Demokrat Bantah Gubernur Papua Terlibat Korupsi | Pasific Pos.com

| 19 July, 2019 |

Demokrat Bantah Gubernur Papua Terlibat Korupsi

Beri rating artikel ini
(0 voting)

Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua, Carolus K Bolly, SE, MM

 

JAYAPURA-DPD Partai Demokrat Provinsi Papua membantah dengan keras jika kader terbaiknya, Lukas Enembe, SIP, MH yang kini menjabat Gubernur Papua, melakukan tindak pidana korupsi.
 Bantahan keras ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua, Carolus K Bolly, SE, MM terhadap aksi sekelompok warga yang mengatasnamakan Lembaga Advokasi Pemuda Anti Korupsi (LAPAK) di kantor KPK, Jakarta, Selasa (30/5).


DPD Partai Demokrat Papua menyayangkan pihak LAPAK yang menggelar demo di kantor KPK yang menvonis Lukas Enembe melakukan korupsi tersebut.
 “Sampai saat ini, tidak ada penetapan Ketua DPD Partai Demokrat Papua Terpilih,  Lukas Enembe, SIP, MH,  dalam kedudukannya sebagai Gubernur Papua, sebagai tersangka kasus korupsi jalan Kemiri-Depapre sebagaimana yg disampaikan oleh para pendemo. Sekali lagi, Lukas Enembe bukan tersangka, sehingga jangan provokasi dan adu domba rakyat dengan aksi demo,” tegas Carolus Bolly dikonfirmasi, Selasa (30/5).
Carolus menegaskan bahwa untuk semua pihak atau bahkan mereka yang berdemo untuk tidak perlu mendahului proses hukum yang sedang berlangsung, apalagi mengabaikan azas praduga tak bersalah sebagai bagian dari suatu proses hukum yang berlangsung.
Untuk itu, Carolus Bolly meminta semua pihak untuk menahan diri dan tidak menciptakan suasana seakan-akan ketua DPD Partai Demokrat Papua terpilih itu sudah menjadi tersangka.
 “Kami meminta kepada semua pihak untuk  menahan diri dan  tidak  menciptakan suasana seakan – akan  Lukas Enembe itu sudah bersalah atau sudah menjadi tersangka dari sebuah kasus korupsi, tapi tidak diperiksa oleh KPK, sehingga harus didorong – dorong dengan demo untuk diperiksa,” tandasnya.
Carolus Bolly meminta semua pihak, baik kelompok masyarakat, pemuda, perempuan, adat, agama, perguruan tinggi, LSM dan lainnya, berhak untuk turut serta melakukan kontrol terhadap jalannya kinerja gubernur dan pemerintahannya.
 “Namun, semua hasil kontrol harus tetap disampaikan secara positif  dan konstruktif demi perbaikan – perbaikan dalam  proses penyelenggaraan pemerintahan  dan pembangunan Papua ke depan,” ujarnya.
Carolus Bolly meminta pihak tertentu untuk menghentikan provokasi dan adu domba terhadap rakyat Papua. Namun, tetap menghormati KPK dalam melaksanakan proses hukum terhadap kasus-kasus dugaan korupsi di Papua dan di mana saja.
“Selama ini,  Lukas Enembe telah  bekerja keras tanpa henti untuk  kebaikan Papua hari ini dan ke depan, serta selalu mengingatkan kepada aparaturnya untuk bekerja dengan baik dalam menyelenggarakan kegiatan – kegiatan pembangunan di Papua,” ujarnya.
Carolus Bolly mengatakan bahwa  semua orang juga  sudah mengetahui penegasan Gubernur Papua dalam suatu Sidang Paripurna DPRP pada waktu itu, untuk bekerja sesuai aturan.
“Beliau memberi peringatan keras kepada semua kepala SKPD agar tetap melaksanakan tugas  – tugas  sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, tanpa harus mencatut nama gubernur misalnya ‘Ini petunjuk gubernur’,  tidak ada itu !!, kata beliau pada waktu itu,” jelasnya.
Untuk itu, ia berharap jika menyimak hal ini,maka harusnya bisa dipahami bahwa Gubernur menginginkan proses pembangunan di Papua, dimana ujung tombak pelaksanaan kegiatan adalah para Kepala SKPD. (Fani)

Dibaca 262 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.