Terima Banyak Laporan, DPRP Akan Panggil LPSE | Pasific Pos.com

| 19 August, 2019 |

Anggota Komisi I DPRP, Emus Gwijangge Anggota Komisi I DPRP, Emus Gwijangge

Terima Banyak Laporan, DPRP Akan Panggil LPSE

Headline Penulis  Selasa, 25 Juli 2017 21:04 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAYAPURA –  DPR Papua mengancam akan memanggil LPSE Papua lantaran dinilai telah melakukan permainan terhadap jasa pelelangan pekerjaan yang ada di Provinsi Papua. Rencana pemanggilan tersebut, juga berkaitan dengan masuknya laporan terkait, oknum pemenang yang membawa nama kepala daerah untuk meloloskan paket pekerjaan yang di lelangkan dalam LPSE.

“Kami akan memanggil LPSE, karena mereka sudah menyalahi. Kami sudah menerima laporan adanya titipan dan mencatut nama pejabat termasuk gubernur, dan jajaran untuk memenangkan tender,” kata Anggota Komisi I DPRP, Emus Gwijangge diruang kerjanya, kemarin.

baca juga, Pengusaha Papua Minta Tutup ULP dan LPS

Emus mengaku telah mendengar protes dan keluhan pengusaha asli Papua yang tidak pernah menang tender dalam proyek besar, apalagi proyek tersebut merupakan kegiatan pemerintah yang bersumber dari APBD.

“ Yang tidak kami pahami dalam LPSE ini, apakah lembaga yang salah  atau orang-orang di dalamnya yang bermasalah. Karna seharusnya LPSE hadir merangkul orang asli Papua. Tapi, yang terjadi lebih banyak pengusaha non Papua bahkan kontraktor luar Papua yang dimenangkan,” tegas Emus.

baca juga, DPRP Dukung Aspirasi Pengusaha Asli Papua

Ia mengatakan, LPSE seharusnya hadir dan membawa pengusaha Papua bersaing dan berkompetensi dengan pengusaha luar Papua, namun justru yang terjadi kebalikannya, pengusaha Papua malah diberikan pekerjaan dengan nilai kecil, padahal dari sisi kemampuan, kualifikasi hingga alat pengusaha Papua sudah sangat lengkap dan memadai.

“Kalau ada pengusaha yang sudah memenuhi syarat harus diberi kesempatan. Ini sudah banyak aduan yang masuk ke DPR Papua, LPSE itu hanya formalitas, banyak orang yang bermain di dalamnya. Harus kasih kesempatan kepada putra daerah  yang sudah memiliki PT, alat dan lainya,” ungkapnya.

Emus mengatakan jika LPSE tidak mengakomodir pengusaha Papua, maka lebih baik sistem LPSE untuk di Papua dan pelelangan dikembalikan melalui SKPD masing-masing. Kehadiran LPSE, lanjut Emus, tidak berpihak kepada pengusaha asli Papua.  “Untuk proyek nilai besar hanya beberapa pengusaha Papua saja yang dapat, selain itu pengusaha dari Jakarta, Surabaya, Makassar dan lainnya. Demikian juga Pokja  dalam kegiatan pekerjannya hanya pekerjaan kecil,” ucapnya.

Ia menilai LPSE sudah melakukan diskriminasi terhadap pengusaha orang asli Papua. Selain itu, pihaknya juga menuding di dalam LPSE banyak pihak yang bermain.

“Ini diskriminasi, kepada putra daerah banyak yang sudah memiliki PT, punya CV dan alat di lapangan. Sementara yang tidak punya peralatan dan perusahaan di Surabaya dan lainnya. Perusahaan itu namanya saja sudah sembarang kok bisa terakomodir,” tandasnya. (Tiara)

Dibaca 558 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.