Demo LAPAK Diduga Bermuatan Politis Pilgub Papua | Pasific Pos.com

| 25 May, 2019 |

Demo LAPAK Diduga Bermuatan Politis Pilgub Papua

Beri rating artikel ini
(0 voting)

Yunus Wonda, SH, MH.

 

JAYAPURA Aksi demo yang dilakukan Lembaga Advokasi Pemuda Anti Korupsi (Lapak) di kantor KPK Jakarta yang meminta agar Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH diadili lantaran diduga terlibat korupsi pembangunan jalan Kemiri – Depapre, Kabupaten Jayapura, dinilai bermuatan politis menjelang pemilihan Gubernur . Hal ini disampaikan oleh ditanggapi petinggi Partai Demokraat Yunus Wonda, SH, MH.


 Yunus Wonda menuding aksi demo yang dilakukan Lapak itu, penuh dengan muatan politis. “Kami melihat dalam demo di Jakarta itu, kami sudah tahu pasti ada kepentingan-kepentingan yang seakan-akan menyudutkan gubernur dalam keterlibatan pada kasus proyek jalan Kemiri – Depapre itu,” kata Yunus Wonda di ruang kerjanya, Rabu (31/5).
 Yunus Wonda mengatakan, jika kasus itu sudah ditangani dan diproses oleh KPK dan sampai saat ini belum ada keterlibatan Lukas Enembe sebagai gubernur pada proyek tersebut.
 “Jadi, belum menyebutkan Lukas Enembe masuk dalam status sebagai tersangka. Terlalu dini  mengatakan itu,” katanya.
 Ia menilai bahwa hal itu merupakan bagian dari skenario dan rekayasa yang mengarah kepada kepentingan pada Pilgub tahun 2018.
 “Saya mau sampaikan, mari jika mau bersaing dalam Pilgub, bersaing secara sehat, saling menghormati satu sama lain sebagai anak Papua. Toh kepercayaan itu ada pada rakyat, maka rakyat akan memberikan kepercayaan kepada kita, tidak harus saling sikut, menjelekkan satu sama lain, tapi mengedepankan etika politik dan tidak membuat kegaduhan di Papua,” tandasnya.
 Yang jelas, lanjut Yunus Wonda, cara-cara yang dilakukan tersebut, termasuk demo ke KPK itu, bagian dari upaya pembunuhan karakter terhadap sosok Lukas Enembe.
 Ia tidak mempermasalahkan demo tersebut, namun sepanjang kasusnya jelas. Namun, pada posisi sekarang, Lukas Enembe sebagai pimpinan daerah dan gubernur, sedangkan prosesnya masih berjalan.
 “Saya pikir terlalu dini, apalagi tuntutan jelas ‘Tangkap Gubernur’ dan lainnya. Ini kan cara-cara mematikan karakter seseorang. Ini kan tidak bagus,” tandasnya.  
Untuk itu, Yunus Wonda meminta semua komponen, siapapun dia, yang memang ingin bertarung dalam Pilgub 2018, untuk bertarung dengan baik dan saling menghormati dan menghargai kepada semua kandidat.
 “Silahkan maju, siapapun dia, silahkan maju karena ini kebebasan. Sebagai anak negeri, sebagai anak Papua, dia punya hak dicalonkan dan mencalonkan,” katanya.
 Namun, Yunus Wonda memberikan catatan tidak harus dengan membuat situasi dan kondisi yang seakan-akan memojokkan satu sama lain, mendiskreditkan satu sama lain. Saya pikir itu sudah bukan jamannya lagi. (Fani)

Dibaca 251 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.