Massa Minta Presiden Copot Kapolda Papua | Pasific Pos.com

| 19 August, 2019 |

Aksi demo masyarakat Solidaritas Pemuda Mahasiswa  Rakyat dan Peduli HAM  Deiyai di Kantor DPR Papua, Selasa (8/8). Aksi demo masyarakat Solidaritas Pemuda Mahasiswa Rakyat dan Peduli HAM Deiyai di Kantor DPR Papua, Selasa (8/8).

Massa Minta Presiden Copot Kapolda Papua

Headline Penulis  Selasa, 08 Agustus 2017 20:14 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura , - Massa pendemo yang mengatasnamakan Solidaritas Pemuda Mahasiswa  Rakyat dan Peduli HAM  Deiyai (SPMR – PHDP), meminta Presiden untuk mencopot Kapolda Papua. Permintaan tersebut menjadi salah satu point dalam aspirasi yang disampaikan kepada perwakilan rakyat di Kantor DPR Papua, Selasa (8/8).

“Presiden harus mencopot Kapolda Papua sebab selama kepemimpinannya di Papua banyak masalah yang terjadi bahkan banyak orang yang menjadi korban,” kata Abner Waine, selaku coordinator umum Solidaritas Pemuda Mahasiswa Rakyat Peduli HAM  Deiyai Papua, ketika membacakan aspirasi di depan para wakil rakyat yang menerima aksi demo.

Selain itu, massa juga meminta agar DPR Papua bersama pemerintah agar membuat dialog terbuka terhadap seluruh pelanggaran yang dilakukan oknum aparat sehingga mengakibatkan banyak orang Papua menjadi korban. Mereka juga berharap adanya keterlibatan komisi hukum internasional PBB untuk turun tangan dan menyelesaikan semua pelanggaran yang terjadi di Papua. Sebab semua kejadian yang mengorbankan orang Papua selama ini, dinilai tidak pernah ada tindak lanjut bahkan terkesan dikesampingkan.

Point  aspirasi lainnya, kepolisian diminta untuk melakukan pencopotan terhadap anggota Brimop termasuk melakukan penarikan terhadap Kapolsek dan aparat yang bertugas di Deiyai.  Polisi diminta untuk menyelesaikan kasus tersebut secara transparan agar seluruh masyarakat Papua merasa adanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah Papua dan Bupati yang ada di seluruh Kabupaten dan kota di wilayah Papua juga diminta untuk mencabut ijin perusahan PT Putra Dewa Paniay, sebab perusahaan tersebut tidak melihat masyarakat, namun hanya mementingkan kekayaan dibawah perlindungan aparat.  

Diakhir point aspirasi, SPMR – PHDP  semua persoalan terkait kasus Deiyai harus diselesaikan  dalam bulan Agustus ini.  “Apabila aspirasi itu tidak terealisasi dalam bulan Agustus, maka kami akan menggalang massa yang lebih besar dan pelumpuhan aktivitas akademi dan pemerintahan di seluruh Tanah Papua pada 1 September 2017,” pungkasnya.

Aksi yang melibatkan ratusan pendemo dari beberapa perguruan tinggi dan masyarakat Papua ini, melibatkan ratusan orang. mereka membawa sejumlah pamflet dan foto korban penembakan di Deiyai.  Terdapat juga sejumlah pamfelt yang bertuliskan ‘Papua Zona Darurat Kemanusiaan’, ‘Deiyai Berdarah Papua Berduka’, ‘Ternyata Aparat Keamanan adalah Kelompok Kriminal Bersejata’, ‘Aparat keamanan Indonesia adalah KKB illegal’ dan sejumlah  spanduk yang bertuliskan kekecewaan terhadap aparat penegak hukum, serta pemintaan adanya keadilan bagi korban  Deiyai.

Usai membacakan aspirasinya, Abner bersama perwakilan organisasi mahasiswa dan Kepala Adat Meepago, Yus Gobai. Didepan para massa pendemo dan anggota DPR Papua, ia mengatakan pihaknya  mendesak DPR Papua mengeluarkan keputusan politik atas kasus Deiyai dalam sidang resmi. “Kami minta DPR Papua mengeluarkan putusan resmi DPR Papua untuk kasus Deiyai, untuk harkat dan martabat orang Papua,” tandasnya.

Aksi demo yang dilakukan di halaman kantor DPR Papua, diterima langsung oleh Ketua DPR Papua, Yunus Wonda  bersama sejumlah Anggota DPR, Elvis Tabuni, Derk Tabuni, Gerson Soma, H. Samsunar, Laurenzius Kadepa,  Marthe Mama Young, Nason Utty, Decky Nawipa, H Mustakim.

Dihadapan ratusan peserta demo itu, Ketua DPR Papua, DR Yunus Wonda, SH, MH siap menindaklanjuti aspirasi mereka. Ia mengatakan aspirasi tersebut mewakili jeritan air mata dan darah masyarakat Papua.
“Ini harus dihentikan diatas tanah ini. Terlalu banyak darah dan air mata yang mengalir, sehingga atas nama DPR Papua mengutuk keras perlakuan biadap itu,” kata Yunus Wonda.

Ia mengatakan, negara memberikan senjata untuk melindungi rakyat di seluruh Indonesia, termasuk Papua. Namun, senjata itu juga yang membuat orang Papua habis di atas tanah ini.
 “Sejak peristiwa, kami semua anggota dewan merasa sedih, karena kenapa  terus ada air mata dan darah di atas Tanah ini,” tandasnya.

Kata Yunus Wonda, DPR Papua tentu akan menyikapi kasus itu dan aspirasi itu akan diserahkan ke semua fraksi yang ada untuk dibacakan sikap politiknya dalam sidang nanti.
 Terkait PT Putra Dewa Paniai, lanjut Yunus Wonda, pihaknya akan mengecek dan jika ia mengerjakan pekerjaan dengan anggaran dari Pemprov Papua, maka akan dihentikan.  “Kami akan buat surat agar perusahaan itu dihentikan,” ujarnya.

Yang jelas, kata Yunus Wonda, aksi demo yang dilakukan rakyat Papua sudah diketahui dunia internasional.  “Itu menyakinkan kepada dunia bahwa Papua terus terjadi pelanggaran HAM. Kami terus katakan kepada pemerintah pusat untuk berhenti menembak orang Papua,” tegasnya.

Yunus Wonda mengatakan, DPR Papua akan menyurat kepada Kapolda dan pihak terkait aspirasi ini. Soal memecat dan mengganti bukan kewenangan DPRP, tapi kami hanya menyampaikan surat aspirasi rakyat Papua dan peristiwa yang terjadi. “Kami tidak akan tinggal diam, kami akan lakukan sesuai tufoksi,” imbuhnya. (Tiara)

Dibaca 526 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.