Jokowi Resmikan Pintu Masuk RI dari PNG | Pasific Pos.com

| 24 May, 2019 |

Jokowi Resmikan Pintu Masuk RI dari PNG

Beri rating artikel ini
(0 voting)

Presiden Joko Widodo didampingi Gubernur Papua, Lukas Enembe dan pejabat lainnya saat melihat papan penjelasantentang PLBN Skouw.

 

JAYAPURA,- Presiden Republik Indonesia, Ir Joko Widodo meresmikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura.
Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana, Menteri PU Pera, Basuki Hadimulyono bersama sejumlah perwakilan kementerian/lembaga bersama Gubernur Papua, Lukas Enembe,SIP,MH, Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal,SE,MM, forkopimda Provinsi Papua tiba di Skouw pukul 14.45 WIT, Selasa (9/5/2017). Dia terlebih dahulu melihat papan yang bertuliskan penjelasan tentang PLBN Skouw.


"pemerintah memberi perhatian penting terhadap daerah perbatasan, karena merupakan beranda terdepan dari Indonesia seperti kita berada saat ini  (PLBN Skouw, red), ini merupakan kebanggaan kita,"ungkapnya saat memberikan sambutan.
Presiden Joko  Widodo menegaskan dengan keberadaan PLBN Skouw harus menciptakan kantong-kantong ekonomi baru, jangan hanya menjadi sebuah kantor tanpa memberikan efek bagi perekonomian masyarakat.
"Hal-hal ini yang harus dikembangkan, saya tadi sampaikan juga ke pak menteri, bahwa pembangunan pasar perbatasan ini harus dibangun modern dimana pasar ini, nanti dibangun kerjanya siang malam, jumlahnya saya minta agar los-los pasarnya ditambah, untuk masalah jumlahnya nanti pak gubernur lapor ke pak Menteri,"tegasnya.
Nanti los-los pasar ini, ujar Presiden, diperuntukan bagi warga lokal  dan dirinya mwminta agar ada pembinaan sehingga barang-barang yang  dijual itu itu saja, tidak hanya urusan sembako saja tetapi dikembangkan  tidak hanya urusan garmen tetapi lain-lain termasuk elektronik,  karena negara kita ini bisa memproduksi barang-barang itu.
Jokowi tidak ingin bila warga setempat tak mendapat manfaat apa pun dari pembangunan. Sehingga, dia juga meminta adanya pembinaan kepada warga yang nantinya akan berjualan di PLBN Skouw. "Saya lihat di Port Moresby, PNG, harga-harga itu jauh lebih murah di sini. Seharusnya kita bisa jadi pemasok," kata Jokowi.
Jokowi meminta dengan tegas agar pengelolaan perbatasan ini bisa dilakukan dengan baik, lebih terpadu, terintegrasi agar pos lintas batas ini bisa dikembangkan  sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
"Ini harus menjadi pusat perekonomian yang baru , dengan demikian untuk zona pendukung yang ada harus dikembangkan dengan baik, terminal barang maupun penumpang , pusat perdagangan pasar modern, ini sangat penting sekali bagi titik-titik pertumbuhan ekonomi yang ada di Papua,"tuturnya
Lanjut Jokowi, yang berkaitan dengan infrastruktur, dimana Papua medannya masih sulit diakses, sehingga pengerjaaan jalan penting untuk menghubungkan berbagai daerah di Papua.
"Kementerian PU bekerjasama dengan TNI, besok (hari ini,red) kita akan melihat pembangunan jalan dari Wamena menuju Kenyam, Nduga, dengan total 200 kilometer lebih dan medannya berat dan TNI yang mengawali pembukaan jalan, Panglima TNI sudah kesana melihatnya berapa kali, tadi pagi juga sudah dicek,"lanjutnya.
Jokowi menuturkan bahwa untuk pembangunan jalan, sebagian jalan masih hamparan karang atau belum diaspal dan sebagian jalan sudah diaspal."Yang terpenting jalan itu dibuka terlebih dahulu, yang penting dibuka dulu, kalau tidak ada keberanian maka tidak akan jadi, memamng medan sangat berat, saya kalau diberi gambar dan melihat lapangan, saya akui medan sangat berat dan di Papua ini medannya sangat berat, tidak seperti di Kalimantan, yang medannya datar,"tuturnya.
Dirinya melihat pembangunan infrastruktur di Papua termasuk berat karena di Papua selain medan sulit di jangkau, sebagian daerah yang dibangun merupakan daerah rawa-rawa."Inilah medan yang kita hadapi tetapi kerjasama provinsi , kerjasama dengan kementerian PU maupun TNI, dilakukan dengan beriringan, sehingga percepatan pembangunan di Papua ini, akan cepat selesai,"bebernya.
Presiden menargetkan infrastruktur jalan di Papua, rampung pada tahun 2018, meskipun Menteri PU-Pera meminta waktu hingga 2019."Pak menteri minta 2019, saya tawar 2018,  mestinya pak menteri bicara dengan pak panglima TNI, untuk menuntaskan infrastruktur jalan, kalau kita tidak kerjakan cepat nanti ada yang bilang Presiden tidak perhatikan Papua, padahal pak gubernur sudah sampaikan saya 6 kali ke Papua,"tukasnya.
untuk melihat masalah di Papua, dirinya sudah diskusi dengan gubernur maupun bupati/wali kota meyangkut permasalahan di Papua."Bagaimana mencari jalan keluar, solusinya seperti apa,"bebernya.
Jokowi meminta dengan tegas agar pengelolaan perbatasan ini bisa dilakukan dengan baik, lebih terpadu, terintegrasi agar pos lintas batas ini bisa dikembangkan  sebagai pusat pertumbuhan ekonomi."Ini harus menjadi pusat perekonomian yang baru , dengan demikian untuk zona pendukung yang ada harus dikembangkan dengan baik, terminal barang maupun penumpang , pusat perdagangan pasar modern, ini sangat penting sekali bagi titik-titik pertumbuhan ekonomi yang ada di Papua,"tuturnya.
Jokowi, Basuki, dan Lukas lalu menekan sirine untuk meresmikan PLBN. Jokowi dan lainnya lalu meninjau ke PLBN Skouw.
Pada kesempatan itu. Gubernur mengakui bahwa Papua belum memiliki pos lintas batas laut antara PNG dan Republik Indonesia. Baik itu di wilayah utara maupun di selatan
“Untuk itu pada kesempatan yang indah ini saya percaya bahwa Tuhan telah mengutus bapak untuk datang ke ujung timur Indonesia negara kita Kesatuan Republik Indonesia pada hari ini (kemarin-red). Untuk mendengar suara hati kami. kami harap bapak Presiden dapat membangun pos lintas batas laut. Baik di Kota Jayapura maupun di Kabupaten Merauke,”tuturnya.
Selain itu juga orang nomor satu Papua ini juga meminta Pertimbangan Presiden  terkait kelembagaan pengelolaan perbatasan antar negara di daerah ini. Sebab paska keluarnya Peraturan Pemerintah No.18 tahun 2016 tentang perangkat daerah dimana yang semula pengelolaan perbatasan daerah dikelola oleh setingkat Badan. Namun saat ini sudah berubah menjadi Biro. Hal ini menyebabkan kewenangan semakin kecil padahal pengelolaan perbatasan di Provinsi Papua apabila dilihat dari luas wilayah perbatasan dan permasalahan ada di daerah perbatasan sangatlah tinggi dan sangat kompleks.
Selain itu juga didukung oleh seluruh Kabupaten /kota di wilayah perbatasan pemerintah provinsi menginginkan agar pengelolaan perbatasan dikelola di provinsi maupun kabupaten/kota struktur kelembagaan pengelolaan perbatasan sebaiknya dikembalikan menjadi Badan Pengelola Perbatasan. (Erna/Bams)

Dibaca 352 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.