Berkas Tindak Pidana Pelanggaran Pemilu Lukas Enembe Dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi | Pasific Pos.com

| 23 May, 2019 |

Kapolda Papua, Irjen Pol Boy Rafli Amar. Kapolda Papua, Irjen Pol Boy Rafli Amar.

Berkas Tindak Pidana Pelanggaran Pemilu Lukas Enembe Dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi

Headline Penulis  Senin, 10 Juli 2017 20:30 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAYAPURA,-Kabar mengejutkan dari  Penyidik Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Kabupaten Tolikara, yang telah  menetapkan Gubernur Papua, Lukas Enembe sebagai tersangka dalam tindak Pidana Pilkada Tolikara.

Selain itu berkas tindak pidana yang diduga melibatkan Gubernur Papua sudah dilimpahkan ke kejaksaan setempat. Hal ini diungkapkan Ketua Penyidik Gakumdu Papua, Irjen Pol Boy Rafli Amar yang juga Kapolda Papua.

“Statusnya sudah tersangka dan untuk masalah pencabutan surat pengaduan diperlukan pembicaraan pada Gakumdu, karena bukan hanya polisi yang ada didalam Sentra Gakumdu itu,”katanya usai memimpin upaca Upacara HUT Bhayangkara ke-71 tahun di Lapangan Brimob Papua, Kotaraja, Senin (10/8) pagi.

Diungkapkannya,  walaupun surat sudah dicabut, namun proses penyidikan tetap dilanjutkan, sebab kasus tersebut bukan merupakan delik aduan, melainkan tindak pidana pemilu.

Sementara itu seperti pemberitaan sebelumnya menyebutkan Amos Jikwa telah cabut laporan Tindak pidana pemilu, lukas Enembe dan menepuh penyelesaian secara kekeluargaan.

Adanya kabar yang menyebutkan telah dicabutnya laporan tindak pidana pemilu Kabupaten Tolikara 2017 oleh Pelapor yang juga adalah calon Bupati Tolikara, Amos Jikwa dibenarkan oleh Ketua DPD Partai Demokrat Papua, Lukas Enembe. Dalam kasus ini, Lukas Enembe dilaporkan oleh Amos Jikwa ke Bawaslu dan Mapolda Papua, karena dianggap telah menyalahi kewenangannya sebagai Gubernur Papua dengan melakukan kampanye hitam meminta masyarakat di Distrik Kanggime untuk memilih kandidat nomor urut 1, Usman Wanimbo ( Calon Bupati Petahana) – Dinius Wanimbo.

Kepada pers usai mengembalikan formulir pendaftaran Bakal Calon Gubernur Papua di kantor DPD Golkar, Senin (19/6), Lukas Enembe mengaku, dirinya telah bertemu dengan Amos Jikwa untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan.

“Dia (Amos-red) adalah keluarga saya, jadi saya sebelumnya sempat bertanya ke dia tentang persoalan ini. Lalu kami bertemu kemarin, dan masalah ini sudah kita selesaikan secara kekeluargaan,” ucap Lukas.

Diakuinya, Amos bisa menjadi Wakil Bupati pada periode sebelumnya ( mendampingi Usman Wanimbo yang jadi Bupati-red) itu karena diusung oleh partai Demokrat.
“Jadi dia itu bukan orang lain tapi keluarga dekat. Sehingga masalah seperti ini sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan,” tukasnya.

Terkait laporan ini Lukas Enembe juga telah memberikan klarifikasinya di media beberapa waktu lalu.
Dalam klarifikasinya itu, Lukas Enembe mengiyakan kalau dirinya memang melakukan kampanye untuk mendukung pasangan nomor urut 1, Usman Wanimbo – Dinus Wanimbo dikampungnya di Distrik Kanggime, Kabupaten Tolikara, seminggu sebelum pencoblosan. Distrik ini menjadi salah satu dari 18 Distrik yang menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada setempat, 17 Mei 2017 lalu.

Namun dia menegaskan, dalam kampanye tersebut dirinya tidak berkampanye sebagai seorang Gubernur atau Pemerintah melainkan sebagai pimpinan partai politik (Ketua DPD Demokrat Papua-red) yang mendukung pasangan calon tersebut.

“Sebagai pimpinan partai pengusung, ya wajarlah saya datang ke kampung saya, dimana ada keluarga saya disana dan meminta mereka mendukung pasangan Usman – Dinus . Sebab kalau mereka dukung saya, maka harus dukung Usman juga, karena kita berada dalam satu partai,” ungkap Gubernur kepada pers di Gedung Negara Dok V Jayapura, Jumat (2/6) lalu.

Lukas juga membantah, ini bagian dari kampanye hitam yang dituduhkan kepadanya.

“Tidak ada kampanye hitam. Wajar saya meminta masyarakat di kampung saya untuk mendukung Usman, karena kami satu partai, dan saya pimpinan partai,” bantahnya.

Sebelumnya, pasangan Amos Jikwa – Rebecca Enembe melaporkan hasil PSU Tolikara yang dinilai cacat hukum ke Komisi II DPR RI dan Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (29/5).Sebelumnya, ia juga melaporkan ke Bawaslu dan Mapolda Papua.

Dibaca 525 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.