Pengusaha Papua Minta Tutup ULP dan LPSE | Pasific Pos.com

| 24 August, 2019 |

Ketua LPJK Papua didampingi Asosiasi Pengusaha/Profesi serta perwakilan masyarakat konstruksi saat jumpa pers di Lord Kafe, Rabu (19/7). Ketua LPJK Papua didampingi Asosiasi Pengusaha/Profesi serta perwakilan masyarakat konstruksi saat jumpa pers di Lord Kafe, Rabu (19/7).

Pengusaha Papua Minta Tutup ULP dan LPSE

Headline Penulis  Kamis, 20 Juli 2017 00:25 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(1 Voting)

JAYAPURA,–  Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan LPSE Provinsi Papua kembali mendapat protes keras dari pengusaha asli Papua.  
Lembaga inti yang mengurus lelang pemerintah Provinsi Papua ini, diminta untuk segera di tutup, sebab ada dugaan lelang kegiatan pemerintah telah di kongkalikong  agar dapat meloloskan pengusaha dari luar Papua.

Ketua LPJK Papua, Max Richard Krey, ST mengatakan proses tender yang dilakukan LPSE Papua sarat kepentingan, lantaran proses tender yang dilakukan tidak sesuai standar pengusaha asli Papua.
Max Krey, mengakui mendapatkan pengaduan dari para pengusaha atau kontraktor anak asli Papua terkait tender proyek yang tidak pernah lolos tersebut.
“Hari ini kita sedang dihadapkan proses tender yang dilakukan ULP dan LPSE Papua yang mana telah berlangsung, tapi ada beberapa proses menurut kami, tidak selayaknya kami sebagai pengusaha asli Papua rasakan,” kata Max Krey yang didampingi perwakilan asosiasi masyarakat konstruksi di Cafe Lord Jayapura, Rabu (19/7).  
Sebab, menurutnya, proses yang dilakukan LPSE Provinsi Papua dalam pengadaan barang dan jasa, dilakukan sesuai standar nasional, sehingga pengusaha asli orang Papua belum siap mengikuti.
Ia mencontohkan sistem yang dipakai oleh LSPE Papua yakni SPSE04, sehingga para pengusaha asli Papua belum mampu. Padahal, Balai Besar Jalan Nasional masih menggunakan sistem sebelumnya, sehingga mestinya menggunakan semi approuch.
Ya, sistem itu terbukti tidak ada satupun pengusaha asli Papua yang dapat atau memenangkan tender proyek itu,” ungkapnya.
Apalagi, imbuh Max Krey, pengusaha asli Papua tidak mendapatkan kesempatan dalam pengadaan tender tersebut, padahal paket-paket itu bersumber dari APBD Provinsi Papua, tetapi justru pengusaha dari luar yang mendapatkan proyek.
“Kami minta gubernur dan wagub duduk bersama agar LPSE ditutup saja, kita kembalikan kewenangan kepada OPD untuk melakukan tender, kita bisa masuk situ lewat semi approuch. Padahal, jika jujur ada beberapa pengusaha asli Papua yang punya alat lengkap, namun digugurkan,” imbuhnya.
Sementara itu,  Ketua Gabpeknas Provinsi Papua, Jonater Karoba juga mengakui banyak pengusaha asli Papua yang tidak lolos tender di LPSE.
“Sudah sampaikan masuk dalam upload, tapi gagal. Itu kan tidak masuk akal. Apakah dalam pasal atau aturan atau tidak? Sudah punya berkas dan alat lengkap, digugurkan dan tidak diundang hadir,” tandasnya.
Ia minta agar SKPD jeli melihat hal itu agar jangan sampai ada anggaran silpa, sehingga harus diselesaikan dengan baik, dengan memberikan kesempatan dalam tender proyek konstruksi.
Salah seorang pengusaha asli Papua, Yance Mote mengakui banyak pengusaha asli Papua ikut tender, tapi tidak pernah menang.
“Di Dinas PU ada triliunan, tapi tidak ada anak-anak Papua tidak pernah  menang. Justru yang menang kontraktor dari luar. Jangan sampai seperti kasus Bank Papua,” tandasnya.
Yance Mote menilai ada kongkalikong dalam tender proyek ini. “Kami akan tuntut, setelah perusahaan itu menang ketika melakukan adendum, kami akan tuntut antara pemberi jasa dan pelaksana jasa,  ini ada kongkalikong antara pengguna dan penyedia jasa,” pungkasnya.
Rudy Waromi, mewakili dari Gapensi Papua juga menyesalkan hal itu. Apalagi, panitia lelang tidak transparan.
 “Bahkan ada yang diundang, padahal mereka tidak memenuhi syarat dan lelang dimenangkan perusahaan baru yang tidak punya pengalaman,” tandasnya.
Salah seorang kontraktor asli Papua, Wilem Sroyer menduga jika paket paket pekerjaan yang masuk ke LPSE sudah ada tuannya.
 “Kami menduga ada kongkalikong antara pokja dengan memainkan peranan di dalam, sehinga kami pengusaha Papua meski teriak, tetap tidak bisa karena sudah diatur,” tandasnya.
Untuk itu, ia mendesak agar LPSE dan ULP harus ditutup, karena ada indikasi banyak permainan untuk kepentingan pegusaha tertentu, sehingga pengusaha asli Papua jadi penonton.
Max Krey menambahkan jika LPJK mengharapkan gubernur untuk memperhatikan hal itu. “LPSE ini kami minta ditutup dan ditinjau kembali dan kami akan menyurat ke menteri dan presiden untuk ditinjau kembali,” imbuhnya. (Tiara)

Dibaca 1476 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.