Jangan Korbankan Rakyat Papua Pada Konflik PTFI | Pasific Pos.com

| 24 May, 2019 |

Jangan Korbankan Rakyat Papua Pada Konflik PTFI

Headline Penulis  Selasa, 25 April 2017 14:13 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Timika,-  Situasi  PT  Freeport saat ini , membuat tetua adat berjuang demi hak-hak sebagai pemilik hak ulayat tanah dan gunung. Perjuangan ini merupakan harga mati bagi kami. Demikian dikatakan Silas Natkime dalam jumpa pers bersama perwakilan 7 suku dan pengurus LMA(Lembaga Masyrakat Adat)Pegunungan tengah termasuk wilayah Nemangkawi  di Kuala Kencana, Jumat pekan kemarin.


Lebih lanjut  Silas Natkime mengatakan,  saat ini PT freeport dan Pemerintah Indonesia sudah menemukan kata sepakat dan para pejabat di Jakarta sudah mengijinkan untuk Freeport beroperasi normal kembali.
"Sebelumnya kita semua yang di wakili oleh para kepala suku dan tokoh-tokoh sudah sangat-sangat bicara banyak dgn Pemerintah tapi sampai dgn saat ini tdk ada solusi masalah lagi maslah lagi terus yang ada," ujar Silas.
Lebih lanjut dikatakannya, masyarakat dan pemilik gunung khususnya bila masalah ini terus terjadi dimana PTFI tidak beroperasi lagi maka yang menjadi korban adalah  masyarakat. "Semua terganggu, seperti pendidikan, rumah sakit dan semua orang Papua jadi korban termasuk para pekerja apalagi masyrakat kami yang bekerja di PT Freeport.
"Ingat kami yang punya emas, yang punya tanah dan gunung tapi semua diatur oleh Pemerintah pusat aturan di buat bukan mensejahterakan kami malah mempersulit jalan hidup kami sebagai pemilik hak ulayat lewat peraturan UU Minerba tentang IUPK semua yang ada malah menjadi korban," ujarnya.
Sementara itu, Sekertaris LMA, Pondius Alom mengatakan  masyrakat akan melakukan pertemuan untuk merencanakan kedepannya mau seperti apa dan dalam waktu dekat masyarakat adat akan membuat aksi besar-besaran untuk menutup dan menghentikan semua aktifitas PT.  Freeport.
"Masalah Freeport adalah masalah orang asli Papua apalagi yang mempunyai hak ulayat dan masallah Papua adalah masalah dunia juga bukan hanya Negara Indonesia saya katakan kedepan hal ini masih berlarut-larut seperti ini dan melihat kami hanya seperti ini bahkan suara atau kami tidak dilihat maka masyarakat 7 suku yang ada ini akan menduduki areal Freeport dan menutup perusahaan Freeport sendiri," ujarnya.
Sementara itu di kalangan karyawan telah beredar himbauan demo yang akan dimulai sejak 1 Mei hingga 30 Mei yang akan diikuti oleh seluruh karyawan PT Freeport Indonesia. (Fani)

Dibaca 260 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.