Kasus LE Dalam Pelanggaran Pemilu, DPD Demokrat Papua Bentuk Tim Pencari Fakta | Pasific Pos.com

| 20 August, 2019 |

Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua, Carolus Boli Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua, Carolus Boli

Kasus LE Dalam Pelanggaran Pemilu, DPD Demokrat Papua Bentuk Tim Pencari Fakta

Headline Penulis  Selasa, 11 Juli 2017 20:17 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAYAPURA,- Terkait kasus pelanggaran pemilihan umum yang melibatkan Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe yang juga sebagai kader dan Ketua DPD Partai Demokrat Papua, pengurus partai demokrat provinsi papua akan membetuk tim guna mencari fakta pendukung sebagai bahan pembelaan hukum kepada Lukas Enembe.

 Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua Carolus Boli saat di hubungi melalui telepon seluler, selasa (11/7) sore.

Dirinya menuturkan pembentukan tim ini akan berkolaborasi antara DPD Partai Demokrat provinsi Papua dengan DPP Pusat guna mencari fakta yang akan mendukung  dalam rangka pembelaan hukum kepada Lukas Enembe.

“Inikan kasus dimana beliau di gugat secara hukum dalam kedudukan atau kapasitas sebagai gubernur. kalau dia digugat sebagai gubernur maka rananyakan pemerintahan dan itu akan menjadi pekerjaan biro hukum , kita pada perinsipnya di partai demokrat itu hanya sebagai pihak yang siap memback up dimana karena beliau sebagai kader  partai demokrat apa lagi belau juga sebagai ketua DPD Partai Demokrat Provinsi papua. Jadi tugas kita mencari fakta yang mendukung dan kemudian kami memback up dari luar untuk mendukung proses tersebut,” pungkasnya.

Namun saat di singgung terkait dengan sebelumnya kasus ini sudah di cabut oleh pelapor dan kini kasus ini masih berjalan dan apakan ada nuansa politik, dirinya menanggapi bahwa pihaknya akan terus mengawal dan menghormati proses hukum yang berjalan.

“kita tidak  mau terlalu cepat menjastifikasi apa lagi membawa kasus ini dalam rana politik, kita harus jeli menanggapi situasi ini sebagai satu proses hukum yang kita junjung tinggi dan kita berharap kasus ini tidak ada kaitan-kaitannya dengan politik, artinya ini proses hukum yang berjalan jangan kita campur baurkan dengan politik. Dengan demikian  demokrat mengedepankan dan menghormati proses hukum yang berlaku.,” harapanya.

 Sementara itu ditanya terkait dengan respon Gubernur Provisni Papua Lukas Enembe tentang kasus ini dirinya belum mengkonfirmasi ataupun di hubungi langsung oleh Gubernur lantaran beliau masih berada di Luar Papua.

 “Kami belum mengontak beliau ataupun sebaliknya, tapi ada saatnya beliau akan bicara,” jelasnya.

Dirinyapun menambahkan terkait dengan statement salah satu kader fraksi yang berada di DPR papua yang akan menurunkan massa apabila lukas enembe ditetapkan sebagai tersangka dirinya belum mengetahui hal tersebut.

 “Saya belum tahu, mungkin itu hanya omongan oknum tertentu dan belum ada kader yang berbicara kepada saya, saya juga masih diluar daerah, dan nanti kita akan ada rapat frasi dan nanti fraksi yang putuskan seperti apa. Yang pasti statement itu merupakan putusan perorang,” paparnya.

Untuk kausa hukum sendiri kata Carolus, "inikan rananya Biro Hukum Setda Provinsi Papua dikarenakan beliau kapasitas sebagai gubernur jadi pihaknya tidak bisa mengambil langkah guna membentuk tim penasehat hukum kecuali ditunjuk langsung". Ungkapnya. (Ridwan)

Dibaca 1217 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.