Hari ini, MK Putuskan Pilkada Kota Jayapura | Pasific Pos.com

| 23 August, 2019 |

Hari ini, MK Putuskan Pilkada Kota Jayapura

Headline Penulis  Selasa, 04 April 2017 14:40 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAKARTA,- Hari ini, Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan tentang perkara sidang gugatan Pilkada Kota Jayapura.
Ketua Tim Pemenangan Benhur Tomi Mano-H. Rustam Saru mengatakan, sidang perkara Pilkada Kota Jayapura sudah dilakukan sidang beberapa kali di MK. "Ya hari ini sidang pleno putusan oleh MK, kita sudah dapat undangan resmi untuk mendengar putusan,” ketua tim Pemenangan Mukri Hamadi di Jakarta, Senin kemarin.

Untuk diketahui, pasangan BTM-HARUS digugat ke MK oleh Lembaga Demokrasi dan Riset Papua (PDRI).
Dikatakan Mukri, jika MK menolak gugatan PDRI, maka secara resmi BTM-HARUS adalah Walikota dan Wakil Walikota terpilih.
Dengan demikian, katanya, KPU akan melanjutkan tahapan selanjutnya sebagaimana UU Pilkada. Oleh karena itu, Mukri himbau kepada seluruh masyarakat Kota Jayapura untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi dengan isu-isu yang dihembuskan orang tak bertanggungjawab, dan tetap menjaga kamtibmas Kota Jayapura aman, tetrib dan  kondusif.
Sebelunya, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan gugatan Lembaga Demokrasi dan Riset Papua (PDRI). “Berdasarkan pertimbangan hukum PDRI  tidak memiliki legal standing dan akreditasi oleh KPU Kota Jayapura sebagai pemantau untuk melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi,” tegas ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S, pada, Selasa siang (21/3) lalu pada sidang penyelesaian Perselisihan hasil Pemilihan  (PHP) Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017 dengan No Register 48/PHP.KOT-XV/2017. Pihak Pemohon bukan melaporkan hasil penghitungan suara Pilkada Kota Jayapura, melainkan melaporkan kecurangan dari segi kode etik dan kesalahan administrasi yang tidak dapat diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi.
Kemudian tidak ada tekanan dari DPRP Kota Jayapura maupun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura seperti yang dilaporkan oleh pihak pemohon terkait jumlah DPT pada pilkada Kota Jayapura, karena pihak Termohon telah menjalankan tugas pemuktahiran DPT sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.
Terkait pelanggaran di TPS yang dilaporkan pihak Pemohon, sangat tidak benar karena tidak ada laporan dari Panwas setiap Distrik terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Penyelenggara di  setiap TPS.
Pada persidangan itu pokok permohonan Termohon intinya menolak seluruhnya permohonan Pemohon dan Mengabulkan seluruhnya jawaban Termohon, menetapkan benar dan Sah SK KPU Kota Jayapura Nomor :15/KPts/KPUKT-JPR/II/2017 tentang penetapan hasil Rekapitulasi perhitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Wakil kota dan Wakil Walikota  Jayapura Tahun 2017, tanggal 22 Februari 2017. (Erna)

Dibaca 417 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX