DPRP Desak Decky Ovide Minta Maaf Kepada Gubernur Papua | Pasific Pos.com

| 20 May, 2019 |

DPRP Desak Decky Ovide Minta Maaf Kepada Gubernur Papua

Headline Penulis  Jumat, 24 Maret 2017 12:52 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Thomas Sondegau

 

JAKARTA,- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Thomas Sondegau sesalkan peryataan Dewan Pimpinan Nasional Adat Papua yang dipimpin oleh Decky Ovide.
Usai bertemu dengan Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw serta Tim Khusus dari Mabes Polri di Jayapura, Senin (20/3/2017), Pimpinan Nasional Pemuda Adat Papua mendesak Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe meminta maaf atas tudingan ketidaknetralan Polri dalam Pilkada serentak di sejumlah kabupaten di Papua pada Februari lalu.

“Atas dasar apa Pimpinan Nasional Pemuda Adat Papua mendesak Gubernur Lukas Enembe untuk minta maaf. Saya lihat organisasi tersebut punya kepentingan tertentu,” tegas Thomas kepada wartawan di Mandarin Oriental Hotel Jakarta Pusat, Kamis, (24/03/2017).
Thomas juga mempertanyakan organisasi tersebut kapan dibentuk dan kepengurusannya dilantik. “Kami di DPR Papua baru mendengar nama organisasi tersebut. Kemunculan organisasi ini punya kepentingan dan hanya mencari makan,” tegasnya.
Legislator Partai Demokrat itu kembali menghimbau kepada lembaga organisasi masyarakat yang ada di Papua untuk stop bicara terkait masalah di Papua. “saya minta dengan tegas jangan lagi ada organisasi yang berbicara mengenai Papua. Saya sebagai anggota DPRP dari Fraksi Demokrat minta kepada organisasi yang pimpin oleh Decky Ovide untuk segera meminta maaf kepada Gubernur Papua,” tegasnya lagi.
Sebelumnya, Pimpinan Nasional Pemuda Adat Papua mendesak Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe meminta maaf atas tudingan ketidaknetralan Polri dalam Pilkada serentak di sejumlah kabupaten di Papua pada Februari lalu.
Deky mengatakan, Gubernur Lukas Enembe tidak memberikan teladan kepada masyarakat. Sebab, pernyataannya di salah satu TV Nasional. "Pernyataan Gubernur harus disertai saksi dan alat bukti yang membuktikan institusi Polri terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada di Papua," tegas Decky. (Bams)

Dibaca 361 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.