DPRP Ancam Polisikan Kadisorda Papua | Pasific Pos.com

| 23 August, 2019 |

Pertemuan Komisi V DPR Papua bersama KONI Papua dan Mitra kerja di Hotel Sahid, Entrop Jayapura, Selasa kemarin. Pertemuan Komisi V DPR Papua bersama KONI Papua dan Mitra kerja di Hotel Sahid, Entrop Jayapura, Selasa kemarin.

DPRP Ancam Polisikan Kadisorda Papua

Beri rating artikel ini
(0 voting)

 

JAYAPURA-  Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua melalui Komisi V yang membidangi Pendidikan, Kesehatan, Olahraga, Sosial, Seni dan Budaya mengancam akan melaporkan Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda (Kadisorda) Provinsi Papua, Dr.Yusuf Yambe Yabdi,ST,MT ke aparat penegak hukum (kepolisian) karena tidak mengindahkan panggilan dewan untuk memberikan laporan resmi terkait progress (perkembangan) penyelenggaran Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 di Papua.


Sesuai aturan dan tata tertib (Tatib) dewan, apabila yang bersangkutan tidak memiliki itikad baik dan tidak memenuhi panggilan lebih dari tiga kali, maka Kadisorda Papua akan diperkarakan secara hukum.
Demikian salah satu penegasan yang disampaikan Komisi V DPR Provinsi Papua disela-sela Rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi V bersama Mitra Kerja, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Papua, Selasa siang (20/6/2017) yang berlansung di Hotel Sahid Jayapura.
 “ Kita (dewan,red) telah melakukan undangan kepada Kadisorda sebanyak 3 kali untuk membahas perkembangan PON 2020, namun tidak pernah hadir. Dan apabila pada pemanggilan yang keempat yang bersangkutan tidak hadir, maka kita akan polisikan yang bersangkutan,”ungkap Ignasius W Mimin,S.IP, anggota Komisi V DPR Papua dari Fraksi Partai Golkar.
Menurut para legislator, sebagai leader (pemimpin) di instansi tekhnis, Kadisorda hendaknya mampu menjalin komunikasi dan kerjasama yang profersional dengan mitra kerjanya. Dia juga harus bisa mendelegasikan  dan memberikan kepercayaan kepada bawahannya yakni sekretaris dinas maupun kepala bidang untuk bisa melaksanakan tugas-tugas tekhnis.
 “Pendelegasian kepada bawahan untuk tugas-tugas tekhnis seharusnya berjalan. Tapi di Disorda Papua hal itu tidak jalan. Contohnya dalam rapat hari ini yang harusnya dihadiri disorda, ternyata tidak ada yang hadir,”ungkap Jhon Banua Rouw,SE anggota DPRP dari Fraksi Partai Demokrat.
Hal senada juga disampaikan Kamasan Y Komboy. Legislator dari Fraksi Partai Hanura itu menegaskan bahwa Komisi V DPRP juga sepakat untuk mengeluarkan rekomendasi resmi kepada eksekutif dalam hal ini Gubernur Papua yang juga Ketua Umum KONI Papua untuk mengevaluasi jabatan yang dirangkap Kadisorda Papua.  
Rangkap jabatan yang diemban Yusuf Yambe Yabdi yakni Kadisorda Papua, Sekertaris Umum KONI dan Sekjen Pengurus Besar (PB) PON  dinilai merupakan salah satu kendala utama dalam membangun kerjasama dan koordinasi antara lembaga dalam mensukseskan pelaksanaan PON 2020 di Papua.
 “Komisi V sepakat keluarkan rekomendasi kepada Gubernur selaku ketua umum KONI Papua untuk evaluasi rangkat jabatan Kadisorda. Posisi Sekertaris Umum KONI dan Sekjen Pengurus Besar (PB) PON harus dipercayakan kepada orang lain sehingga koordinas dan kerjasama bisa berjalan maksimal,”ungkap Komboy.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPRP Papua Nioluen Kotouki,SIP mengatakan dewan telah mensahkan anggaran untuk penyelenggaran PON kurang lebih Rp.3 triliun. Oleh karenanya, Disorda sebagai instansi tekhnis yang mengelola dan menggunakan anggaran tersebut wajib memberikan laporan secara resmi kepada dewan.
Komisi V DPR Papua menjadwalkan akan  kembali menggelar rapat resmi dengan Disorda Papua, PB PON dan KONI Papua usai libur hari raya Idul Fitri.  Diharapkan pada pemanggilan keempat tersebut, Kadisorda dapat memenuhi undangan ini.
Sementara itu, Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Papua Yusuf Yambe Yabdi yang dikonfirmasi, menyampaikan permohonan maaf kepada Komisi V DPR Papua. “Saya minta maaf tidak bisa menghadiri undangan Rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi V bersama Mitra Kerja, Sebab dihari yang bersamaan saya harus koordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Jakarta,” ujarnya.
Ia mengakui,  undangan rapat dari Komisi V sudah disampaikan Sekretaris Dinas kepadanya. Namun, karena waktu yang bersamaan, sehingga ditugaskan Sekretaris Dinas untuk hadiri undangan tersebut.
“Saya sudah tugaskan Sekretaris Dinas untuk hadiri udangan itu, kalau Sekretaris tidak hadir, saya selaku kepala dinas minta maaf,” tegasnya.
Dikatakan, dirinya siap untuk memberikan dan memaparkan secara detail kesiapan Papua sebagai tuan rumah PON kepada DPR Papua.
“Kalau diundang saya siap memberikan penjelasan kesiapan Papua sebagai tuan rumah sampai saat ini, apa saya yang sudah kita kerjakan dan apa yang belum dikerjakan,” ucapnya. (Bams)

Dibaca 979 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX