Lukas Enembe Dukung Desakan Politis Police Line PT Freeport | Pasific Pos.com

| 19 August, 2019 |

Gubernur Papua, Lukas Enembe Gubernur Papua, Lukas Enembe

Lukas Enembe Dukung Desakan Politis Police Line PT Freeport

Headline Penulis  Minggu, 20 Agustus 2017 22:29 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura,-  Gubernur Papua, Lukas Enembe mengaku akan mendukung desakan politis dari DPR Papua untuk melakukan police line operasionalisasi PT Freeport, apabila Freeport tidak melaksanakan putusan Pengadilan Pajak terkait pembayaan Pajak Air Permukaan (PAP).  

“Kita police line. Ini putusan hukum Indonesia, mereka tidak bisa  berkelit, harus bayar. Masa ,sudah kenyang banyak , baru untuk apa berkelit, ini keputusan hukum,” ketus Gubernur kepada sejumlah wartawan usai sidang Paripurna DPR Papua, Jumat (18/8) malam.

Menurut Gubernur, putusan Pengadilan Pajak adalah putusan final, Freepot tidak bisa melakukan banding ataupun peninjauan kembali terhadap putusan tersebut. “ Itu putusan final, Freepot wajib bayar,” tandas Gubernur.
Bahkan, pembayaan PAP bukan hanya Rp 5,3 Triliun saja, lanjut Lukas, sebab ada putusan terakhir senilai Rp 300 Miliar, dan masih ada gugatan lainnya senilai Rp 600 Miliar, Rp 100 Miliar, sehingga jika 22 gugatan yang diajukan Pemprov Papua dikabulkan, maka tidak menutup kemungkinan Freepot berkewajiban membayar sekitar Rp 10 Triliun.

“ Kemarin ada penambahan Rp 300 Miliar, ada juga  gugatan lainnya dengan angka Rp 600 miliar, Rp 100 miliar. Bisa jadi Freeport bayar sekitar Rp 10 miliar. Intinya ada banyak kita akan gugat, jadi jika semua gugatan ini diputuskan maka Freeport wajib hukumnya membayar,” tandasnya.

Menyangkut mekanisme pembayarannya seperti apa, Lukas mengaku akan ada pertemuan yang diagendakan pada 28 Agustus mendatang. Pada pertemuan itu nanti akan dibahas bagaimana proses pembayaran kewajiban dari Freeport. “Jadi kita pertemuan dengan mereka, mengatur apakah mereka membayar secara keseluruhan atau bagaimana? kalau Freeport mau bayar sesuai skedjulnya nanti dibicarakan,” katanya.

Terkait informasi Freeport akan bayar setelah dijual beberapa assetnya, menurut Gubernur, bukan menjadi alasan, sebab Freeport merupakan perusahaan besar.  “wah tidak ada begitu-begitu, Freeport itu bukan perusahaan kecil,” tegasnya. (Tres)

Dibaca 508 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.