Kasus Lukas Enembe Sudah Kadaluarsa | Pasific Pos.com

| 17 July, 2019 |

Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Fachrudin Siregar Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Fachrudin Siregar

Kasus Lukas Enembe Sudah Kadaluarsa

Headline Penulis  Kamis, 13 Juli 2017 02:57 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAYAPURA,- Kasus dugaan pelanggaran Pilkada yang dialamatkan kepada Lukas Enembe sudah daluarsa atau lewat dari batas waktu yang ditentukan Undang – Undang.
Bahkan pihak kejaksaan mengaku sampai hari ini berkas penyidikan tidak ada di  meja tim penyidik kejaksaan.
Penegasan itu disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Fachrudin  Siregar kepada pers, Rabu (12/7) kemarin.
“Yang jelas sampai hari ini dan kemarin itu sudah daluarsa. Berkas nggak ada di kita. Sudah  daluarsa itu saja,”tegasnya.
Fachrudin menegaskan untuk kasus ini dirinya meminta semua pihak untuk jangan mencari – cari hal dengan alasan kepentingan hukum. “Jangan melaksanakan hukum itu dengan menghukum. Tapi lihat dengan kepentingan yang lebih besar itu saja,”tukasnya.
Dirinya kembali menegaskan lagi kasus pelanggaran Pilkada ini sudah tidak bisa dilanjutkan. “Dengan teori sudah nggak bisa lagi. Ini tidak bisa dilanjutkan dalam aturan Ini sudah daluarsa,”tegasnya lagi.
Dirinya juga meminta untuk tidak memaksakan sesuatu yang tidak tepat. “Secara formil dia sudah tidak bisa. Karena ada batas waktu. Kalaupun diajukan kita yang salah,”selanya.
Menjawab pertanyaan wartawan soal batas waktunya berapa hari untuk penyelesaiannya. Dijelaskannya lagi dalam UU No. 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, menjelaskan ada batas waktu penyidikannya. Yaitu bisa tiga hari. Kemudian ada juga  batas penuntutan dan ada batas sidang. “Sidangnya saja dibatasi kalau tidak salah 11 atau 14 hari saja. jadi ini dibatasi benar,”terangnya lagi.  
Diketahui Kasus dugaan pelanggaran Pilkada di Kabupaten Tolikara tahun 2017 yang menimpa Ketua DPD Partai Demokrat Papua ini berawal saat sang pelapor yang juga Calon Bupati Tolikara 2017 – 2022 Amos Jikwa melaporkan ke Bawaslu dan Mapolda Papua, karena Amos menganggap yang bersangkutan (Lukas Enembe-red) telah menyalahi kewenangannya sebagai Gubernur Papua dengan melakukan kampanye hitam meminta masyarakat di Distrik Kanggime untuk memilih kandidat nomor urut 1, Usman Wanimbo ( Calon Bupati Petahana) - Dinius Wanimbo.
Namun menurut Lukas pelaporan ini telah dicabut oleh Amos sendiri.
Bahkan Lukas Enembe mengaku yang bersangkutan sendiri telah bertemu dengannya untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan. "Dia (Amos-red) adalah keluarga saya, jadi saya sebelumnya sempat bertanya ke dia tentang persoalan ini. Lalu kami bertemu kemarin, dan masalah ini sudah kita selesaikan secara kekeluargaan," ucap Lukas.
Dalam klarifikasinya itu, Lukas Enembe mengiyakan kalau dirinya memang melakukan kampanye untuk mendukung pasangan nomor urut 1, Usman Wanimbo - Dinus Wanimbo dikampungnya di Distrik Kanggime, Kabupaten Tolikara, seminggu sebelum pencoblosan. Distrik ini menjadi salah satu  dari 18 Distrik yang menggelar  Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada setempat, 17 Mei 2017 lalu.
Namun ditegaskan lagi dalam kampanye tersebut dirinya tidak berkampanye sebagai seorang Gubernur atau Pemerintah. Melainkan sebagai pimpinan partai politik (Ketua DPD Demokrat Papua-red) yang mendukung pasangan calon tersebut.
"Sebagai pimpinan partai pengusung, ya wajarlah saya datang ke kampung saya, dimana ada keluarga saya disana dan meminta mereka mendukung pasangan Usman - Dinus . Sebab kalau mereka dukung saya, maka harus dukung Usman juga, karena kita berada dalam satu partai," ungkapnya.
Lukas juga membantah, ini bagian dari kampanye hitam yang dituduhkan kepadanya. "Tidak ada kampanye hitam. Wajar saya meminta masyarakat di kampung saya untuk mendukung Usman, karena kami satu partai, dan saya pimpinan partai,"bantahnya.
Pasangan Amos Jikwa - Rebecca Enembe juga telah melaporkan hasil PSU Tolikara yang dinilai cacat hukum ke Komisi II DPR RI dan Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (29/5). (Bams)

Dibaca 481 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX