Anggota DPR Papua Barat ‘Naik Ojek’ ke Kantor | Pasific Pos.com

| 25 August, 2019 |

Anggota DPR Papua Barat ‘Naik Ojek’ ke Kantor

Headline Penulis  Selasa, 13 Jun 2017 06:27 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari,– Meski sudah menjabat selaku wakil rakyat sekitar 2 tahun 7 bulan, tetapi puluhan anggota DPR Papua Barat sampai sekarang belum mendapat tunjangan transportasi atau mobil dinas.
Akibat ketiadaan tunjangan transportasi atau mobil dinas, sebagian anggota dewan yang terhormat ini terpaksa menyewa mobil rental, naik angkutan umum, bahkan naik ojek untuk berkantor di Jl. Siliwangi, Manokwari.


Anggota Fraksi Otonomi Khusus (Otsus) DPR Papua Barat, Jonadap Trogea membenarkan jika para anggota dewan sampai sekarang belum mendapat tunjangan transportasi dan jika tidak ada tunjangan transportasi, minimal untuk menunjang kinerja ada mobil dinas.
“Ya, khusus untuk anggota dewan sampai sekarang tidak ada tunjangan transportasi maupun mobil dinas. Macam saya sendiri, untuk pergi ke kantor, terpaksa harus menyewa mobil rental bandara dengan harga Rp. 500.000 per hari,” ungkap Trogea kepada Tabura Pos di kediamannya, Sabtu (10/6).
Lanjut anggota Komisi D yang membidangi pendidikan dan kesehatan ini, jika dikalkulasikan dalam sebulan bisa mencapai Rp. 15 juta, itu hanya untuk merental mobil. Bahkan, kata dia, jika sudah tidak ada uang lagi, terpaksa harus menumpang ojek ke kantor.
Menurutnya, kondisi ini terbalik dengan mereka yang berada di eksekutif, apalagi yang sudah menduduki jabatan eselon II atau kepala dinas, semua mendapat mobil dinas, bahkan mungkin lebih dari 1 mobil.
“Di eksekutif, jangankan kepala dinas, kepala bidang atau kepala seksi hampir semua dikasih mobil dinas, sedangkan kami yang setara dengan kepala dinas, sebagian besar besar tidak dapat mobil. Kalau begitu, ya setidaknya ada tunjangan transportasi. Syukur kalau anggota dewan punya mobil sendiri bisa dipakai, tapi bagaimana dengan yang tidak punya mobil, ya terpaksa sewa mobil rental atau naik ojek,” katanya.
Untuk itu, ia berharap pimpinan DPR Papua Barat dan Sekretariat DPR Papua Barat bisa memikirkan anggota dewan yang tidak mendapat mobil dinas, entah diberikan tunjangan transportasi atau diberikan mobil dinas.
Disinggung jika pimpinan dewan justru mendapatkan lebih dari 1 mobil dinas, sedangkan anggota dewan terpaksa menyewa mobil atau naik ojek, Trogea tak menampik hal tersebut.
“Pimpinan dewan dapat mobil dinas, pimpinan alat kelengkapan dewan seperti komisi, juga dapat, tapi kami yang anggota dewan yang setiap hari masuk kantor, tidak dapat mobil dinas,” sesal Trogea.
Oleh sebab itu, Trogea berharap pimpinan dewan atau Sekretariat DPR Papua Barat turut memikirkan nasib anggota yang terpaksa menyewa mobil atau naik ojek. “Pimpinan dewan harus memperjuangkan anggotanya, jangan hanya pimpinan dewan atau pimpinan komisi saja yang dapat mobil dinas,” kata Trogea.
Ditanya apakah para anggota dewan bersedia seandainya mobil bekas dari anggota dewan periode lalu ditarik untuk digunakan anggota dewan periode ini, Trogea mengaku tidak keberatan apabila memang harus memakai mobil bekas mantan anggota dewan.
“Tidak apa-apa kalau memang kami dikasih mobil dinas mantan anggota dewan yang lalu. Yang menjadi pertanyaannya, apakah mobil dinas itu bisa ditarik atau mau dikembalikan lagi? Sekarang, itulah persoalannya,” tukas Trogea. [HEN-R1]

Dibaca 261 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.