Gubernur Minta Putusan Pengadilan Pajak Dieksekusi | Pasific Pos.com

| 19 July, 2019 |

Gubernur Minta Putusan Pengadilan Pajak Dieksekusi

Headline Penulis  Jumat, 24 Maret 2017 12:54 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP.MH, saat memberikan keterangan pers kepada wartawan di Istana Merdeka Jakarta, (22/03/2017).

 

“Freeport Wajib Bayar Pajak Air Permukaan”

JAKARTA,- Putusan Pengadilan Pajak Jakarta atas perkara Pajak Daerah Air Permukaan yang dimenangkan oleh Pemerintah Provinsi Papua atas PT Freepoert Indonesia diminta untuk segera dieksekusi.
Hal itu ditegaskan oleh Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP.MH, kepada wartawan usai melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo,  Rabu (22/03/2017) di Istana Mederka Jakarta.

Gubernur melanjutkan bahwa hal penting yang dilaporkan kepada Bapak Presiden adalah perkara Pajak Air Permukaan yang dimenangkan oleh Pemerintah Provinsi Papua. Dimana, perusahaan tambang terbesar di Indonesia itu harus membayar pajak air permukaan berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah selama lima tahun (2011-2015) yang nilai totalnya mencapai Rp 3 triliun.
“Saya sudah laporkan kepada Presiden soal masalah pajak yang harus dibayar Freeport kepada Pemerintah Provinsi Papua, dan Bapak Presiden sampaikan untuk dibicarakan secara baik. Tatapi ini putusan pengadilan, maka kami minta pengadilan pajak untuk segera dieksekusi putusan tersebut,” ujarnya.
Pihaknya pun mendesak kepada Badan Pendapatan Daerah Papua untuk berkoodinasi dengan pihak berwenang untuk segera mengeksekusi putusan tersebut. Gubernur juga mengingatkan Freeport untuk membayar pajak berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah secara rutin sekitar Rp 400 Milyar per bulan.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Papua Gerson Jitmau mengatakan, Pemerintah Provinsi Papua sudah menyurati Pengadilan Pajak untuk membantu Pemerintah untuk segera melakukan eksekusi putusan untuk tambahan pajak dan penalti terkait pajak-pajak air permukaan dari periode 2011 sampai 2015.
“Kita sudah menyurati Pengadilan pajak, dan surat balasan sudah diterima oleh Biro Hukum Papua, dalam waktu dekat kita minta untuk putusan ini segera dieksekusi,” ujarnya.
Mantan Ketua KNPI Papua itu manambahkan, pihaknya sudah membuat surat penetapan pembayaran kepada Freeport Indonesia tahun 2011 sampai 2015. Sementara tahun 2016 masih dalam proses. “Putusan Pengadilan sudah final, dan tidak ada banding lagi, sehingga Pemerintah Provinsi Papua dan Pengadilan Pajak Jakarta akan segera melakukan ekseskusi putusan tersebut,” tandasnya. (Bams)

Dibaca 341 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.