Empat Delegasi KIP Ditetapkan Tersangka Makar | Pasific Pos.com

| 21 July, 2019 |

Empat Delegasi KIP Ditetapkan Tersangka Makar

Headline Penulis  Jumat, 17 April 2015 12:43 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura,- Kepolisian Daerah Papua menetapkan empat delegasi Komite Independen Papua (KIP) sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana Makar sebagaimana pasal 106 KUHP dengan ancaman kurungan minimal 20 tahun dan maksimal seumur hidup.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua, Komisaris Besar Polisi Patrige menegaskan penetapan empat delegasi KIP sebagai tersangka, sebagaimana hasil perkara penyidik Direktorat Reskrim Umum Polda
Papua. Mereka yakni, OB, DF, LM dan MES.
“ Dari gelar perkara tadi siang, penyidik berkesimpulan empat delegasi KIP memenuhi unsure melakukan tindakan Makar. Maka itu, langsung ditetapkan sebagai tersangka dan kini resmi menjadi tahanan Mapolda Papua,” kata Patrige, Kamis (16/4)
Penetapan ke-empat tersangka, beber Patrgie, dikuatkan dengan barang bukti  seperangkat seragam kepolisian dari Organisasi yang menamakan dirinya dari Kepolisan RNFPB (Republik Negara Federal Papua Barat), serta lima exemplar dokumen,  yang diantaranya laporan hasil pertemuan KIP bersama Menteri Pertahanan Indonesia, Surat no 6/P-03/NRFPB/11/2014, 20 November.
Adapun isi surat tersebut secara singkat, yakni sambungnya,  berisi follow up negosiasi antara Pemerintah Indonesia dan Papua, antara lain Deklarasi Kemerdeakan Papua, 19 Oktober 2011 lalu dan Profil Papua Barat serta struktur Negara Repulik Federal Papua Barat.
Dari hasil tersebut dan pemeriksaan secara intensif maka kelima oknum tersebut dipersangkakan dengan pasal 106, 108 ayat 2 Jounto 53 ayat 1 dan 55 ayat 1 satu KUHP dengan ancaman hukuman seumur hidup dan 20 tahun penjara dimana masing masing tersebut terkena Makar.
Patrige mengakui pihaknya telah membebaskan dua orang yang turut diamankan bersama rombongan KIP. Pembebasan dua orang tersebut, sambungnya, dikarenakan tidak memenuhi unsure keterlibatannya dalam organisasi NRFPB.
“Ada dua orang yang dibebaskan, salah satunya Emi Tan yang diketahui merupakan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesbangpol Provinsi Papua Barat. Nama Emi tidak masuk dalam Organisasi dalam Mandate dari Forkorus yang mengklaim dirinya sebagai Presiden NRFPB,” beber Patrige.
Demikian pula dugaan keterlibatan warga berinisial TF dalam Delegasi KIP, Patrige menyebutkan tidak menemukan dugaan keterlibatan TF dalam KIP.  “KIP ini adalah bentukan NRFPB yang bertugas melakukan upaya pendekatan dengan Pemerintah Republik Indonesia terkait Negara yang mereja deklarasikan,” jelas Patrige.
Mengenai pertemuan KIP dengan Pemerintah Indonesia sendiri, Patrige mengaku baru mendapatkan keterangan sepihak dari para tersangka. Sedangkan dari Kementerian Pertahanan sendiri, pihaknya belum mengetahuinya secara pasti.
“Kita masih mendalaminya tentang informasi tersebut, apakah mereka benar bertemu Menteri Pertahanan atau tidak.  Sedangkan mengenai isu adanya utusan untuk dialog damai yang disarankan Presiden kita juga
masih mendalaminya,” aku Patrige.
Sebelumnya, Kepolisian Daerah Papua menetapkan Elias Ayekeding sebagai tersangka tindak pidana Makar. Elias Ayeking mendaulat dirinya sebagai Kepala Kapolisian Negara Papua Barat dengan menyandang pangkat Jenderal Bintang Empat. (Syaiful)

Dibaca 638 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX