Goliat Tabuni Bantah 155 Pengikutnya Menyerahkan Diri Ke NKRI | Pasific Pos.com

| 20 May, 2019 |

Goliat Tabuni Bantah 155 Pengikutnya Menyerahkan Diri Ke NKRI

Headline Penulis  Kamis, 30 Maret 2017 12:39 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Goliat Tabuni

 

JAYAPURA,- Goliat Tabuni melalui Sekjen TPN-OPM,  Anton Niko Obek Tabuni membantah 155 asimpatisan yang menyerahkan diri di labupaten Puncak beberapa waktu lalu sebagai anggota TPN-OPM.

" 150 orang anggota TPN/OPM menyerahkan diri ke NKRI adalah murni rekayasa dan murni bahasa intelijen yang tidak bertanggung jawab.  Kami TPN/OPM PAPUA BARAT tidak kenal kata kompromi dan mengenal kata menyerah, kami tetap terus berjuang sampai titik darah penghabisan sampai merdeka penuh berdaulat penuh sama dengan negara lain di muka bumi," ujar Anton.
Lanjutnya,  kalau bangsa RI tidak mengakui kemerdekaan bangsa Papua Barat kami TPN OPM Papua Barat siap menciptakan perang dunia ke 3. Persiden Jokowi bersama pemerintahan mau tidak mau harus mengakui kemerdekaan Papua Barat 2017.
Bahwa masuknya Papua Barat ke NKRI murni tidak syah di segi hukum. Begitupun beberapa perjanjian Newyork Agreement murni tidak syah karena cacat hukum dan cacat moral.
" Jadi dilihat Papua Barat masuk di NKRI tidak ada dasar hukum syah yang kuat dan tidak ada bukti otentik. Pakar hukum Indonesia dan dunia melihat masalah Papua dari segi apa. TPN/OPM tidak bisa akui seluruh pakar hukum Indoneisa dan pakar Hukum Dunia, PBB serta Mahkamah Internasional di mata bangsa Papua sangat rendah," ujar Anton.
Lanjutnya,  Belanda, Amerika Serikat, PBB harus bertanggung jawab terhadap masyarakat Papua barat terhadap harta benda dinama wabah kematian rakyat Papua Barat sebanyak 100 orang mati setiap hari di seluruh RS umum Papua, karena seluruh obat-obatan dicampuri obat kimia, selama 50 tahun dan kami sayangkan orang papua sedang menuju kepunahan.
PBB harus bertanggung jawab ditelurusi kembali sesuai kontitusinya yaitu keperpihakan terhadap HAM, demokrasi dan kepihakan hukum internasional karena otoritas Papua Barat diserahkan ke NKRI dalam kuasa hukum PBB, maka peralihan kekuasaan pemerintahan negara dari koma dan oleh koma kepada NKRI kepada Republik Papua Barat dengan tanpa syarat.
Berdasarkan kekuasaan hukum tertinggi TPN/OPM Papua Barat mulai hari ini dan tanggal ini ditutup seluruh perusahaan yang mengeksploitasi di Papua Barat, karena orang Papua memang kaya alamnya namun hidup dibawah garis kemiskinan.
 Tentang pembangunan yang disampaikan oleh Wellem Wandik di Papua itu boleh-boleh saja oleh Republik Indonesia Karena selama 50 tahun RI tidak pernah membangun di Papua, dan untuk Willem Wandik tidak membangun di daerahnya malahan membangun di Yambi di wilayah Henock Ibo dan itu ada apa, itu sangat memalukan, Wellem Wandik mengorbankan masalah Illaga dan itu namanya sarjana kampung yang tidak produktif.
Wellem Wandik selalu merapatkan diri ke Indonesia guna mengacaukan situasi supaya mereka mendapatkan jabatan atau uang dari Indonesia dan selama ini TPN/OPM setiap ada aksi tembakan dan lain-lain itu merupakan suatu jawaban yang dikeluarkan TPN-OPM atas apa yang pihak tertentu melalui bahasa intelijen yang tidak bertanggung jawab, dan bahwa terkait 150 orang TPN/OPM menyerahkan diri ke NKRI itu merupakan sebuah rekayasa, karena ribuan pasukan TPN/OPM tidak akan menyerah. (Fani)

Dibaca 963 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.