Karyawan SPKEP SPSI PT. Freeport Indonesia, Kontraktor Gelar Demo Damai | Pasific Pos.com

| 26 August, 2019 |

Karyawan SPKEP SPSI PT. Freeport Indonesia, Kontraktor Gelar Demo Damai

Beri rating artikel ini
(1 Voting)

Jayapura,- Karyawan yang tergabung dalam  SPKEP SPSI mengadakan demo damai di lapangan Timika Indah, kemarin.
Demo ini terkait, belum adanya kesepakatan pada tanggal 27-28 April 2017 di Rimba Papua Hotel antara manjemen PTFI dengan PUK SPKEP SPSI PTFI, PC SPKEP SPSI Kabupaten Mimika, PP SPKEP SPSI yang didampingi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.


Para pendemo menyatakan rekomendasi Pemerintah Daerah belum ada dasar hukum yang kuat untuk memobilisasi dan membatalkan surat pemberitahuan mogok kerja bersama berdasarkan amanah BAB XIV pengawasan, pasal 177, 178 UU No. 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan.
Aksi mogok kerja yang dilakukan PUK SPKEP SPSI kabupaten Mimika sesungguhnya murni masalah industrial yang dialami oleh pekerja berawal dari perusahaan melakukan kebijakan transisi grasberg operation dan belum ada jaminan kerja bagi pekerja yang sudah furlough/PHK akibat kebijakan pemerintah pusat PP no 1 tahun 2017 tentang minerba, perusahaan status KK menjadi IUPK.
Aksi demo damai ini dikoordinatori oleh Aser Gobai (ketua PC SPKEP SPSI Kabupaten Mimika) dan diikuti oleh sekitar 2500-3000 orang.
Aser Gobay mengatakan bahwa tugas dan wewenang pemerintah adalah memfasilitasi, mengawasi agar selama mogok kerja kedua belah pihak tidak melanggar ketentuan pasal 140 ayat 4 huruf a dan b undang undang no 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan namun kenyataan pihak manajemen telah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan dan melibatkan pihak lain diluar penyelesaian hubungan industrial untuk mengajak kembali kerja tanpa ada kesepakatan.
"Pimpinan perusahaan segera membuka ruang untuk berunding dengan serikat pekerja untuk musyawarah mencapai mufakat. Mengembalikan pekerja mogok kerja tanpa ada PHK dan sanksi dalam bentuk apapun dan juga yang sudah furlough/PHK di PTFI, privatisasi dan kontraktor," ujar Gobay.
Para pendemo menuntut pemerintah daerah dan pusat secara bijak dan benar untuk melaksanakan implementasi peraturan perundang undangan yang berlaku di Negara Indonesia dan segera selesaikan masalah ketenagakerjaan kabupaten Mimika.
Beberapa spanduk bertuliskan, Bebaskan ketua PUK SPSI, Save Sudiro, Stop Mutasi, stop furlough, stop union busting, save SPSI ; Mendesak kepada pemerintah untuk segera membuka ruang perundingan tripartit untuk penyelesaian mogok kerja, furlough dan PHK sepihak yang terjadi dilingkungan kerja PTFI (PTFI,privatisasi dan kontraktor) ; Mendesak kepada perusahan untuk menhentikan intervensi kepada pihak bank dan bpjs yang melakukan pemblokiran secara sepihak yang tidak berkemanusiaan kepada pekerja yang melakukan mogok kerja dan  Mendesak pemerintah dan perusahaan segera mengembalikan semua pekerja yang ikut aksi mogok kerja utuk kembali bekerja ketempat semula tanpa ada saksi dalam bentuk apapun.
Tampak hadir di tengah massa, Aser Gobai (Ketua PC SPSI) , Yapet Panggala (Wakil Sekertaris bid org diklat dan pengembangan) , Steger korowa (sekertaris PC SPSI) , Mika taraudu (bidang humas infokom dan porseni) , Yulius Ketua brigade SPSI ,  Yohanes bassang (wakil bupati mimika) , Septinus Soumalena (kadisnaker),  Kompol A. Korowa (Wakapolres Mimika), AKBP Yunus Wally (kasatgas).
Massa yang berkumpul di lapangan Timika Indah menuju kantor pusat pemerintahan Mimika dengan kawalan dari aparat kepolisian. Massa berkumpul menghadap ke kantor bupati serta membentangkan spanduk spanduk.
Yapet Panggala  salah satu pendemo mengatakan, kurang lebih sekitar 1 bulan diperlakukan tidak adil dan tidak ada satu pimpinan yang menengok kepada kami.
"BPJS kami sudah tidak berlaku lagi di rumah sakit dan kami harus berobat kemana, rakyat kamu terintimidasi kiranya pemerintah daerah bisa segera membantu kami sehingga manajemen tidak sewenang wenang memperlakukan kami, ujarnya.
Usai berorasi,  Yulius ketua brigade SPSI membaca tuntutan yang menyatakan pertama mendesak kepada Pemerintah untuk berperan aktif dan bertanggungjawab dalam Penyelesaian Mogok Kerja Pekerja Freeport Indonesia, privatisasi dan Kontraktor.
Kedua, mendesak Pemerintah dan Perusahaan segera mengembalikan semua Pekerja yang ikut aksi Mogok Bersama (PTFI, Privatisasi dan Kontraktor) untuk kembali bekerja ketempat semula tanpa ada sanksi dalam bentuk apapun.  Ketiga mendesak Pemerintah dan Perusahaan agar segera mengembalikan atau mempekerjakan kembahi Pekerja yang Furlough/dirumahkan dan yang telah di PHK sepihak ke tempat kerja semula.
Keempat, mendesak Perusahaan segera menghentikan perlakuan diskriminasi, kriminalisasi dan propaganda negative terhadap Pekerja yang melakukan MOGOK KERJA Sah, Damai dan Tertib.
Kelima, mendesak Perusahaan untuk menghentikan PHK SEPIHAK yang tidak sesuai dengan peraturan Perundang Undangan Ketenagakerjaan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Keenam, mendesak kepada Perusahaan untuk menghentikan intervensi kepada Pihak Bank, BPJS, Perumahan Indah Amor dan Timika sekitarya dengan melakukan Pemblokiran/Penyegelan yang sepihak dan tidak berperikemanusiaan kepada pekerja yang melakukan Mogok kerja.  Ketujuh Mendesak kepada Perusahaan untuk menghentikan pelemahan dan diskriminasi terhadap Fungsionaris Serikat pekerja, kedelapan mendesak kepada Pemerintah untuk melakukan penegakan aturan Outsourcing dan Pemagangan yang sesuai dengan Undang Undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kesembilan mendesak kepada Pemerintah untuk segera membuka ruang Perundingan Tripartit untuk penyelesaian Mogok Kerja, Furlough dan PHK Sepihak yang terjadi dilingkungan kerja PT Freeport Indonesia ( PTFI, Privatisasi dan Kontraktor).
Tuntutan para pendemo ini diterima oleh  wakil bupati Mimika. " Saya berdiri disini bersama sama dengan bapak bapak yang lain saya sangat Sedih dn n prihatin bahwa saya atas nama pemerintah yang mewakili sudah dua kali duduk bersama dengan pengurus SPSI untuk mencari solusi yang terbaik dari apa yang dirasakan para pekerja, bahwa saya turut menangis dengan apa yang kalian alami. Jangan asal bicara orang yang berdiri ini, saya yang membela kalian jadi sodara sodara saya, saya turut prihatin dan saya menagis dengan kondisi kalian, saya tidak bicara panjang lebar jadi apa yang kalian disampaikan akan saya coba untuk menyampaikan kepada pihak manajemen," ujar wakil bupati.
Dijelaskannya,  bahwa manjemen tidak mau bergeser dan pihak SPSI tidak mau bergeser, perjuangan ini bisa dengan jalur hukum dan itu merupakan langkah terakhir.
" Tempuhlah jalur hukum untuk memastikan siapa yag benar dan siapa yang salah, seandainya pemerintah bisa memutuskan atau tidak dan itu keputusan ada di pihak manajemen," ujar wakil bupati.
Dijelaskannya pula, Ibu Dirjen bicarapun tidak punya daya dan saya sarankan tempuhlah jalur hukum untuk mencari kebneran dan keadilan dan saya turut sedih dengan apa yang kalian alami dan saya akan usahakan dengan semaksimal mungkin kepada manajemen. (Fani)

Dibaca 666 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX