Dandes Pegubin Terindikasi Diselewengkan Hingga Milyaran Rupiah | Pasific Pos.com

| 19 August, 2019 |

Dir Krimsus Polda Papua, Kombes Pol Edy Swarsono Dir Krimsus Polda Papua, Kombes Pol Edy Swarsono

Dandes Pegubin Terindikasi Diselewengkan Hingga Milyaran Rupiah

Headline Penulis  Senin, 07 Agustus 2017 21:22 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

 JAYAPURA,- Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Papua temukan indikasi penyelewengan Dana Desa Tahun 2016 di Kabupaten Pegunungan Bintang hingga 3,6 Millyar.
Hal ini diungkapkan Dir Krimsus Polda Papua, Kombes Pol. Edy Swarsono saat ditemui di ruang kerjanya Senin (7/8) sore.

 Kata Edy penyelewengan Dana Desa tahun anggaran tahun 2016 senilai 3,6 Millyar dilakukan oleh tiga terduga tersangka yakni  AE, KK dan DH yang merupakan oknum pegawai Dinas Pemberdayaan Kampung Kabupaten Pegunungan Bintang dengan modus pembayaran pajak.

“Tiga calon Tersangka ini melakukan tindakan korupsi Dana Desa dengan alasan pembayaran pajak, sehingga Dana Desa senilai 555 juta perkampung dipangkas 15 juta dari total kampung sebanyak 227 kampung yang menerima Anggaran Dana Desa,”pungkasnya.

Lanjut Edy dari kasus penyelewengan atau kasus Tindak Pidana Korupsi ini sedikitnya 17 saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Penyidik Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Papua.
“Dari hasil gelar perkara yang dilakukan sudah 17 saksi diperiksa termasuk didalamnya ada kepala desa. Selain itu juga ada ahli dari Kementrian Dana Desa, Ditjen keuangan daerah dan BPK RI juga sudah kita mintai keterangan,”jelasnya.

Dirinya menyampaikan, dari total 227 kampung pihaknya hanya mengambil sampel di 15 kampung dan sisanya dapat dilihat dari print out pemeriksaan, namun diduga penggunaan anggaran tersebut untuk kepentingan pribadi tiga oknum tersebut yang nantinya akan dijadikan tersangka.

Edy menambahkan, ketiga pelaku yang melakukan tindak pidana Korupsi Dana Desa itu belum bisa ditetapkan tersangka lantaran belum ada data kerugian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Ketiga oknum ini belum bisa ditetapkan tersangka, kita juga masih menunggu BPK karena institusi ini yang bisa mengklir keuangan Negara berdasarkan ketentuan undang-undang. Unsur utama korupsi harus ada kerugian Negara, kalau tidak ada maka tidak bisa dipidana,”pungkas Edy.

 Untuk ketika calon tersangka dalam kasus ini rencananya akan dikenakan  pasal 3 dan pasal 8 UU 31  tahun 1999  dirubah dengan UU nomor 20  tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk pasal 55  ayat 1.

Dibaca 907 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.