DKPP Putuskan Penyelenggara Pilkada Jayapura Diberhentikan Sementara | Pasific Pos.com

| 15 September, 2019 |

DKPP Putuskan Penyelenggara Pilkada Jayapura Diberhentikan Sementara

Beri rating artikel ini
(0 voting)

Suasana Sidang Putusan Kode Etik, di Ruang Sidang DKPP RI

 

Ketua DKPP Jimly Asshiddiqqie : Kami Putuskan Agar Segera Diadakan PSU

SENTANI - Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilu (DKPP) RI memberhentikan sementara penyelenggara ditingkat Kabupaten Jayapura baik KPU dan Panwaslu. Sedangkan penyelenggara ditingkat bawah seperti PPD dan KPPS dinonaktifkan atau diberhentikan langsung. Merek terbukti melanggar kode etik dalam proses Pilkada di Kabupaten Jayapura 15 Februari 2017.


Hasil putusan DKPP menetapkan penyelenggara ditingkat kabupaten diberhentikan sementara waktu, sedangkan ditingkat bawah baik itu PPD dan KPPS diberhentikan langsung atau dinonaktifkan, ujar Ketua DKPP RI, Jimly Asshiddiqie, saat menutup sidang kode etik DKPP, di Kantor DKPP RI, Jakarta, Kamis (8/6) kemarin.
Lanjut Ketua DKPP mengatakan, bahwa putusan perkara Pilkada Kabupaten Jayapura yang paling istimewa dari sekian banyak sidang serta perkara yang akhirnya diputuskan oleh DKPP RI.
Selain itu, dia menyebutkan, untuk kasus Pilkada Kabupaten Jayapura yang terlibat dan jelas melakukan pelanggaran kode etik sebanyak 25 orang. Sehingga dari 25 orang itu ada yang diberhentikan secara langsung dan juga ada yang diberhentikan sementara waktu.
Kita bilang Kabupaten Jayapura dalam sidang perkara kali ini sangat istimewa karena hasil suara dari proses Pilkada yang berlangsung disana masih banyak suara masyarakat di TPS yang belum direkap. Tetapi, tiba-tiba ada keputusan dari Panwaslu untuk laksanakan PSU, akibatnya suara ini jadinya terkatung-katung-katung sampai sekarang, sementara putusan PSU di daerah lain adalah putusan dari MK, jelasnya.
Ketua Jimly kembali mengatakan, bahwa ketika proses Pilkada ini kalau terus dibiarkan tentu akan sangat berbahaya. Sebab itu, pihaknya telah menerima dan berkomunikasi secara intens dengan Pemerintah Daerah dan juga DPR untuk membantu serta mendukung apapun hasil yang akan disampaikan dalam putusan DKPP kali ini.
Semua komponen yang terlibat dalam proses Pilkada ini sudah sepakat untuk mendukung apapun hasil keputusan yang akan disampaikan, termasuk mendukung dengan anggarannya, katanya.
Oleh sebab itu, kami putuskan agar segera diadakan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Sementara waktu dan jadwal pelaksanaannya sudah kami perintahkan kepada KPU dan Bawaslu Provinsi untuk mengambil alih. Sementara penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten tidak lagi melaksanakan tugasnya untuk sementara waktu, ditambah dengan beberapa penyelenggara ditingkat bawah baik PPD maupun KPPS yang sudah kami berhentikan tetap atau dinonaktifkan, sambung dia.
Sementara itu, Kuasa Hukum Penggugat dalam Perkara ini, Taufik Basari mengaku sangat menghormati keputusan DKPP yang telah yang telah mengabulkan sebagian permohonan pengadu dan menghukumnya dengan cara memberhentikan dengan sementara waktu para penyelenggara Pilkada di Kabupaten Jayapura baik KPU dan Panwaslu.
Untuk itu, kita juga siap untuk merehabilitasi nama baik dari Ketua KPU Provinsi Papua dan juga salah satu anggotanya. Sedangkan putusan PSU, kami juga menerimanya dengan harapan penyelenggara ditingkat provinsi dengan dibantu oleh supervisi KPU RI agar dapat memilah TPS mana yang layak untuk dilakukan pemungutan suara ulang atau PSU, imbuhnya. (Jems)

Dibaca 295 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.