Kadepa Pertanyakan Reaksi Keras Pangdam XVII/Cenderawasih | Pasific Pos.com

| 26 August, 2019 |

Anggota Legislatif DPR Papua, Laurenzus Kadepa Anggota Legislatif DPR Papua, Laurenzus Kadepa

Kadepa Pertanyakan Reaksi Keras Pangdam XVII/Cenderawasih

Headline Penulis  Rabu, 23 Agustus 2017 15:27 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura, – Anggota Legislatif DPR Papua, Laurenzus Kadepa mengaku kaget terhadap reaksi keras Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI George Elnadus Supit saat menanggapi pernyataan dirinya yang meminta pemerintah dan aparat Polisi agar tidak menjadi juru bicara (jubir) Freeport.

Ia mengklarifikasi, pernyataannya tersebut tidak menyebutkan adanya unsur TNI, sebagaimana pernyataan yang disampaikan Pangdam media.
 “Dalam pernyataan saya, ternyata Pangdam marah besar. Saya heran, karena pernyataan sikap saya, saya tidak pernah menyinggung sedikitpun soal Pangdam atau TNI,” tegas Laurenzus Kadepa di Hotel Andalucia Jayapura, Selasa (22/8/17).

Menurut Kadepa, dalam pernyataan sikapnya, ia hanya menyinggung pemerintah dan kepolisian agar dalam menangani masalah managemen Freeport dan karyawan, tidak boleh memposisikan diri seakan-akan sebagai juru bicara Freeport.  
“Pangdam marah, coba periksa kembali pernyataan saya, tidak ada saya singgung TNI atau Pangdam, justru saya balik bertanya?  Kenapa sikap Pangdam terkesan bereaksi keras, sampai bisa marah besar, saya justru heran ada apa dibalik itu? Saya hanya menyinggung pemerintah dan kepolisian soal masalah Freeport tidak boleh memposisikan seakan-akan juru bicara Freeport,” katanya.

 Terkait masalah Freeport dengan karyawan yang di PHK tersebut, lanjut Laurenzus Kadepa, DPR Papua pernah menfasilitasi pertemuan antara Freeport dengan karyawan di Banggar DPR Papua.
 “Waktu itu, semua setuju bahwa DPR Papua berikan kepercayaan kepada Disnaker Kabupaten Mimika untuk mereka menfasilitasi pertemuan antara managemen dan SPSI selama 2 minggu dan kami sebagai pengawas,” katanya.
Namun, deadline waktu yang diberikan itu, ternyata sudah lebih bahkan hampir 1 bulan lebih dan Disnaker Kabupaten Mimika belum melaporkan kepada DPR Papua hasil pertemuan itu.

“Ini kegagalan pemerintah  dan Freeport bertanggungjawab. Saya tidak tahu tingkat komunikasi yang dibangun Pemda Mimika dengan Freeport sesuai keputusan DPR Papua. Jadi, ini kegagalan pemerintah daerah, karena kami berpatokan pada keputusan kami menyerahkan kepada pemda Mimika, dimana selama 2 minggu mereka buat apa kami tidak tahu,” tandasnya.

Ditambahkan, jika dalam dua minggu tersebut, ternyata tidak ada langkah-langkah yang dilakukan oleh pemda Mimika dan Freeport, sehingga karyawan mengamuk dan akhirnya pihak kepolisian turun tangan dengan alasan pengamanan.
 “Bagian itu yang kami bilang, bahwa jangan seakan-akan pihak kepolisian dan pemerintah jadi juru bicara Freeport. Mestinya, pihak pemda dan kepolisian mencari solusi, bukan menghalangi  nasib karyawan dan anak istrinya,” ujarnya.
Yang jelas, imbuh Kadepa, DPR Papua akan mengundang lagi Freeport bersama karyawan serta instansi terkait untuk menanyakan langkah yang diambil tersebut. (Tress)

Dibaca 598 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX