Pembentukan BUMD Pengelola Migas Didasari Undang-undang Otsus | Pasific Pos.com

| 7 December, 2019 |

Pembentukan BUMD Pengelola Migas Didasari Undang-undang Otsus

Papua Barat Penulis  Kamis, 10 Agustus 2017 20:10 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Pembentukan badan usaha milik daerah (BUMD) untuk mengelola minyak dan gas (migas) di Provinsi Papua Barat, didasari Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus).
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua Barat, Yohan Abraham Tulus mengatakan, salah satu konsideran dari Undang-undang Otsus menyebutkan bahwa pengelolaan sumber daya alam di Papua belum menyejahterakan masyarakat dan belum dimanfaatkan secara maksimal untuk pembangunan.

“Semua hasil bumi berupa migas dibawa keluar Papua, sehingga menyejahterakan pihak lain,” kata Tulus kepada para wartawan di Biryosi, Manokwari, Rabu (9/8).
Diutarakannya, Pemprov Papua Barat di masa pemerintahan yang lalu, meminta persetujuan Menteri SDM untuk mendapat alokasi migas agar dikelola BUMD.
Atas dasar itulah, sambung Tulus, menjadi dorongan pihaknya membentuk BUMD guna mengelola migas.

“Raperdasusnya sekarang sudah ada di DPR Papua Barat dan ini sudah dimasukkan dari 3 tahun lalu. Namun, hingga saat ini belum disetujui. Kita harap ini bisa segera dibahas dan disetujui demi kepentingan daerah,” katanya.
Disinggung tentang PT Padoma yang bisa dimanfaatkan mengelola migas, Tulus mengatakan, pihaknya sudah mendorongnya, tetapi tidak mendapatkan persetujuan.

“Kondisi Padoma kan seperti itu, tidak berjalan stabil, sehingga tidak memenuhi persyaratan yang diajukan oleh pusat, melainkan kami diminta untuk membentuk BUMD yang baru,” jelas Tulus.
Lanjut dia, untuk pembentukan BUMD pengelolaan migas, pihaknya sudah bekerja sama dengan SKK Migas, BP Tangguh, dan Pusat Studi Energi Universitas Gajah Mada guna menyusun bisnis plan-nya.
Ia menambahkan, dokumen pembentukan BUMD untuk mengelola migas sudah siap, dan pihaknya tinggal menunggu perdasusnya. [BOM-R1]

Dibaca 665 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX