Komisi V DPRP Soroti Lambatnya Tender Proyek Pempov Papua | Pasific Pos.com

| 17 November, 2019 |

Ketua Komisi IV DPR Papua, Yarius Balingga Ketua Komisi IV DPR Papua, Yarius Balingga

Komisi V DPRP Soroti Lambatnya Tender Proyek Pempov Papua

Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAYAPURA - Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) dan LPSE Provinsi Papua kembali mendapat sorotan tajam dari DPRP. Ketua Komisi IV DPR Papua, Yarius Balingga, menyoroti pelaksanaan kegiatan proyek pemerintah, yang diduga belum semuanya di tenderkan.
Keterlambatan tersebut, kata Yarius, akan sangat berpengaruh pada proses pembangunan, khususnya infrastruktur yang ada di Papua. Apalagi untuk kegiatan di Dinas PU yang diketahui mengelola anggaran yang sangat besar.

“Seharusnya proses tender proyek sudah selesai pada April-Mei seperti tahun anggaran lalu, tapi untuk implementasi tahun ini sangat jauh dari harapan, Apalagi pengesahan APBD 2017 sudah dilakukan sejak akhir 2016 lalu,” kata Yarius Balingga, kepada wartawan diruang kerjanya, kemarin

Ia mengaku mendapat informasi adanya pekerjaan yang sudah tender, namun kontrak kerja belum berjalan. Padahal sesuai tahapannya, itu semua telah terjadwal. “Apakah itu masih ditanyakan kembali kepada dinas terkait dan ULP, apakah hitungan hari atau bulan, karena dana yang sebesar itu dengan target waktu 4 bulan bisa selesai?,” tanyanya.

Lanjutnya, jika ada pembangunan ruas jalan dengan dana yang besar, seharusnya prosesnya dipercepat, baik oleh dinas, ULP hingga ke LPSE.
Ia juga meminta ULP untuk selalu proaktif dengan dinas terkait dari sisi teknisnya,  agar program dapat ditender secepatnya karena masyarakat mengharapkan pembangunan dapat selesai sesuai target waktu yang ditentukan.

 “Jangan sampai anggaran itu disahkan, namun dikembalikan lagi ke kas negara. Itu yang tidak kami inginkan, karena jalan dan jembatan itu diperuntukan bagi masyarakat, apalagi yang menghubungkan antar kabupaten,” ujarnya.
Yarius Balingga meminta program pembangunan infrastruktur baik jalan dan jembatan di Papua  segera dipercepat, mengingat waktu sudah memasuki akhir Juli 2017.

“Jadi, kami harap proses tender itu harus selesai dalam bulan Juli 2017, sehingga proses pembangunan tidak terhambat, karena bulan September 2017 sudah ada sidang APBD Perubahan, namun jika reguler belum terserap semua, maka akan muncul APBD Perubahan lagi, jadi mana yang mau diputuskan kerja, karena waktu yang sudah mepet ini,” imbuhnya.

Dibaca 758 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.