DPR Papua Dukung Masyarakat Mepago Bentuk Tim Pencari Keadilan | Pasific Pos.com

| 24 August, 2019 |

Ketua Dewan Adat Wilayah Meepago saat menyerahkan aspirasi kepada Ketua Komisi I DPR Papua. Ketua Dewan Adat Wilayah Meepago saat menyerahkan aspirasi kepada Ketua Komisi I DPR Papua.

DPR Papua Dukung Masyarakat Mepago Bentuk Tim Pencari Keadilan

Headline Penulis  Kamis, 03 Agustus 2017 19:28 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura,- Komisi I DPR Papua, Kamis (3/8) menerima aspirasi masyarakat Deiyai melalui Dewan Adat Meepago. Aspirasi tersebut menyangkut tuntuntan masyarakat tekait kejadian penembakan yang mengakibatkan seorang tewas dan tujuh orang luka-luka di Oneibo, Tigi Selatan, kabupaten Deiyai, 1 Agustus lalu.

Aspirasi yang disampaikan Ketua Dewan Adat Meepago, John Gobai diterima langsung oleh Ketua Komisi 1 DPR Papua, Elvis Tabuni bersama Lourenzus Kadepa, dan Anggota DPR Papua dapil III, Decky Nawipa di ruang komisi 1 DPR Papua, kemarin.

Elvish Tabuni yang menerima apirasi tersebut menjelaskan, Komisi  akan membentuk tim untuk menindak lanjuti aspirasi tersebut.  “Kami akan teruskan kepada pimpinan, dan merapatkan ini. Sebab dikhawatirkan, persoalan ini hanya akan berhenti disini saja seperti kejadian silam di Paniay hingga menjadi catatan internasional,” jelasnya.

Ia mengatakan,  pihak perusahan tidak berpikir di lokasi kerja mereka ada rakyat. Seharusnya perusahaan saat bekerja ditengah wilayah masyarakat, perusahaan harus membawa dua visi, membangun infrastruktur dan rakyat, artinya jika ada rakyat yang menjadi korban harus diutaman rakyat bukan pembangunan. “ Jangan hanya kejar uang saja, tapi harus selamatkan orang. Saya katakana ini sebagai ulah perusahaan,  karna akibat perusahan tidak mau bantu, menyebabkan peristiwa ini. Pihak perusahan juga harus diproses,” jelasnya.

Seharusnya, kata Elvis, kepolisian dan aparat di Deiyai tidak langsung mengambil tindakan saat kejadian. Polisi sebagai pengayom masyarakat harus menjadi mediator untuk duduk bersama dan membicarakan persoalan  tersebut. “ Indonesia ini negara hukum, jangan datang langsung main tembak, apalagi ada bahasa itu peluru karet, nah yang terjadi ternyata itu peluru asli sampai ada korban nyawa. Ini kan kesannya hukum diabaikan.” Tegasnya sembari meminta agar Polda Papua dapat jujur dan transparan, ungkapkan pelaku penembakan, pelaku entah polisi, tentara atau brimop.

Anggota Komisi 1 dari dapil III wilayah Meepago, Laurenzius Kadepa mengaku sudah mendapatkan informasi serta data konkrit terkait kronologi kejadian di Deiyai.

Sebagaimana yang diungkapkan sebelumnya, Laurenzius tetap kekeh meminta Kapolda Papua untuk segera menarik Brimop dari wilayah Deiyai dan menghentikan segala aktifitas pekerjaan PT Putra Dewa Paniai. Bahkan Ia meminta elemen masyarakat di wilayah Meepago untuk membentuk tim pencari keadilan agar dapat menggiring kasus tersebut hingga ke pengadilan internasional.

“DPR Papua akan mendukung jika masayrakat, atau masyarkat sipil, bahkan organisasi masyarakat untuk menggiring kasus ini, entah dalam atau luar negeri dengan tujuan mencari keadilan. Sebab melihat dari kejadian ini, ada bentuk ketidak percayaan, kasus ini akan mendapatkan keadilan bagi masyarakat,” tegasnya.

Laurenzius Kadepa mengatakan banyak laporan kebobrokan yang diterima pihaknya dari DPRD setempat tentang kebobrokan aparat dan Perusahaan PT Putra Dewa Paniai. Ada dugaan markas aparat di sana dijadikan sarang penjualan togel. Ada juga laporan, bahwa pimpinan perusahaan tidak pernah  melihat masyarakat, padahal dia hidup dari uang masyarakat dengan pekerjaan dari APBD di tiga wilayah disana. “DPRD Deiyai juga  meminta DPR Papua agar mendesak semua bupati di wilayah Mepago untuk tidak  memakai perusahan ini,” tegasnya.

Adapun dalam aspirasi tersebut, dewan adat meminta agar kepolisian segera menurunkan tim untuk melakukan klarifikasi dan penyelidikan di Deiyai, tarik Brimob yang bertugas memback up Polres Paniai serta tidak lagi menempatkan di Wilayah Adat Meepago. Masyarakat juga mendesak agar  pelaku harus diproses  secara hukum yang berlaku di NKRI, dan  persoalan tersebut harus dibicarakan secara terbuka dengan disaksikan  masyarakat.

Selain itu, pemerintah Daerah Deiyai, diminta agar tidak tampil sebagai pengayom oknum aparat yang melakukan kekerasan tetapi cukup menjadi fasilitator, serta Bupati Deiyai diharapjan untuk mengambil tindakan pelarangan terhadap semua kontraktor agar tidak menggunakan aparat sebagai bumper perusahaan dan tidak lagi memberikan kegiatan kepada PT. Putra Dewa Paniai.

“Intinya kami sebagai perwakilan masyarakat meminta agar kasus ini dipaparkan terbuka oleh pihak kepolisian. Bahkan untuk pelaku jangan hanya diproses hukum secara internal Kepolisian saja, sebab banyak kasus yang terjadi tidak pernah ada tindak lanjutnya, dalam arti terkesan tidak ada kesungguhan dari pihak  kepolisian, untuk memberikan rasa adil bagi masayrakat,” jelas  Jhon Gobay. (Tiara)

Dibaca 1391 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.