Golkar Pastikan Tidak Ada Calon “Lompat Pagar” | Pasific Pos.com

| 17 August, 2019 |

Plt Ketua DPD Partai Golkar Papua Azis Samual  bersama ketua harian Partai Golkar Papua Paskalis Kosay dan ketua tim seleksi calon gubernur-wakil gubernur bupati dan wakil bupati DPD Partai Golkar Sefnat Masnifit saat memberikan keterangan pers usai pleno di Dewan Pimpinan Daerah  Partai Golkar Provinsi Papua, Sabtu (29/7). Plt Ketua DPD Partai Golkar Papua Azis Samual bersama ketua harian Partai Golkar Papua Paskalis Kosay dan ketua tim seleksi calon gubernur-wakil gubernur bupati dan wakil bupati DPD Partai Golkar Sefnat Masnifit saat memberikan keterangan pers usai pleno di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Papua, Sabtu (29/7).

Golkar Pastikan Tidak Ada Calon “Lompat Pagar”

Headline Penulis  Senin, 31 Juli 2017 00:39 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAYAPURA,-  DPD Golkar Papua memastikan tidak ada bakal calon Golkar yang “lompat pagar” untuk mendapatkan rekomendasi sebagai kepala daerah pada Pilkada  2018 mendatang.
Plt Ketua DPD Partai Golkar Papua Azis Samual mengatakan seleksi bakal calon kepala daerah dari Golkar untuk Pilkada 2018 sangat ketat dengan mekanisme serta aturan jelas.
“Kalau 2017 itu masa transisi, Pilkada 2018 ini, seleksinya sangat  ketat, sebab Golkar ingin menang di tanah Papua. Jadi tidak sembarang lobi karna ada kriteria yang jelas untuk calon yang diberikan rekomendasi partai,” tegasnya kepada sejumlah wartawan usai rapat pleno diperluas Dewan Pimpinan Daerah  Partai Golkar Provinsi Papua, Sabtu (29/7).

Ia memastikan, bakal calon yang lompat pagar, tidak akan mendapat rekomendasi. Ia yang juga selaku tim pemenangan Pemilu, menegaskan Golkar ingin menang mutlak di Papua. Selain itu, mekanisme pemberian rekomdasi telah diatur oleh Partai.
"Kami juga tegaskan bagi Calon Gubernur Papua, Calon Bupati, jangan lakukan lompat pagar. Semua calon harus ikuti mekanisme yang ada, kami tidak ingin partai Golkar Papua diperlakukan seperti ini karena kami sudah belajar dari kesalahan yang dulu,"jelasnya.
Sementara itu, hasil Pleno diperluas Dewan Pimpinan Daerah  Partai Golkar Provinsi Papua, mengusulkan 38 nama  bakal calon kepala daerah yang diusulkan DPD 1 Golkar untuk mengikuti pilkada 2018. Kabupaten Biak sebanyak 5 nama, Kabupaten Mimika 6 nama, Kabupaten Deyai 6 nama, Kabupaten  Jayawijaya 7 nama, Kabupaten Paniai 6 nama, Kabupaten Puncak 2  nama, serta Provinsi Papua 6 nama.  
Hasil tersebut, kata Aziz akan dibawa ke DPP untuk selanjutnya di seleksi oleh tim untuk selanjutnya mendapatkan rekomendasi calon-calon kepada daerah yang akan maju membawa nama Partai Golkar.
Ia mengatakan, dalam seleksinya nanti, Partai tetap memprioritaskan kader Golkar dengan segala kesiapan baik infrastruktur maupun kesiapan logistik hingga tahapan terkahir Pilkada, yakni MK.
 “Yang diutamakan adalah Kader yang siap secara keseluruhan. Yang pasti ada mekanisme serta aturan yang telah ditetapkan sebagaimana AD dan RT Partai, dimana hasil dari  DPD 1  dilanjutkan Tim seleksi Pusat untuk selanjutnya di lakukan seleksi dan ditentukan nama yang berhak mendapat rekomendasi nya,” tandas yang saat itu didampingi ketua harian Partai Golkar Papua Paskalis Kosay dan ketua tim seleksi calon gubernur-wakil gubernur bupati dan wakil bupati DPD Partai Golkar Sefnat Masnifit
Ia menyebut,  dari 38 nama yang diusulkan, terdapat 8 nama dari kader golkar, imcumben 3 orang  sisanya dari partai lain dan pengusaha.  Ia mengatakan, penentuan siapa yang nantinya akan mendapatkan rekomendasi semuanya diatur sesuai mekanisme serta aturan yang telah ditetapkan Partai.
“Paling lambat hasilnnya dua pekan setelah hasil DPD 1 diserahkan, yang pasti  hasil ini akan dilanjutkan Tim seleksi Pusat.  Karna yang menentukan semuanya, adalah panelis dan prosesnya kita lakukan secara terbuka. DPP yang akan mengumumkan siapa yang diberikan rekomendasi untuk bertarung dalam pilkada nantinya,” jelasnya.
Menanyakan jumlah nama yang diusulkan lebih dari 5 nama sebagaimana tata tertib partai, menurut DPD harus mengambil kebijakan untuk diakomodir sebagaimana aspirasi dan kepentingan masyarakat di daerah. “Itu dibijaksanai, kepentingan lokal kita akomodir dalam pencalonan ini, lebih mengutamakan kepentingan rakyat. Jadi ada daerah tertentu ada 6 nama bahkan hingga 7 nama,” jelasnya. (Tiara)

Dibaca 785 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.