Jika MK Putuskan PSU, KPU Papua Layak Diproses Hukum | Pasific Pos.com

| 23 May, 2019 |

Paslon no 1, 3 dan 5 pada Pemilukada Kabupaten Jayapura tampak menunjukkan surat pernyataan penolakan pelaksanaan PSU beberapa waktu lalu. Paslon no 1, 3 dan 5 pada Pemilukada Kabupaten Jayapura tampak menunjukkan surat pernyataan penolakan pelaksanaan PSU beberapa waktu lalu.
Headline Penulis  Jumat, 18 Agustus 2017 20:03 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jika MK Putuskan PSU, KPU Papua Layak Diproses Hukum

 

Jayapura, Menanggapi pernyataan Ketua KPU Provinsi Papua sebagai Ketua KPU Kabupaten Jayapura yang menyatakan gugatan PTUN  yang dilakukan 3 Paslon merupakan upaya menggagalkan PSU merupakan pernyataan yang tidak profesional. Demikian dikatakan penasehat hukum paslon nomor urut 1, Arsy SH , dalam keterangan persnya Jumat (18/8).

Dikatakan lebih lanjut, gugatan di PTUN tersebut adalah hak konstitusional calon yang dijamin dalam Undang-Undang Pilkada.  "Apapun yang menjadi keputusan KPU yang merugikan calon memiliki ruang untuk digugat di PTUN. Secara substansi banyak masalah yang timbul dalam PSU , tetapi KPU Provinsi Papua sebagai KPU Kabupaten Jayapura seakan menutup mata  dengan masalah-masalah yang ada," ujar Arsy SH.

Dikatakannya, PSU ini kan bukan untuk calon tunggal tapi ada 5 calon, jadi KPU  harus membuka diri mendengar masukan dari calon lain, tidak bisa bekerja secara tertutup, tidak transparan dan mengabaikan ketentuan yang ada. "Harus berkaca pada pengalaman pilkada di Kabupaten lain yang berujung PSU di MK. Kalau masalah-masalah yang ada tidak diselesaikan kemudian sampai di MK diputus PSU lagi, bagaimana pertanggungjawaban KPU Provinsi Papua terhadap anggaran rakyat milyaran rupiah," ujar Arsy dengan nada tanya.

Lanjutnya,  justru kinerja KPU Provinsi Papua inilah yang menimbulkan kerugian keuangan negara dan wajar diminta pertanggungjawaban. Contoh sederhana, KPU Papua selalu berdalih sudah tidak ada masalah tapi begitu rekomendasi dari Bawaslu RI keluar dan meminta dilakukan pencermatan terhadap 40 TPS di distrik Kauereh dan Namblong, ternyata ditemukan 32 TPS yang  C1 nya tidak sah karena ditanda tangani oleh orang yang bukan KPPS. Akhirnya PSU ditunda dan jumlah TPS yang di PSU bertambah dari 229 menjadi 261 TPS. Kasus seperti ini juga terjadi di 79 TPS lain  yang  tidak di PSU.  "Silahkan buka dokumen dan lakukan pencermatan, kita punya data lengkap dan akurat, kalau mau mari kita uji data," ujarnya.

 Ditinjau dari perundang-undangan mana pun, PSU Kabupaten Jayapura ini sudah tidak normal karena dilaksanakan setelah 6 bulan lebih terbengkalai, tidak ada PSU seperti ini dalam sejarah Pilkada Indonesia. Sudah terbengkalai 6 bulan, kemudian jumlah TPS yang di PSU hanya 261. Pertanyaannya bagaimana dengan sisa  87 TPS  yang tidak di PSU. Karena faktanya 87 TPS tersebut belum pernah direkap, sementara kotak suara sudah tidak tersegel. Kita punya bukti lengkap terhadap masalah ini. Apalagi tanggal 9  Agustus kemarin Bawaslu Papua sudah menindaklanjuti laporan kotak suara yang sudah tidak tersegel dan telah disampaikan ke KPU Provinsi Papua. Ini kan haris ditindaklanjuti bukan didiamkan.

"Jadi kalau PSU tetap dipaksakan tnggal 23 Agustus dengan mengabaikan semua pelanggaran yang ada, apabila MK putuskan PSU , saya minta kepada Polda Papua untuk memproses dugaan penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara milyaran rupiah, karena unsur niat yang menimbulkan kerugian keuangan negara  telah terpenuhi. Hal lain juga  yng kami temukan adalah mengenai rekruitmen PPD, PPS dan KPPS yang dilakukan secara melawan hukum karena tanpndiawasi oleh pengawas Pemilu," ujar Arsy.

Dijatakannya pula, dalam Pasal 30 UU No. 10 Tahun 2016  secara  tegas menyatakan Panwas Kabupaten/ Kota melakukan pengawasan terhadap pembentukan PPD, PPS dan KPPS. Hal ini tidak dipenuhi karena pada saat pembentukan PPD dan PPS, pengawas tingkat bawah belum terbentuk. Ini kan tidak benar dan merupakan tindakan melawan hukum. KPU itu dalam melaksanakan semua tahapan, wajib diawasi, tidak boleh bekerja tanpa pengawasan, akibatnya 50 % PPD lama kembali ditetapkan.

Arsy pun mengatakan , silahkan publik menilai siapa sebenarnya yang menghambat PSU?  "Kalau cara-cara seperti ini yang dipakai maka sesungguhnya KPU Provinsi Papua sendiri yang menghambat PSU jadi tidak perlu salahkan atau curigai orang lain," ujar Arsy mengakhiri keterangan persnya. (Fani)

Dibaca 479 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.