Berkas Perkara Pelanggaran Pemilu Gubernur Dihentikan | Pasific Pos.com

| 19 July, 2019 |

(dari kiri) Anugra Patah, Koordinator Gakkumdu, Pembina Gakkumdu diriskrimum Polda Papua, Hendry P Simantunjat, Peggi watimena Ketua Bawasslu, Harly Siregal Aspidum Kejaksaan Tinggi. (dari kiri) Anugra Patah, Koordinator Gakkumdu, Pembina Gakkumdu diriskrimum Polda Papua, Hendry P Simantunjat, Peggi watimena Ketua Bawasslu, Harly Siregal Aspidum Kejaksaan Tinggi.

Berkas Perkara Pelanggaran Pemilu Gubernur Dihentikan

Headline Penulis  Kamis, 13 Juli 2017 19:37 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAYAPURA,- Berkas perkara Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe dalam pelanggaran pemilihan umum di Kabupaten Tolikara 14 Mei lalu yang sudah dilimpahkan ke kejaksaan Tinggi Papua dihentikan Sentra Gakkumdu Provinsi Papua, lantaran terhambat waktu dan tidak ada tandatangan Lukas Enembe sebagai tersangka dalam berkas pemeriksaan penyidikan yang dilakukan Penyidik Gakkumdu Provinsi Papua.

Hal tersebut disampaikan Ketua bawasslu, Peggy watuimena, Aspidum kejaksaan tinggi, Harly Siregar, serta Diriskrmum Polda Papua, Kombes Pol. Hendrik P Simanjuntak dalam jumpa Pers dikantor Bawaslu Provinsi Papua, kamis (13/7) sore.

Direskrim Umum Polda Papua, Kombes Pol Hendrik P Simanjuntak, menyampaikan dalam penyidikan tindakan pelanggaran pemilu yang dilakukan LE, sebagai Tim Penyidik pihak kepolisian yang tergabung dalam Gakkumdu Provinsi papua tidak ada kepentingan apapun serta mencari kesalahan yang bersangkutan dalam perkara ini, melainkan hanya menjalankan tugas untuk tindak lanjuti dari laporan masyarakat yang diterima di Bawaslu.

 “Polisi tak pernah mencari kesalahan pejabat tertentu dalam perkara pemilu. Ini saya tegaskan. Kecuali ada laporan. Laporannya siapa yang terima, ya Bawaslu. Mereka terima dan lapor kepada kami, baru ditindaklanjuti. Itulah kekhususan tindak pidana pemilu, berbeda dengan kasus pidana murni,” jelasnya.

Hendrik menjelaskan setelah Bawaslu meneruskan ke penyidik sentral Gakumdu, maka selama 14 hari kerja penyidik melakukan penyidikan.

“Dalam 14 hari kerja itu, kita berkewajiban memberikan laporan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang di tunjuk bekerja di Gakkumdu. Kita dari kepolisian hanya melengkapi administrasi penyidikannya. Kemudian kita serahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Itu mekanisme yang ada pada kami. Ini yang mau kami luruskan, sehingga tidak timbul anggapan kepolisian tidak netral,” tuturnya.

Sementara itu Aspidum Kejaksaan Tinggi Papua, Harly Siregar menuturkan dalam perkara ini kejaksaan telah menerima berkas perkara itu dan perlu ditegaskan, sahnya saat perkara itu diterima perlu dilihat syarat formil dan syarat materil serta  singkatnya waktu yang diberikan kepada Sentral Gakkumdu membuat perkara ini belum bisa dilengkapi.

“Tindakan pelanggaran pemilu itu termaksud dalam leksepesialis, semua tunduk kepada batasan waktu yang tertera didalam undang undang dan peraturan bersama. berdasarkan pasal 146 nomor 10 2016 dan merujuk pada pasal 23 peraturan bersama didalam ayat 5 mengatakan bahwa penyidik kepolisian RI paling lama waktu 3 hari kerja  terhitung sejak menerima berkas yang dimaksud, dan sudah harus menyampaikan berkas kembali kepada JPU. Dan didalam pasal 23 peraturan bersama dikatakan  bahwa pengembalian berkas perkara itu hanya satu kali,” pungkasnya.

Sementara itu Ketua Bawasslu Provinsi Papua, Peggy Watimena menyimpulkan bahwa pihaknya menghentikan perkara ini  lantaran tak melengkapi syarat formil maupun materil, yakni salah satunya tak ada tanda tangan berita acara pemeriksaan terhadap Lukas Enembe sebagai Tersangka.

“Jadi kasus ini akan dihentikan. Namun akan diberikan laporan kepada Sentral Gakkumdu pusat melalui Bawaslu, untuk dilakukan analisa, sehingga kasus seperti ini tak lagi terjadi,” katanya.

Dibaca 481 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.