Berkas Pelanggaran Pemilu Lukas Enembe, Masih Simpang Siur | Pasific Pos.com

| 24 May, 2019 |

Pembina Sentara Gakkumdu Provinsi Papua Kombes Pol Hendri P Simanjuntak di dampingi Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol A.M.Kamal (kanan) dan Penyidik Gakkumdu Provinsi Papua (Kiri). Pembina Sentara Gakkumdu Provinsi Papua Kombes Pol Hendri P Simanjuntak di dampingi Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol A.M.Kamal (kanan) dan Penyidik Gakkumdu Provinsi Papua (Kiri).

Berkas Pelanggaran Pemilu Lukas Enembe, Masih Simpang Siur

Headline Penulis  Selasa, 11 Juli 2017 19:52 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAYAPURA,- Perkara kasus pelanggaran pemilihan umum yang di lakukan Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe  di kabupaten tolikara beberapa waktu lalu, kini simpang siur lantaran berkas perkara yang sudah di serahkan di kejaksaan Negeri Papua oleh Sentra Gakkumdu Provinsi Papua di kembalikan setelah dua kali berkas perkara diserahkan guna diproses labih lanjut oleh kejaksaan dengan alasan berkas tersebut tidak lengkap.

 Hal ini disampaikan Pembina Sentra Gakkumdu Provinsi Papua, Kombes Pol Hendrik P. Simanjuntak saat di temui di Jayapura, Selasa (11/7) sore.

 Dirinya menuturkan pengembalian Berkas perkara P19 oleh kejaksaan Tinggi Papua lantaran berkas tersebut belum lengkap. Namun menurutnya penyidik Gakkumdu Provinsi Papua sudah melengkapi berkas perkara serta tidak ada kesalah prosedur dalam porses penyidikan selain itu juga yang menguatkan dalam proses penyidikan yakni dengan adanya tiga alat bukti yakni keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan suarat selain itu juga barang bukti juga sudah ada.

 “ Kejaksaan Tinggi Papua dua kali mengembalikan berkas perkara Pilkada Tolikara yang menetapkan LE sebagai tersangka. Pengembalian berkas perkara ini karena dinilai belum lengkap oleh pihak jaksa.,” tuturnya.

Dirinya menyampaikan untuk perkara berkasnya kini sudah diserahkan Sentra Gakkumdu dan diterima oleh coordinator Gakkumdu, menuturnya pihaknya tidak memiliki kewenangan apalagi untuk menginterfensi, hanya sampai diproses penyidikan saja sebagai tugas pokok Pihak Kepolisian dalam menindaklanjuti laporan.

“Nantinya berkas itu bawaslu mau diteruskan ke kejaksaan atau tidak namun kita sudah menjalankan tupoksi sebagai Penyidik. dan itulah tugas kami,” jelasnya.

Jaksa juga menyatakan berita acara pemeriksaan tersangka LE tidak ditandatangani yang bersangkutan, menurut Hendrik, hal itu sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan. Ia mencontohkan banyak kasus, contoh pengacara OC. Kaligis diperiksa pun tidak mau apalagi tanda tangan. Tapi vonis tetap jalan. Sebab sebenarnya keterangan tersangka itu berada pada tingkat terakhir.

“Intinya tanggung jawab penyidik membuat terang perkara dengan minimal 2 alat bukti sudah dipenuhi. Baik dari saksi, ahli dan surat, justru sudah ada tiga alat bukti. Semua ada kan, terang itu perkara. Namun sekali lag kewajiban kita hanya membuat terang perkara, kecuali belum terang perkara lain cerita. Saksi faktual pun ada di tempat, bahkan mendengarkan dan merekam,” terangnya.

Selanjutnya berkas pun disampaikan kembali ke pihak Jaksa namun pada 5 Juli 2017, berkas dikembalikan lagi oleh Jaksa dengan pengantar yang tidak jelas. “Apakah P19 atau tidak kita tidak tahu. Sebab kita sudah mengerti kalau P19, tapi sepertinya tidak jelas,” tukasnya

Oleh karena itu lanjut Hendrik, pihaknya akhirnya berkonsultasi dengan Bawaslu Papua yang dalam hal ini sebagai Koordinator Sentra Gakumdu terkait  dua kali pengembalian berkas tersebut.

“Sebenarnya ketentuan hanya boleh pengembalian satu kali. Makanya oleh sentra Gakumdu kemarin melalui Komisioner Bawaslu Papua, Anugrah Pata mengundang semua anggotanya yang terdiri dari penyidik jaksa diundang dengan harapan bisa mengkonfirmasi masalah ini. Hanya sampai jam 4 sore dari pihak ke Jaksaan tidak hadir” jelasnya.

“Akhirnya Sentra Gakumdu mengambil keputusan perkara diserahkan tetap di Sentra Gakumdu. Karena menurut peraturan bersama bahwa penyerahan berkas perkara ini berada di sentra Gakumdu sebagaimana pasal 23 ayat 5 dalam Peraturan Bersama Bawaslu, Kapolri dan Kejaksaan Agung,” sambungnya. (Ridwan)

Dibaca 407 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.