Jangan Ada Intervensi Sidang 19 Kadistrik | Pasific Pos.com

| 22 May, 2019 |

Jangan Ada Intervensi Sidang 19 Kadistrik

Headline Penulis  Selasa, 25 April 2017 14:17 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Ketua KPUD Jayapura, Lidya Maria Mokay

 

JAYAPURA,- Sidang dengan agenda putusan terhadap dugaan pelanggaran yang melibatkan 19 kepala distrik di Pengadilan Negeri Jayapura, Selasa (25/4) hari ini, KPU Kabupaten Jayapura meminta agar hakim harus memutuskan seadil-adilnya.
“Saya mau tekankan saja bahwa hakim harus memberikan keputusan seadil-adilnya, sesuai dengan perbuatan mereka,” kata Ketua KPUD Jayapura, Lidya Maria Mokay di Kopi Tiam Abepura, Senin (24/4).


Dikatakannya,  apa yang mereka lakukan, termasuk pernyataan sikap dari Asosiasi Kadistrik se Jayapura itu, yang melaporkan KPU dan Panwas ke DKPP, secara lembaga pihaknya tidak terima juga.
Apalagi, mestinya pihaknya sebagai penyelenggara yang melaporkan, tetapi justru para ASN itu yang melaporkan KPU ke DKPP.
“Kami kan sebagai penyelenggara, yang seharusnya kami. Kok kamu yang ASN yang melaporkan kami, terkait apa kalian lapor? Penyelenggaraan yang mana? Kalaupun ada kesalahan kami, ya datang kepada kami  kelembaga, kok lapor kode etik ke sana,” tandasnya.
 Lidya Mokay curiga terhadap laporan dari 19 kadistrik tersebut, terkait membela salah satu paslon. Apalagi, pihaknya juga mempunyai data terkait pernyataan tersebut.
 Lidya Mokay meminta hakim dalam memberikan keputusan harus melihat barang bukti, terutama foto 19 kadistrik dengan salah satu paslon yakni Mathius Awoitouw yang ada berdiri bersama 19 kepala distrik.
“Itu nanti saya sampaikan ke publik. Itu kan barang buktinya ada. Semua acungkan 2 jari. Ini dasar untuk keputusan besok ini. Berdasarkan itulah, mereka bisa membuat pernyataan yang tadi,” tandasnya.  
Soal jaksa penuntut umum  yang hanya menuntut hukuman 1 bulan saja, Lidya Mokay mengingatkan agar hati-hati.
 “Itu yang saya bilang hati-hati. Dalam memberikan keputusan, mereka mengacungkan dua jari begini, kemudian ada foto petahana disitu. Ini apa maksudnya? Kan itu sudah sampai dipublik, kan semua orang tahu. Jadi, berikan keputusan yang benar. Sesuai dengan barang bukti,” paparnya.
Kedua itu, lanjut Lidya, pernyataan sikap yang dibuat 19 kadistrik itu, item-item yang ada di dalam situ, dinilai memihak salah satu paslon.
“Ini tidak boleh. Kemudian dari barang bukti, istri-istrinya kadistrik juga punya foto yang sama. Berarti mereka sudah memang sekeluarga, suami, istri dan anak semua. Apakah dari 4 paslon lain berbuat seperti itu foto yang sama, tidak ada kan?,” ujarnya.
Selain itu, ungkap Lidya, ada lagi foto yang kedua, khusus Distrik Namblong itu mestinya barang bukti itu harus dipegang hakim dalam mengambil keputusan.  
“Kadistrik Namblong Budi Yoku, kemudian 5 PPD, babinsa, kapolek dan anggota, panwas distrik, mereka semua acungkan dua jari. Tapi kenapa Namblong tidak masuk dalam rekomendasi panwas? Jadi, keputusan hakim harus melihat barang bukti ini,” tandasnya.
Ia berharap hakim bisa memberikan keputusan yang benar dan menilai semua barang bukti dan saksi terhadap 19 kadistrik tersebut.
Bahkan, imbuh Lidya Mokay, jika perlu sidang terakhir itu, undang petahana datang untuk membenarkan foto itu.
“Itu baru adil. Dia kan peserta pemilu juga, kok bisa ya?. Itu yang kemarin saya bilang, apa tidak ada tim sukses. Semua parpol dipakai semua tim sukses, jangan ASN yang dipakai jadi tim sukses,” pungkasnya.
Soal adanya intervensi dari luar, Lidya menegaskan agar jangan ada intervensi dari pihak manapun terhadap kasus 19 kadistrik yang disidang di Pengadilan Negeri Jayapura.
“Jangan ada intervensi dari manapaun, baik Jaksa Agung maupun dari pusat. Ini tidak boleh terjadi, kami dapat informasi banyak ada intervensi dari luar. Harap hakim beri putusan fair. Kalau bisa seadil-adilnya berdasarkan alat bukti , karena kami korban dari pernyataan 19 kadistrik. Mereka laporkan kita ke DKPP,” imbuhnya.
Menurut Ketua KPU, KPU santai-santai saja, kita sudah tidak pikir PSU. Yang kita pikir Pilkada gubernur, masuk tahapan gubernur. Bupati tunggu dulu, mungkin tunggu masa jabatan berakhir, baru PSU.  (Fani)

Dibaca 260 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.