Anggaran Pilgub Papua, Sebagian Tidak Masuk Akal | Pasific Pos.com

| 24 May, 2019 |

Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sonny Sumarsono, ketika memberikan arahan pada Rapat Pembahasan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), bertempat di SwisbelHotel Jayapura, Senin (14/08/2017). Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sonny Sumarsono, ketika memberikan arahan pada Rapat Pembahasan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), bertempat di SwisbelHotel Jayapura, Senin (14/08/2017).

Anggaran Pilgub Papua, Sebagian Tidak Masuk Akal

Headline Penulis  Senin, 14 Agustus 2017 19:05 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAYAPURA,- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) membahas Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), bertempat di SwisbelHotel Jayapura, Senin (14/08/2017) kemarin.
Rapat dipimpin oleh Sekda Papua Hery Dosinaen dan dihadiri oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sonny Sumarsono berserta staf, Ketua KPU dan Sekretaris KPU, Bawaslu dan pihak TNI/Polri.

Dalam rapat tersebut dibahas secara detail anggaran apa saja yang dibutuhkan dalam Pilkada Gubernur Papua tersebut. Diperkirakan dana yang dibutuhkan oleh KPU Papua sebesar Rp 1, 26 triliun.
Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sonny Sumarsono menilai, Pemprov Papua tak salah meminta perincian anggaran Pilgub Papua oleh KPU. Sebab apakah anggaran yang disulkan oleh KPU itu masuk akal tidak, karena perencanaannya Pilkada saja nilainya mencapai Rp 1,26 triliun, dan untuk sekedar penandatangan NPHD apakah butuh biaya sebesar Rp 500 juta? Tanya mantan penjabat Gubernur DKI Jakarta itu.

Oleh karena itu, katanya, perlu ada rinciannya. Lalu kemudian ada rasionalisasi untuk memperoleh anggaran yang dibutuhkan, bukan berlebih atau kurang. Intinya pembahasan ini untuk merasionalisasikan kebutuhan anggaran, ditengah-tengah situasi sulit Pemprov Papua untuk menganggarkan,” urainya.

Lanjutnya, anggaran sebesar Rp 1, 26 triliun itu hanya untuk KPU Papua, belum lagi usulan Bawaslu dan pihak keamanan. Sehingga total bisa mencapai Rp 2,5 trilun dan resikonya bisa sedot angggaran yang sebetulnya untuk publik. Makanya akan dirasionalisasi supaya seluruh anggaran itu masuk akal dan Pilkada bisa diselenggarakan dengan baik. Tegasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Papua Adam Arisoy mengatakan, pihaknya membutuhkan waktu dua hari untuk menyampaikan perincian usulan anggaran Pilkada Gubernur (Pilgub) 2018 yang mencapai Rp 1,26 triliun.
“Yang mereka (Pemprov) minta kita harus rincikan. Makanya kami dari KPU Papua minta diberi kelonggaran selama dua hari. Setelah itu, akan langsung disampaikan kepada Pemprov dalam bentuk Prosedur Operasional Kegiatan (POK),” kata Adam Arisoy kepada wartawan.

Dijelaskan, anggaran yang disampaikan oleh KPU Papua, diposting secara global (umum). Misalnya untuk pelaksanaan sosialisasi di 29 kabupaten dan kota, hanya mencantumkan satu itemnya senilai Rp 120 juta.
“Nilai itu kemudian yang kita kalikan 29 kabupaten dan kota, sehingga dapat nilai biaya yang diusulkan sekitar Rp 2 miliar lebih. Namun jika diminta ada perincian maka kita akan jelaskan Rp120 juta itu untuk apa saja. Seperti, kami pakai ongkos transportasi ke Puncak Jaya. Lalu kami bayar pesawatnya berapa, kemudian bayar narasumbernya berapa, ini yang akan kita segera sampaikan,” terang Adam.

Dibaca 323 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX