Pemprov Papua Dorong Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM di Papua | Pasific Pos.com

| 17 November, 2019 |

Badan Pendiri /Pengurus Perhimpunan Advokasi Kebijakan Hak Asasi Manusia  (PAK—HAM Papua) Prof. Dr. Yislam Alwini menyerahkan cindermata kepada   Asisten Bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM Sekda  Papua Doren Wakerkwa, SH, ketika   Diskusi Publik dan Strategi Planning PAK-HAM  Papua di Gedung P3W GKI, Padang Bulan,  Jayapura, Selasa (25/7). Badan Pendiri /Pengurus Perhimpunan Advokasi Kebijakan Hak Asasi Manusia (PAK—HAM Papua) Prof. Dr. Yislam Alwini menyerahkan cindermata kepada Asisten Bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM Sekda Papua Doren Wakerkwa, SH, ketika Diskusi Publik dan Strategi Planning PAK-HAM Papua di Gedung P3W GKI, Padang Bulan, Jayapura, Selasa (25/7).

Pemprov Papua Dorong Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM di Papua

Info Papua Penulis  Rabu, 26 Juli 2017 01:13 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAYAPURA,- Pemerintah  Provinsi (Pemprov) Papua terus mendorong  penyelesaian kasus-kasus dugaan  pelanggaran  HAM yang terjadi di Papua, antara lain,  kasus Wasior 2001, Wamena 2003, Paniai 2014 dan Biak Berdarah 1998, Pasca Penyanderaan Mapenduma 1996-1997 dan lain-lain.
Demikian Penegasan Gubernur Papua  Lukas Enembe, SIP, MH dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten Bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM Sekda  Papua Doren Wakerkwa, SH disela-sela   Diskusi Publik dan Strategi Planning Perhimpunan Advokasi Kebijakan Hak Asasi Manusia Papua (PAK-HAM Papua) di  Gedung P3W GKI, Padang Bulan,  Jayapura, Selasa (25/7).

Gubernur mengatakan, seperti yang  diketahui Papua saat ini   diperhadapan dengan dua masalah yakni pelanggaran HAM dan kesejahteraan.
Dikatakannya, dengan pesatnya perkembangan dan  pertumbuhan penduduk di Papua serta berkembagnya investasi ekonomi, pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA)  dalam suku-suku dengan suku yang lain terkadang  menimbulkan konflik horisontal maupun vertikal dalam tantanan masyarakat adat  Papua, dimana konflik tersebut  merugikan masyarakat  itu sendiri, bahkan  jiwa maupun material.
“Dalam konflik  terkadang juga mengesampingkan asas-asas hukum,  HAM serta adat-istiadat yang  berlaku  pada suku  di Papua yang  pada dasarnya masyarakat  di Papua sangat menjunjung tinggi nilai adat itu sendiri,” ujarnya.
Oleh sebab itu, terangnya, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat yang berbasis tentang  pelanggaran HAM saat  ini untuk  melakukan terobosan dan juga penyelesaian kasus –kasus yang  saat ini kondisinya tak berjalan atau  tak ada kemajuan serta mencari jalan keluar dan juga  penyelesaian masalah dari kasus tersebut berdasarkan hukum yang berlalu.
Sementara itu, salah satu pendiri PAK-HAM Papua Yislam Alwini mengatakan, Diskusi Publik dan Strategi Planning PAK-HAM  Papua yang dilakukan ini, karena kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua hingga kini masih terjadi,  belum ada penyelesaian  yang dianggap memenuhi rasa keadilan.
Ia menjelaskan,   HAM adalah hak yang  melekat  dalam diri seseorang sebagai manusia dan tak boleh dirampas oleh siapapun dengan cara  apapun.
Karena itu,  tuturnya, HAM bersifat  universal dan telah  diakui  serta diterima  menjadi suatu standar  umum sebagai norma-norma dalam relasi sosial masyarakat dan antar negara dj tingkat  internasional termasuk negara RI, yang telah diatur alam UUD 1945.
Kegiatan ini  berlangsung  pada 25-28 Juli 2017 dihadiri  Badan Pendiri /Pengurus PAK-HAM Papua   Prof. Dr. Yislam Alwini, Wakil Sekretaris PAK—HAM Papua Julles RA Ongge, Direktur Eksekutif PAK-HAM Papua Mathius  Muri serta  para peserta dari Jayapura,   Wamena dan Timika. (Bams)

Dibaca 941 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.