DPRP Dukung Aspirasi Pengusaha Asli Papua | Pasific Pos.com

| 21 July, 2019 |

Anggota Komisi IV DPRP, Thomas Sondegou Anggota Komisi IV DPRP, Thomas Sondegou

DPRP Dukung Aspirasi Pengusaha Asli Papua

Headline Penulis  Jumat, 21 Juli 2017 00:26 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura,-  Keluhana sejumlah pengusaha Orang Asli Papua yang melakukan protes terhadap system pelelangan online di ULP dan LPSE Papua, mendapat dukungan dari DPR Papua.
Anggota Komisi IV DPRP, Thomas Sondegou mengatakan ULP maupuan LPSE harus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan system pelelangan yang selama ini di lakukan.

Sebab, fakta yang terjadi di Papua, pengusaha luar lebih mendominasi  kegiatan atau proyek pemerintah Papua ataupun pemerintah daerah lainnya di Papua.

baca juga, Pengusaha Papua Minta Tutup ULP dan LPSE

“Itu fakta, sebagian besar pekerjaan pemerintah lebih banyak dikelola oleh pengusaha luar, dari Jakarta, Surabaya dan Makassar. Apakah pengusaha Papua tidak mampu melakukan pekerjaan itu? Apalagi  dari sisi kualifikasi dan ketersediaan alat yang lengkap,” jelasnya kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (19/7)
Terkait dengan dugaan adanya kegiatan pemerintah yang telah bertuan, menurut Thomas itu sangat masuk akal.
“Saya minta ULP, disini tempat mereka, sehingga saya katakana siapa yang mulut besar, padahal kalau dilihat kesiapan , justru sudah banyak pengusaha Papua yang memiliki kualifikasi lengkap serta alat kerja yang memadai,” ungkapnya.
Ia pun tidak menepis, dugaan bahwa pengusaha Papua lebih banyak diberikan pekerjaan dengan penunjukan langsung sebagaimana Pepres 84 yakni untuk wilayah Pegunungan senilai Rp1 Miliar  dan Wilayah Pesisis Rp500 juta. “Namun bagaimana pengusaha Papua dapat diberdayakan jika dalam system pelelangan, ULP maupun LPSE hanya memilih pengusaha luar untuk kerjaan pekerjaan yang dilelangkan dengan nilai yang lebih besar,” tandasnya.
Terlepas dari itu, ia juga menyoroti adanya pengusaha asli Papua yang nakal. Sebab, tidak menutup kemungkinan ada juga pengusaha asli Papua atau lokal Papua, yang telah diberikan pekerjaan oleh pemerintah, namun pekerjaan tersebut dijual kepada pengusaha lain.
“Nan itu juga harus  menjadi perhatian, pengusaha Papua jangan nakal. Yang pasti DPR akan  mendorong agar orang papua juga berhak atas pekerjaan pemerintah, tapi  tanpa tanda kutip,” tutupnya. (Tiara)

Dibaca 465 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.