DPRP Akan Dorong Perda Khusus Pengusaha OAP | Pasific Pos.com

| 18 September, 2019 |

Ketua Komisi IV DPR Papua, Yarius Balingga Ketua Komisi IV DPR Papua, Yarius Balingga

DPRP Akan Dorong Perda Khusus Pengusaha OAP

Headline Penulis  Selasa, 25 Juli 2017 20:58 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAYAPURA  – DPR Papua akan mendorong pemerintah daerah, membuat Peraturan Daerah (Perda) khusus untuk mengakomidir pengusaha orang asli Papua (OAP), sehingga dalam pengadaan proyek tidak lagi campur baur dengan pengusaha non Papua.

Hal itu, sebagai satu langkah untuk memproteksi orang asli Papua terhadap pekerjaan proyek yang selama ini menjadi persoalan, baik itu proses tender maupun proses lelang hingga masuk di LPSE.
“Kita akan mendorong adanya satu produk hukum khusus untuk mengakomodir pengusaha asli Papua,”  kata Ketua Komisi IV DPR Papua, Yarius Balingga di ruang kerjanya, Selasa (25/7)

Dijelaskan, jika Pemerintah Provinsi Papua menggunakan sistim Perda kekhususan bagi pengusaha orang asli Papua maka proyek yang bersumber dari APBD dapat dibagi, seperti daerah pesisir mendapatkan proyek dengan nilai anggaran sebesar Rp 3 milyar, sedangkan daerah pegunungan membrikan proyek pekerjaan dengan nilai anggran sebesar Rp 5 milyar kebawah.

Hal tersebut, kata Yarius, untuk menjawab keluh kesah bagi para pengusaha orang asli Papua karena tidak mendapat proyek pekerjaan meski sudah diatur dan Perpres nomor 84 terhadap pembagian proyek bagi pengusaha orang asli Papua dengan nilai anggaran bagi pesisir   senilai Rp 500 juta dan pegunungan Rp 1 milyar.

Namun kenyataan dilapangan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan penguasha asli Papua. Hal tersebut terbukti beberapa waktu lalu sejumlah Pengusaha Papua berteriak karena proyek pekerjaan lebih mengutamakan pengusaha non Papua, sementara pengusaha orang asli Papua menjadi penonton, padahal segala dokumen dan persyaratan di LPSE sudah lengkap.

“Mereka ini ibarat anak kehilangan induknya. Artinya,  mereka tidak dikawal oleh kepala dinas dan kepala ULP, sehingga siapapun dari manapun dari luar Papua leluasan mendapatkan proyek di Papua lalu mengabaikan pengusaha OAP,” katanya.

Menurutnya, jikalau mereka menggunakan sistim itu maka Pemprov membuat Perda khusus bagi pengusaha asli Papua agar mereka bisa diberdayakan. Apalagi dengan fasilitas yang dimiliki para pengusaha orang asli Papua sudah tidak bisa diragukan lagi.

“Mungkin ini langkah yang diambil untuk memproteksi orang asli papua untuk mendapatkan pekerjaan proyek. Percuaman kalau kekhususan Otsus terjamin bahwa pesisir mendaparkan 500 juta dan pegunungan 1 miliyar. Tapi kalau menggunakan sistim sama dipakai maka kasian putra daerah kita akan berteriak terus,” pungkasnya. (Tiara)

Dibaca 433 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.