Diduga ada Campur Tangan Petinggi di Jakarta | Pasific Pos.com

| 21 July, 2019 |

Diduga ada Campur Tangan Petinggi di Jakarta

Headline Penulis  Senin, 20 April 2015 21:52 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

“Terkait Penangkapan Empat Delegasi KIP”

Jayapura,- Penangkapan empat delegasi Komite Independent Papua (KIP) oleh Kepolisian Resort Jayapura di Bandara Udara Sentani pada Selasa (14/4) lalu hingga ditetapkannya sebagai tersangka tindak pidana Makar oleh Kepolisian Daerah Papua, dipertanyakan.
Eni Tan yang mengklaim dirinya sebagai penghubung Menteri Pertahanan RI menuding tindakan aparat kepolisian keliru dengan melakukan penangkapan dan penahanan terhadap empat delegasi KIP.  Ia juga meminta Menteri Pertahanan RI bertanggung jawab atas penangkapan terhadap empat delegasi KIP.
“Saya bodoh, tapi saya tahu didalam hukum HAM Internasional, kalau musuh sudah berbicara baik, datang dan diterima dengan damai, bukan selanjutnya dipenjarakan. Ini salah total,” ujar Eni kepada wartawan, Jum’at (17/4).
Ia menyakini adanya dugaan campur tangan sejumlah petinggi di Jakarta terkait penangkapan empat delegasi Komite Independent Papua (KIP). “Ini ada permainan bintang-bintang (Jenderal,red), masa saya yang bawa mereka ini, lalu orang di Jakarta yang dapat penghargaan,” kata Eni.
Diakui Eni, pada tanggal 10 April 2015 dirinya bersama empat anggota KIP melakukan pertemuan tertutup bersama Menteri Pertahanan RI di Jakarta, pertemuan itu guna membahas dialog antara Pemerintah Indonesia dan Papua. “ Kami ke Jakarta atas permintaan bapak Mentri secra lisan kepada kami,” ujar dia.
Eni Tan menyatakan, empat anggota delegasi KIP tersebut tidak ada kaitan dengan Jenderal Negara Republik Federal Papua Barat bernama Elias Ayakeding, yang juga ikut ditangkap aparat Kepolisian.  Bahkan, pihaknya juga tidak tahu menahu dengan sosok pria yang mengaku sebagai Jenderal Negara Republik Federal Papua Barat itu.
“ Rekan kami yang empat orang ini harus dibebaskan, karena mereka tamu Negara. Kita baru saja melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan, kenapa usai pertemuan, lalu mereka ditangkap? Apakah pertemuan itu merupakan tindakan makar?” kata Eni.
Eni berencana akan mempraperadilankan Kodam XVII/Cenderawasih dan Polda Papua terkait penangkapan empat delegasi KIP. Tak hanya itu, kata Eni, Komnas HAM RI juga akan turun mempertanyakan penangkapan tersebut.  “Mereka tidak bersalah, harus dibebaskan oleh Kepolisian, maka saya akan mempra-praadilkan Kodam dan Polda,” tegas dia.
Dalam pemberitaan sebelumnya, Kabid Humas Polda Papua, Komisaris Besar Polisi Patridge menuturkan telah menetapkan empat delegasi KIP atas tindak pidana Makar sebagaimana  pasal 106, 108 kedua jo  asal 53 ayat 1 pasal 55 ayat 1 KUHP dengan ancaman kurungan seumur hidup dan sekurang-kurangnya 20 tahun penjara.
Sebelumnya, Polda Papua mengamankan seorang Jenderal Negara Republik Federal Papua Barat dan lima orang Degelasi (KIP), di bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Mereka ditangkap beserta barang bukti antara lain seragam Kepolisian dari organisasi NRFPB dan dokumen-dokumen lainnya, diantaranya laporan hasil pertemuan delegasi KIP bersama Mentri Pertahanan.
KIP dibentuk oleh Presiden NFRPB Forkorus Yoboisembut yang bertugas untuk melakukan negosiasi dengan pemerintah Indonesia terkait tawaran-tawaran seperti yang termuat dalam dokumen yang disita kepolisian.
NFRPB dideklarasikan tanggal 19 Oktober 2011 saatdigelarnya Kongres Rakyat Papua (KRP) III di Lapangan Zakheus Abepura Papua, Forkorus Yoboisembut  dipilih sebagai Presiden dan Edison Waromi sebagai Perdana Menteri.
KRP III berakhir rusuh mengakibatkan enam orang meninggal dunia dan sedikitnya 51 orang digiring ke Polda Papua. Aparat keamanan membubarkan kegiatan tersebut karena dinilai melakukan makar, memproklamirkan negara dalam Negara. ( Syaiful)

Dibaca 878 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX