Kadistrik Budi: Penetapan 19 Kadistrik Sebagai Tersangka Hanya Sensasi Belaka | Pasific Pos.com

| 26 May, 2019 |

Kadistrik Budi: Penetapan 19 Kadistrik Sebagai Tersangka Hanya Sensasi Belaka

Headline Penulis  Senin, 03 April 2017 15:51 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Kepala Distrik (Kadistrik) Namblong, Budi Prodjonegoro Yokhu, S.STP

 

Ada Konspirasi yang Dibangun untuk Menggagalkan Hasil Pilkada 15 Februari 2017 Lalu

SENTANI - Kepala Distrik (Kadistrik) Namblong, Budi Prodjonegoro Yokhu, S.STP, menanggapi soal penetapan 19 Kepala Distrik se-Kabupaten Jayapura sebagai tersangka oleh Tim Sentra Gakkumdu Panwaslu Kabupaten Jayapura.
"Bahwa menurut saya, penetapan tersangka 19 Kepala Distrik dari Gakkumdu Panwas Kabupaten Jayapura tersebut,

diduga ada konspirasi-konspirasi yang dibangun oleh oknum-oknum tertentu untuk jangka pendek dalam mengelola isu ini sebagai opini publik terkait adanya keterlibatan ASN dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2017 di Kabupaten Jayapura, kata Kadistrik Budi dalam rilis persnya yang dikirim ke email wartawan harian ini, Minggu (2/4) kemarin sore.
Lebih lanjut dia menyampaikan, bahwa dirinya telah memenuhi janjinya untuk diperiksa oleh Tim Sentra Gakkumdu Panwaslu Kabupaten Jayapura di Polres Jayapura pada Sabtu (1/4) siang lalu.
Saya telah diperiksa kemarin (Sabtu, 1/4 lalu), selama enam jam dari pukul 11.00-16.00 WIT oleh Gakkumdu di Polres Jayapura dalam kasus pernyataan sikap dari Asosiasi Kepala Distrik se-Kabupaten Jayapura ke DKPP. Yang mana, ini berupa fakta dan rekomendasi mengenai masalah Pilkada di daerah ini, sebutnya.
Selain itu, Budi Prodjonegoro Yokhu mengatakan pihaknya berpendapat penetapan 19 Kepala Distrik sebagai tersangka oleh Gakkumdu tersebut hanya untuk sensasi belaka.
Ada tiga (3) alasan prinsip dan mendasar menurut Kadistrik Budi terkait penetapan 19 Kepala Distrik sebagai tersangka itu merupakan sensasi belaka.
Pertama, menurut Budi dari hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP), pihaknya menilai penyidik tidak melihat secara komprehensif muatan yang terkandung dalam surat pernyataan tersebut. Karena hanya menginterpretasikannya dari kata demi kata serta mengabaikan fakta dan data yang disampaikan mengenai Pilkada Kabupaten Jayapura yang menjadi polemik ditengah masyarakat.
Jika dari fakta dan data tersebut kami hanya menyurat atau laporkan ke Polres Jayapura untuk memeriksa Ketua KPU Kabupaten Jayapura itu tidak tepat sasaran. Sehingga kami menyuratnya ke DKPP sebagai bahan masukan terhadap prilaku penyelenggara dilapangan, tuturnya.
Lanjut Budi menyampaikan, apakah dalam gelar perkara sebelum menetapkan 19 Kepala Distrik sebagai tersangka ini mendengarkan pendapat para ahli administrasi, yang bisa memberikan pendapat mengenai siapa yang berhak atau berkompoten memberikan jawaban atau penilaian mengenai surat pernyataan tersebut.
Apakah yang berhak itu orang per orang dijalan-jalan yang dapat memberikan penilaian terhadap surat pernyataan kami itu. Padahal surat tersebut ditujukan antar lembaga serta surat tersebut bersifat rahasia, dan bukan untuk dipublikasikan, ujarnya.
Budi kembali mengatakan, bahwa pihak penyidik tidak mendalami yang menjadi maksud, tujuan, sasaran dan apa yang menjadi motif yang melatarbelakangi dimunculkannya (terbitnya) surat pernyataan sikap tersebut. Sehingga sangat prematur sekali untuk menetapkan para Kepala Distrik sebagai tersangka, ujarnya.
Ia mengungkapkan, dengan ditetapkannya 19 Kepala Distrik sebagai tersangka itu, dia menilai ada dugaan adanya konspirasi yang dibangun oleh oknum-oknum tertentu untuk jangka pendek.
Apakah nantinya Kepala Distrik terbukti bersalah atau tidak, kata Budi, target yang ingin dicapai dalam jangka pendek tercapai dengan mengelola isu ini sebagai opini publik, dengan adanya keterlibatan ASN dalam Pilkada Kabupaten Jayapura.
Jadi, dalam hal ini yang selama ini kami diam untuk tidak memberikan pendapat. Karena dalam teori konspirasi setelah masyarakat mutlak memberikan pilihannya pada tanggal 15 Februari 2017 lalu itu sebagai hak konstitusional warga Negara, katanya.
Dia menambahkan, Disini yang ada hanyalah mafia-mafia yang bergerilya dengan tujuan ingin jegal-menjegal, terutama pihak-pihak yang merasa tidak puas (kalah) dengan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Sehingga kami sebagai penyelenggara pemerintahan turut serta mengamankan suara masyarakat yang telah diberikan pada tanggal 15 Februari 2017 lalu,.
Ia mengatakan, jiika ada mafia-mafia yang bermain dan mempengaruhi oknum-oknum institusi lembaga Negara dengan menafsirkan aturannya sendiri dengan berbagai intrik yang ingin menyabotase hak suara masyarakat.
Namun demikian, kita sebagai penyelenggara tidak mentolelir hal tersebut yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sehingga yang bermain silahkan berhubungan dengan pihak yang berwajib, kata Budi diakhir rilis persnya. (Jems)

Dibaca 449 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX