19 Kadistrik Dihukum 3 Bulan Penjara | Pasific Pos.com

| 20 May, 2019 |

19 Kadistrik Dihukum 3 Bulan Penjara

Headline Penulis  Rabu, 26 April 2017 13:25 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Sidang 19 Kadistrik yang berlangsung di PN Jayapura, Selasa kemarin.

 

Denda 600 Ribu Rupiah

JAYAPURA-Sidang terhadap  19 kepala distrik di Kabupaten Jayapura yang menolak Pemungutan Suara Ulang (PSU), dalam pemilukada serentak 15 Februari lalu di kabupaten Jayapura  akhirnya dinyatakan secara sah terbukti bersalah oleh majelis hakim dalam sidang di Pengadilan Negeri Jayapura, Rabu (25/4).
Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jayapura ini, tentu menjadi catatan sejarah yang pertama kalinya di Indonesia, dimana 19 kadistrik dinyatakan bersalah dalam kasus pilkada.


Dalam sidang terhadap 19 kadistrik itu, dibagi dalam dua berkas. Berkas pertama, 9 terdakwa yakni Najamudin, Kepala Distrik Kaureh, Arnold Luturmas, Kadistrik Waibu, Muh. Nurdin Kadistrik Nimbokrang, Johanes Mandowally Kadistrik Yokari, Willem F Kadistrik Waibu, Daniel Tako Kadistrik Ebungfauw, Mangasi Situmorang Kadistrik Gresi Selatan, Steven Ohee Kadistrik Sentani Timur dan Alfons Awoitauw Kadistrik Sentani.
Sedangkan,  10 kadistrik yang disidangkan dalam berkas yang sama yaitu Kornelius Aleut Kadistrik Yapsi, Ganefo Kadistrik Depapre, Eroll Yohanis Daisiu Kadistrik Demta, Edison Yapsenang Kadistrik Nimboran, Oktovianus JR Tabisu Kadistrik Kemtuk Gresi, Oktovianus Sabrani Kadistrik Sentani Barat.
Selanjutnya, Budi Projonegoro Yokhu Kadistrik Namblong, Soeko Moertiono Kadistrik Kemtuk, Manase Jek Kadistrik Unurum Guay dan Yahya Yarisitouw Kadistrik Revenirara.
Hakim menyatakan bahwa ke 19 terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membuat keputusan yang menguntungkan salah satu pasangan calon secara bersama-sama.
“Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama tiga bulan dan denda sejumlah Rp 600 ribu dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 hari, menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada keputusan hakim yang memutuskan lain disebabkan karena terpidana melakukan sesuatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 bulan berakhir,” tegas hakim ketua, Syafrudin, SH didampingi hakim anggota   Abdul Gafur, SH dan Lidia Awinero, SH dan dihadiri dihadiri oleh JPU Lukas Kubela, SH dan penasehat hukum terdakwa.
Selain itu, barang bukti berupa satu bundel surat dari Asosiasi Kepala Distrik Kabupaten Jayapura tanggal 03 Maret 2017 perihal pernyataan sikap, tiga lembar foto, satu keping VCD dimusnahkan.
Tidak hanya itu, majelis hakim memutuskan membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sejumlah Rp 5 ribu.
Sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) menuntut kepada 19 kadistrik dengan ancaman hukuman 1 bulan penjara dengan percobaan 6 bulan dan denda sebesar Rp 600 ribu. Dengan demikian, putusan majelis hakim lebih tinggi dari tuntutan JPU.
Majelis hakim menyatakan terdakwa secara sah dan menyakinkan melakukan tindakan pidana sesuai yang diajukan penuntut umum, yakni dalam pasal  188  Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengesahan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Jo pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Normal 01 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati  dan Walikota  menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP.
Penasehat Hukum 19 kadistrik, Gustav Kawer mengatakan, jika pihaknya punya waktu tiga hari untuk pikir – pikir.
“Dalam tiga hari itu, kami akan koordinasi dengan terdakwa 19 kadistrik. Baru kita nyatakan sikap, kalau mereka nyatakan terima ya kita terima, kalau banding ya kita nyatakan banding,” katanya.
Hanya saja, dari tim pengacara menilai putusan majelis hakim terhadap kliennya 19 kadistrik tersebut, tidak sesuai dengan pledoi.
“Ada unsur-unsur yang kita nilai sebenarnya tidak terbukti yakni unsur merugikan atau menguntungkan calon yang lain. Kita lihat dalam fakta, kan belum rekap, sehingga tidak ada pasangan yang rugi toh, belum PSU juga, kan gak ada yang rugi,” paparnya.
Ditambahkan, jika satu unsur saja tidak terpenuhi, maka konsekuensinya ke 19 kadistrik tersebut, harus bebas. Namun, hakim berpendapat lain.
“Jika lihat putusan hakim, saya pikir itu putusan yang ragu-ragu dalam konteks percobaan diputuskan 3 bulan penjara, denda Rp 600 ribu, subsider 15 hari dan percobaan 6 bulan. Ini berarti mereka tidak jalani tahanan, nanti dalam waktu 6 bulan mereka melakukan kesalahan yang sama, maka mereka jalani tiga bulan," ujarnya. (Fani)

Dibaca 361 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.