundurkan diri, dan orang lain yang datang serahkan kepada masyarakat,” katanya menjelaskan.

Mote menuturkan, penggunaan Dana Desa ini harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Aparatur dan masyarakat desa harus menyadari bahwa dana tersebut membutuhkan pengelolaan yang profesional.
“dana diberikan untuk mensejahterakan masyarakat dengan memberikan kesempatan untuk mandiri mengelola pembangunan desa mulai dari merencanakan, mengimplementasikan, dan mempertanggungjawabkan pengelolaan dana tersebut. Karena yang paling memahami kondisi desa adalah aparatur desa dan masyarakatnya sendiri,” katanya.

Lanjutnya, kepala BPMK se Papua juga sudah mengikuti sosialisasi di Jakarta sebelum dana ini dikucurkan, seharusnya setelah kembali ke daerah disosialisaikan kembali kepada masyarakat bahwa dana desa itu dipakai untuk pemberdayaan masyarakat.

Seperti diberitakan sebelumnya, Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Papua menemukan indikasi penyelewengan Dana Desa Tahun 2016 di Kabupaten Pegunungan Bintang hingga Rp 3,6 Millyar.
Anggota DPR Papua dari daerah Pegunungan Bintang, Ignasius Mimin mendukung  sepenuhnya langkah Polda Papua melakukan penyidikan terhadap dugaan korupsi atau penyelewengan dana desa senilai Rp 3,6 miliar di Kabupaten  Pegunungan Bintang.

Ia meminta Polda Papua untuk mengusut tuntas kasus tersebut.  Bahkan dugaan kasus serupa yang ada di seluruh wilayah Tanah Papua.  “Polisi harus diusut hingga tuntas dan diungkapkan kepada publik,” tegas Ignasius Mimin.
Selaku wakil rakyat dari Pegunungan Bintang, Mimin sapaan akrab politikus Golkar ini mengaku sangat menyayangkan adanya pemotongan dana yang diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat pedesaan tersebut. Apalagi alasan yang disampaikan, penggunaan dana itu, digunakan  untuk membayar pajak sebesar Rp 15 juta per kampung pada tahun 2016.

Ia mengatakan, jika memang ada aturan untuk pemotongan pajak, hendaknya itu disosialisasikan terlebih dahulu. Tidak perlu lakukan pemotongan diam-diam. “Informasi dana desa dipotong itu sudah bukan rahasia lagi, banyak keluhan yang saya terima, sehingga Polda Papua harus menyelesaikan kasus ini, hukum pencuri uang dan buka kasus ini agar masyarakat tau pelaku-pelaku yang suka memakan hak rakyat,” tegas Mimin.
Ia menghimbau para kepala kampung yang mengelola dana desa itu, harus dilakukan secara transparan dan tepat sasaran.  Bukan disalah gunakan untuk kepentingan pribadi. (Bams)

Dibaca 1659 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.