APBD Kota Jayapura Turun 5,51 Persen | Pasific Pos.com

| 22 May, 2019 |

APBD Kota Jayapura Turun 5,51 Persen

Headline Penulis  Sabtu, 22 April 2017 23:33 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jayapura, Adolf Siahay.

 

JAYAPURA,- Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) sesuai dengan kebutuhan.
Tahun ini, APBD Kota Jayapura mengalami penurunan dari Rp1,3 triliun lebih menjadi Rp 1,2 triliun lebih atau turun 5,51 persen akibat pemangkasan dana dari pusat.


Tahun anggaran APBD berlaku satu tahun, mulai dari 1 Januari hingga 31 Desember, yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitupajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain.
"Pendapatan yang ada, kami tidak mungkin mengurangi belanja pegawai karena gaji pegawai sudah pasti harus di bayarkan secara rutin setiap bulan pada satuan kerja," kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jayapura, Adolf Siahay di Kantor Wali Kota Jayapura, Papua, pada Kamis (20/4).
Gambaran akibat penurunan ini dapat dilihat dari perbandingan belanja pegawai dan barang bagi organisasi perangkat daerah (OPD) dilingkungan pemerintah Kota Jayapura.
Belanja pegawai 2017 sebesar Rp596 miliar, dan sudah di tranfer ke desa sebesar Rp58 miliar sesuai dengan penerimaan APBN Rp15 miliar, dan sisanya dari dana bagi (DBH) hasil pajak dan retribusi maupun alokasi dari dana perimbangan kampung.
Belanja barang dan jasa Rp360 miliar yang memang diperuntukkan untuk operasional kantor seluruh OPD yang turun karena gaji pegawai di pemerintahan Kota Jayapura naik menjadi 2,76 persen dari CPNS menjadi PNS.
Bila dirinci, belanja pegawai dari APBD merupakan kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pemerintah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan, kecuali pekerjaan yang terkait dengan pembentukan modal.
Dana kompensasi dimaksud berupa honorium, uang makan, uang lembur, vakasi dan berbagai pembiayaan kepegawaian lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pembayaran belanja pegawai lainnya hanya dapat dibayarkan maksimum sebesar pagu yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
"Kita kan dengan berlakunya K2 yang awalanya 80 persen merjadi 100 persen pembayarannya aytau nai 2,5 persen. Akibat penurunan pendapatan, sedangkan belanja pegawai naik pasti berpengatuh terhadap barang dan jasa OPD," kata Adolf. (Ramah)

Dibaca 297 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.