BTM-HARUS Siap Dilantik | Pasific Pos.com

| 24 July, 2019 |

BTM-HARUS Siap Dilantik

Headline Penulis  Rabu, 05 April 2017 13:35 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Kuasa Hukum BTM-HARUS dan tim pemenangan bersama KPU foto bersama usai sidang di MK, Selasa (04/04/2017).

 

“MK Tolak Gugatan PDRI”

Jakarta,- Setelah melalui beberapa kali sidang, KPU Kota Jayapura akhirnya berhasil memenangkan perkara sengketa Pemilukada Kota Jayapura yang digelar di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (04/04/2017) kemarin.
Sidang yang dimulai pukul 14.00 WIB dan dipimpin langsung oleh ketua MK Arief Hidayat  dengan anggota Manahan MP sitompul, Anwar Usman ,Suhartoyo, Aswanto,I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan dari Pemohon yakni  Lembaga Demokrasi Dan Riset Papua (PDRI), putusan MK tersebut makin memantapkan Drs. Benhur Tommy Mano, MM dan Rustan Saru untuk memimpin Kota Jayapura periode 2017-2022.
Dalam putusan yang dibacakan Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga Hakim ketua pada putusan sidang mengatakan Mahkamah berkesimpulan yakni mahkamah berwenang menghadiri permohonan Aku, Eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum atau legal stending beralasan menurut hukum, permohonan pemohon melewati tenggang waktu pengajuan perhomonan yang ditentukan peraturan perundangan, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing, eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan pemohon tidak dipertimbangkan.
Berdasarkan undang-undang No 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan seterusnya dianggap telah dibacakan amar putusan mengadili satu mengabulkan eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum atau legal standing pemohon, 2. menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.
Sementara itu Ketua KPU Papua Adam Arisoy mengatakan kita kalau tidak salah hari jumat mendatang akan melaksanakan pleno penetapan calon, karena pemantau ini (PDRI) tidak terakredetasi di KPU khan, sehingga gugatan mereka itu tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing, dan tidak memiliki kekuatan subtansi. “Materinya tidak sesuai, artinya orang yang menggugat khan harus memiliki legal standing, mereka tidak terdata sebagai pemantau pemilu. Kalau mereka terdata sebagai pemantau pemilu, mereka punya hak untuk menggugat,” ujarnya.
Ketua Tim Pemenangan Mukri Hamadi mengucap syukur kepada Tuhan dan juga Mahkamah Konstitusi yang sudah memutuskan perkara masalah sengketa Pilkada Kota Jayapura.  
“MK telah menolak gugatan pemohon dan menerima permohonan dari KPU maupun pihak terkait, sehingga kami mengharapkan KPU secepatnya melakukan pleno penetapan pasangan calon BTM-HARUS dan sesudah menerima amar putusan.
Lanjutnya, dalam waktu dekat diharapkan sudah dilakukan pleno, dan proses pelantikan segera diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Gubernur Papua bisa langsung berjalan.
“Kami yakin dan percaya amanat masyarakat yang diberikan dalam pilkada yang lalu akan dilaksnakan dengan baik oleh BTM-HARUS,” katanya dengan nada optimisnya. (Erna)

Dibaca 301 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.